Mitrais Medical
Newsletter


11 - 24 Agustus 2019 | Edisi 284

Berlangganan

Ksatria Medical Systems (KMS)

Mudah dan cepat diimplementasikan; menurunkan biaya implementasi dan meningkatkan pelayanan pasien.

 Informasi lebih lanjut

Headline

Fitur dan Manfaat Ksatria Medical Systems (KMS) – Klaim


Seputar Medis Indonesia menghadirkan rangkaian artikel yang mengupas setiap fitur dan manfaat yang tersedia dalam KMS untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi para pembaca.

Salah satu fitur dalam KMS, Klaim, memiliki berbagai manfaat sebagai berikut:

Verifikasi Eligibilitas

Verifikasi eligibilitas pasien untuk menerima tanggungan asuransi pemerintah akan mengurangi risiko pasien tidak mampu membayar tagihan.

Klaim dalam Waktu Nyata

Pengajuan klaim secara elektronik ke pusat tagihan dan penerimaan konfirmasi klaim, sehingga tagihan yang harus ditanggung sendiri oleh pasien berkurang dan risiko rumah sakit kehilangan pendapatan akibat penolakan klaim pun menurun.

Pengawasan Eligibilitas

Pengawasan eligibilitas pada berbagai area selama pasien dirawat memungkinkan rumah sakit mengambil tindakan yang diperlukan jika asuransi tidak menanggung layanan atau obat tertentu.

Integrasi dengan Sistem Pemerintah

Integrasi dengan sistem BPJS mengurangi proses administrasi manual dalam pengajuan dan penelusuran klaim.

Asuransi Kesehatan

Daftar penyedia asuransi kesehatan yang bekerja sama dengan rumah sakit, termasuk paket/manfaat yang disediakan membantu rumah sakit untuk menjawab pertanyaan pasien mengenai tanggungan asuransi dengan cepat dan mudah.


Sumber : Mitrais News

Berita Internasional

6 Cara Mengoptimalkan Kinerja dan Penggunaan Sistem RME (6 Ways to Optimize EHR System Performance and Usage)


Rumah sakit telah melewati proses pemilihan sistem rekam medis elektronik (RME). Proses ini rumit, tetapi rumah sakit sudah menentukan produk yang akan digunakan. Berikutnya, muncul fase baru yang akan lebih menantang – bagaimana rumah sakit dapat meningkatkan semua kemampuan RME untuk mendapatkan manfaat maksimal dari investasi ini. Jerris Heaton menawarkan 6 cara untuk mengoptimalkan RME dan penggunaannya dalam artikel yang ditulisnya untuk ChartLogic, yang menawarkan rangkaian software rawat jalan untuk layanan kesehatan primer dan praktik dokter spesialis.

Pelajari fitur utama yang seringkali tidak digunakan dalam operasional sehari-hari

RME memiliki sejumlah besar fitur utama, tetapi ada lima yang harus diperhatikan benar oleh rumah sakit. Di antaranya pembuat templat, pendiktean suara, e-resep, kanal pasien, dan pelacak pasien.

Pelajari antarmuka dan navigasi

Jangan terpaku pada antarmuka dan navigasi standar. Cari tahu tentang semua fitur pada sistem RME dan pelajari bagaimana cara bernavigasi di antara semua perangkat dan fiturnya secara efektif.

Ciptakan templat khusus

Umumnya RME menyediakan templat khusus untuk spesialisasi dan preferensi masing-masing rumah sakit. Hal ini mensyaratkan pembuatan templat yang paling sering digunakan dan fitur bantuan hanya dengan menekan tombol, yang akan menghemat waktu dalam penggunaan sistem tersebut.

Bekerja sama dengan staf rumah sakit

Setelah anggota tim inti lancar dalam menggunakan fitur-fitur RME, bagikan pengetahuan ini kepada anggota tim yang lain, ajari kiat dan trik untuk menggunakan RME dengan efisien.

Bertanyalah selama proses implementasi

Jika menggunakan RME baru, siapkan daftar pertanyaan untuk melengkapi pemasangan dan konfigurasi pada hari-H. Hal ini akan membantu mengoptimalkan penggunaan RME ke depannya.

Manfaatkan layanan dukungan

Adanya tim dukungan sangat penting untuk kesuksesan RME, pilihlah sistem RME dengan sistem dukungan terpercaya yang dapat memberikan solusi tepat, cepat, dan dapat dihubungi melalui telepon atau pesan elektronik untuk solusi masalah ringan.


Sumber : Health Data Management

Berita Internasional

Sistem Informasi Baru Dikembangkan untuk Meningkatkan Kualitas Perawatan Pasien (New Information System Being Created to Improve Patient Treatment)


Wexner Medical Center milik Ohio State University dan dua departemen pemadam kebakaran lokal menjalankan proyek percontohan untuk berbagi informasi tentang pasien yang dibawa ke rumah sakit universitas dengan lebih cepat.

Gagasan awalnya adalah meningkatkan komunikasi antara rumah sakit dan unit paramedis untuk memberikan perawatan pasien yang lebih baik, kata Dr. Ashley Larrimore, direktur medis Pusat Layanan Gawat Darurat di rumah sakit tersebut.

Saat ini paramedis memberikan informasi mengenai pasien kepada staf unit gawat darurat secara verbal, tetapi ke depannya informasi mengenai pasien harus dikirimkan melalui pesan elektronik.

Pertukaran pesan yang baru ditujukan untuk menciptakan proses yang lebih cepat dan lancar. Memberikan akses cepat kepada dokter di unit gawat darurat dengan informasi yang dikumpulkan paramedis akan sangat membantu dalam memberikan pertolongan dan perawatan lanjutan pada pasien, kata Larrimore.

Ketika petugas LGD (Layanan Gawat Darurat) menyelesaikan catatan medis, pertukaran data akan langsung dimasukkan ke dalam sistem rekam medis rumah sakit.

“Hal ini sangat membantu dalam menghubungkan semua pihak dan menyebarkan informasi,” kata Larrimore.

Divisi Pemadam Kebakaran Columbus telah melakukan beberapa tes pada sistem yang baru, kata Paul Bender, kapten divisi LGD. Ada beberapa kendala dalam nomor identifikasi pasien, karena sistem rumah sakit, dan LGD Ohio State dan Columbus bekerja sama untuk menemukan cara terbaik untuk mengatasinya.

Bender berkata bahwa divisi LGD bekerja bersama rumah sakit agar dapat memindai nomor saja dan tidak perlu mengetiknya ke dalam sistem.

“Kuncinya yaitu menghubungkan keduanya menjadi satu,” kata Bender.

Rumah sakit utama di kampus Ohio State dan University Hospital East di Near East Side memiliki peralatan yang mendukung pertukaran data; Unit Pemadam Kebakaran di Columbus dan Departemen Pemadam Kebakaran di Grandview Heights menjadi departemen LGD satu-satunya yang bekerja sama dengan rumah sakit sejauh ini.

Pertukaran data juga memberikan akses yang lebih baik bagi rumah sakit dan unit pemadam kebakaran ke demografik pasien, yang dapat digunakan untuk melihat penelitian, informasi tagihan, dan laporan kesehatan pasien.

Ketika pasien tiba di rumah sakit, LGD akan langsung meneruskan informasi penting seperti nama pasien, tanda-tanda vital dan pertolongan pertama yang telah diberikan paramedis, kepada perawat atau koordinator layanan.

Dengan pertukaran data yang baru, dokter dan paramedis dapat mengakses laporan mengenai informasi pasien dalam waktu nyata, dan tidak perlu meminta informasi lewat pesan elektronik dan menunggu balasan. Paramedis juga dapat mengakses diagnosis dokter segera setelah pasien dirawat, tanpa perlu meminta dahulu.

“Ini akan seperti ‘Ini dia!” kata Bender.

Larrimore mengatakan bahwa rumah sakit-rumah sakit di Ohio berencana menambah agen mitra lain yang akan membawa pasien secara rutin.

“Bagi kami ini hal baru, sehingga kami masih berusaha memastikan semua proses berjalan lancar, sebelum mulai mengembangkan ke agen yang lain,” katanya.


Sumber : The Columbus Dispatch

Berita Internasional

E-Resep di Rumah Sakit: Sepuluh Cara Menyukseskannya (E-Prescribing in Hospital: Ten Ways to Make It a Success)


Makin banyak rumah sakit beralih dari penggunaan resep tertulis di kertas ke resep elektronik, tetapi masih ada juga yang belum berganti. Berikut 10 cara untuk menyukseskan implementasi peresepan elektronik dan sistem administrasi obat-obatan.

1. Libatkan dokter mulai dari tahap awal hingga keseluruhan proyek

Pastikan semua staf rumah sakit sudah menyetujui peralihan sistem sejak awal – ketidaksetujuan staf yang sehari-harinya akan menggunakan sistem berpotensi menghambat proses peralihan.

Kavi Gohil, apoteker senior dan pimpinan Electronic Prescribing and Medicines Administration (EPMA) di St Andrew’s Healthcare – yayasan kesehatan jiwa yang merawat pasien pengguna asuransi kesehatan nasional di seluruh Inggris – telah mengamati implementasi sistem EPMA di lebih dari 70 bangsal rumah sakit. Dia menulis dokumen singkat mengenai perubahan yang akan terjadi di tiap poliklinik spesialis, dan memberitahu tiap tim setidaknya enam minggu sebelum beralih ke sistem baru.

“Menunjukkan manfaat perubahan ini dan bagaimana sistem dapat mengatasi masalah sangatlah penting untuk memastikan bahwa awal peralihan sistem telah berhasil,” katanya.

Arti Punn, pimpinan apoteker layanan kesehatan masyarakat di Birmingham Community Healthcare NHS Foundation Trust, setuju dan menambahkan bahwa mendapatkan dukungan dari dokter, perawat dan apoteker dapat membantu kustomisasi sistem.

“Ada perbedaan besar antara bagaimana Anda menginginkan sistem ini bekerja dan memahami hasil akhir dari suatu sistem – kenapa ada hal-hal yang berjalan efisien dan ada yang tidak.”

2. Belajar dari rumah sakit lain yang sudah melakukan peralihan sistem

NHS telah membagikan informasi dan cara terbaik untuk menggunakan sistem EPMA. Ada banyak pengalaman di luar sana – sistem ini pertama kali digunakan pada awal tahun 1990an. Pada tahun 2016, sebuah program untuk menciptakan contoh digital global – organisasi NHS diharapkan dapat “meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui penggunaan teknologi digital dan informasi” – diluncurkan oleh NHS Inggris. Program percontohan ini telah melibatkan 17 layanan kesehatan untuk penyakit akut, 3 perusahaan ambulans, dan 7 layanan kesehatan jiwa; mereka telah membagikan pengalaman mereka dengan menciptakan cetak biru yang membantu institusi kesehatan lain mengikuti jejak mereka dengan cepat dan efektif.

Sama halnya dengan ePrescribing Research Programme, didanai oleh National Institute for Health Research, mengembangkan “perangkat ePrescribing” untuk rumah sakit NHS, yang memuat studi kasus, serangkaian panduan, dan perangkat yang mendukung implementasi EPMA.

Tetapi, Gohil mengatakan bahwa studi banding juga penting. “Berkunjunglah ke rumah sakit lain yang telah mengimplementasikan software ini, dan tanyakan kemajuan dan manfaat apa yang mereka dapatkan dari implementasi tersebut,” sarannya. “Hal ini membantu menghindari kesalahan yang sama, juga menghemat waktu dan tenaga.”

3. Tugaskan tim handal di posisi yang tepat

Implementasi sistem EPMA di rumah sakit adalah proyek besar yang dapat memakan waktu tahunan mulai dari perencanaan pengadaan hingga peluncurannya. Selama kurun waktu tersebut, penunjukkan pimpinan proyek yang memiliki kepemimpinan bagus sangatlah penting demi kelancaran implementasi EPMA.

Tim proyek harus melibatkan orang-orang dengan pengetahuan dan keahlian berbeda, baik dalam hal teknis maupun klinis. Idealnya, ada perwakilan dari level eksekutif atau pimpinan klinis senior di dalam tim untuk memberikan visi dan dukungan kepada seluruh tim hingga selesainya proyek.

Aziz Sheikh, pimpinan Primary Care Research and Development di University of Edinburgh menyatakan bahwa implementasi EPMA yang sukses adalah “tantangan”. Kepemimpinan berperan penting untuk mengatasi masalah-masalah dalam proyek semacam ini.

“Penyedia software harus memiliki komitmen jangka panjang untuk mengoptimalkan manfaat RME,” tambahnya.

4. Dorongan untuk investasi besar

Sistem EPMA memiliki beragam bentuk dan ukuran, mulai dari software dasar dengan sistem pemesanan obat yang terpisah, hingga versi yang terintegrasi penuh yang mencakup rekam medis pasien, hasil pemeriksaan laboratorium dan informasi pelengkap lainnya. Beberapa sistem dapat berfungsi sebagai sistem tertutup yang menggunakan kode batang untuk menelusuri obat-obatan mulai dari pembuatan resep hingga pemberian obat ke pasien.

Punn mengatakan bahwa meskipun dia memahami tekanan finansial yang harus dihadapi organisasi NHS, dia akan terus mengusulkan potensi investasi maksimal yang ada pada sistem EPMA. Solusi cepat saat ini belum tentu menjadi pilihan terbaik untuk jangka panjang.

“Investasi yang tepat akan sangat menguntungkan untuk jangka panjang,” katanya.

Matt Elliott, apoteker penanggung jawab EPMA di University Hospitals of Derby and Burton NHS Foundation Trust, mengatakan bahwa investasi yang diperlukan bukan bukan cuma dana untukpembelian sistem.

“Contohnya staf medis, mereka sibuk dan butuh alokasi waktu khusus untuk menyukseskan proyek. Ini akan lebih susah dari yang kita duga,” katanya.

Membuat proposal bisnis yang komprehensif penting untuk mengamankan investasi yang dibutuhkan. Proposal ini harus menunjukkan bahwa sistem EPMA sejalan dengan keseluruhan strategi informasi di rumah sakit, dan memaparkan manfaat yang dapat diberikan implementasi ini bagi rumah sakit maupun individu.

Beberapa contoh proposal bisnis milik rumah sakit NHS bisa dilihat pada perangkat ePrescribing.

5. Rencanakan infrastruktur jangka panjang

Penting untuk mempertimbangkan tujuan dari sistem EPMA dan memastikan sistem ini tidak hanya ditujukan untuk saat ini atau kebutuhan jangka pendek saja. Sistem yang berdiri sendiri dapat menjadi solusi cepat untuk perpindahan dari resep kertas ke resep elektronik di rumah sakit, tetapi mungkin menjadi tidak berguna jika di masa mendatang semua sistem harus terhubung.

Punn menggarisbawahi bahwa ketidakmampuan sistem untuk berintegrasi dengan sistem lain akan menyulitkan proses berbagi informasi, atau menimbulkan biaya tambahan pada sistem lain agar dapat menjembatani kesenjangan ini. “Hal ini dapat dihindari dengan pengambilan keputusan dan investasi yang tepat, dengan dukungan pemerintah dalam hal integrasi teknologi sistem,” tambahnya.

Elliott menemukan bahwa antarmuka pengguna, baik untuk hardware dan software, sama pentingnya dengan fungsionalitas sistem. “Meskipun sistem EPMA sudah dibuat sebaik mungkin, jika ada masalah pada perangkat keras yang digunakan, sistem tersebut tidak akan diterima oleh pengguna,” tambahnya.

6. Beralih pada fitur kompleks secara perlahan

Jangan berlari sebelum dapat berjalan – meletakkan dasar dengan benar itu penting. Brian Power, kepala apoteker informatika di Wirral University Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, mengatakan bahwa programnya telah menganalisis berbagai perkara sederhana, contohnya bagaimana pasien mencari obat dalam daftar elektronik untuk membantu dokter menentukan obat yang tepat.

“Kembalilah dan mulai dari dasar, dan pikirkan bagaimana proses peresepan akan terintegrasi dengan sistem,” kata Power.

“Kita perlu melihat rancangan dan kegunaan sistem. Contohnya, kita coba untuk tidak membuka beberapa catatan di waktu yang sama. Kita perlu melihat kembali dan menimbang cara terbaik untuk menampilkan obat-obatan dan dukungan keputusan,” imbuhnya.

7. Pastikan perangkat rumah sakit sesuai untuk kebutuhan

Koneksi Wi-Fi yang buruk menjadi salah satu penyebab paling umum dari kegagalan implementasi sistem EPMA, kata Ann Slee, Associate Chief Clinical Information Officer untuk obat-obatan di NHSX, suatu unit pengawas transformasi digital di NHS yang baru dibentuk awal 2019.

“Menyediakan koneksi Wi-Fi yang kencang di semua area rumah sakit sangatlah penting,” tambahnya. Apa gunanya memiliki sistem elektronik jika staf tidak dapat mengaksesnya selama jam kerja?

“Biarkan staf klinis menguji beragam pilihan perangkat pada lingkungan di mana perangkat ini akan digunakan. Biarkan staf menilai perangkat mana yang terbaik untuk pekerjaan mereka,” saran Elliott.

“Hal ini berarti Anda membutuhkan beragam perangkat yang sesuai dengan alur kerja di masing-masing lokasi. Hal yang sama berlaku untuk koneksi jaringan; petakan dan petakan ulang cakupan koneksi internet nirkabel untuk memastikan tidak ada area yang tidak terjangkau koneksi internet,” tambahnya.

8. Adaptasikan sistem untuk bagian berbeda

Rumah sakit yang telah mengimplementasikan EPMA menemukan bahwa bangsal dan poliklinik di rumah sakit yang sama dapat memiliki cara dan kebutuhan penggunaan sistem yang berbeda. Contohnya, cara kerja di unit gawat darurat berbeda dari poliklinik lain karena tingginya laju masuk pasien, dan kebutuhan dokter untuk memberikan instruksi verbal atau pemberian resep retrospektif.

Beberapa institusi juga menemukan bahwa rumah sakiit-rumah sakit di bawah perusahaan atau yayasan yang sama bisa memiliki cara kerja berbeda, sehingga sistem perlu fleksibel untuk disesuaikan dengan masing-masing rumah sakit.

“Pastikan konfigurasi sistem telah selesai dan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit,” kata Gohil, yang menemukan bahwa perbedaan kebutuhan beberapa bagian di rumah sakit dalam mendapatkan persetujuan perawatan pasien.

“Satu ukuran tidak bisa pas untuk semua,” ingatnya.

9. Perintahkan penggunaan sistem

Mengimplementasikan sistem resep elektronik bukanlah hal yang dapat dilakukan setengah hati. Staf harus menyetujui penggunaannya agar implementasi ini berhasil. Tetapi hal ini juga berarti bahwa proses perencanaan sebelum diluncurkan juga penting – jika sistem akan diwajibkan, sistem harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna-pengguna.

“Seharusnya hanya ada satu sistem peresepan yang berlaku untuk pasien,” kata Elliott.

“Lebih dari satu sistem akan membahayakan keselamatan pasien karena dapat membingungkan staf rumah sakit dalam memberikan obat-obatan pasien.”

Dia menambahkan bahwa setelah menggunakan sistem, peresepan dengan kertas harus dibatasi dan dikontrol, dan dikoordinasikan oleh direksi.

“Hal ini akan memastikan respon yang terkoordinasi dan menjamin keselamatan pasien.”

10. Fasilitasi staf untuk melaporkan masalah

Pasti akan timbul masalah dengan sistem baru karena adanya perubahan cara kerja. Rumah sakit akan membutuhkan tim kerja yang kuat untuk mendukung fase pasca peluncuran sistem, kata Punn. “Saat masalah tidak dilaporkan karena lambatnya proses pelaporan atau respon balik yang lambat, hal ini menimbulkan efek negatif pada staf yang bertugas.”

Gohil menyetujui pentingnya tindak lanjut dengan staf rumah sakit setelah proses implementasi “untuk menyelesaikan hambatan dan masalah yang ditemukan staf”, karena hal ini dapat membuat staf enggan dalam menggunakan sistem baru atau bahkan kembali menggunakan resep kertas.

Bagaimana melibatkan staf juga penting dalam hal ini, kata Elliott. “Halaman khusus pada situs intranet, alamat pesan elektronik khusus untuk komentar, kritik, dan saran, semua ini turut membantu. Pertimbangkan penggunaan blog, vlog dan multimedia untuk menginformasikan dan melibatkan pengguna.


Sumber : Healthcare Dive

Berita Internasional

RME Menyebabkan Kelelahan Dokter,Tapi Bukan Satu-Satunya Penyebab, Demikian Menurut Penelitian (EHRs Fuel Burnout But Don't Blame It All on Them, Study Says)


Ringkasan:

–  Sistem RME menimbulkan “luapan informasi” bagi dokter, menurut penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam JAMA Network Open, yang menyarankan penyedia sistem RME merancang produk mereka sedemikian rupa untuk mengurangi kelelahan dokter.

–  Masalah yang paling banyak dikemukakan oleh sekitar 280 dokter peserta survei adalah terlampau banyaknya data yang harus dimasukkan, catatan panjang yang harus disalin, informasi dari institusi berbeda yang tidak dapat diakses, catatan yang terkait tagihan, dan gangguan keseimbangan kerja dan gaya hidup.

–  Tetapi, faktor lingkungan kerja lainnya, termasuk ramainya suasana rumah sakit dan tempat praktik, juga kurangnya pengaturan beban kerja, turut berkontribusi pada kelelahan dokter, demikian disimpulkan peneliti yang didanai oleh Agency for Healthcare Research and Quality.

Pemaparan:

Ketika mulai populer di akhir tahun 1990an, sistem RME dianggap sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pada praktik kedokteran. Tetapi banyak dokter yang berpendapat berbeda.

Data penelitian di JAMA Open, yang dilakukan oleh tim dokter dan peneliti dari institut perguruan tinggi seperti Stanford dan University of Mexico dan sistem rumah sakit dan layanan kesehatan di California, Colorado dan Minnesota, menunjukkan kurang baiknya persepsi dokter terhadap sistem RME.

Hampir 75% dokter peserta survei mengatakan mereka merasa ada dalam tekanan waktu untuk mendokumentasikan pemeriksaan dengan benar, lebih dari 60% berkata mereka menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan terkait RME di rumah, dan 45% di antaranya menunjukkan gejala kelelahan.

Akan tetapi, peserta penelitian, termasuk dokter dan perawat dari lima spesialisasi berbeda, merasa optimis dengan beberapa fitur RME. Hampir 70% peserta survei sepakat bahwa RME membantu mereka untuk mengirimkan pesan kepada kolega secara elektronik, dan hampir separuhnya senang karena dapat berbagi hasil pemeriksaan dengan pasien. Dan meskipun muncul keluhan karena harus bekerja di rumah, lebih dari tiga-perempatnya senang karena dapat mengakses sistem RME dari jarak jauh.

Meski demikian, hampir 87% peserta survei mengatakan data yang harus mereka entri terlalu banyak, lebih dari 75% tidak suka harus menyalin catatan panjang mengenai progress pasien, dan lebih dari 73% tidak suka karena harus berurusan dengan data yang terkait tagihan pasien. Sejumlah besar peserta survei juga mengeluhkan penempatan layar komputer RME, yang menyebabkan rasa sakit dan masalah pada postur tubuh.

Penelitian menggarisbawahi bahwa “permintaan dokumentasi untuk keperluan tagihan adalah karakter rancangan RME yang kerap dihubungkan sebagai penyebab stress dan kelelahan,” dan bahwa ekspansi penggunaan RME menyebabkan dokter mengerjakan tugas-tugas administratif.

Penulis menyarankan salah satu cara meningkatkan sistem RME bagi dokter, dengan meminjam istilah pada sistem di industri penerbangan, menggunakan antarmuka pengguna yang disebut ‘quiet dark.’ Pada sistem penerbangan, informasi tidak ditampilkan kecuali ada masalah atau memerlukan perhatian pilot.

Tak terbantahkan lagi jika desain kebanyakan RME saat ini adalah ‘loud bright,’ di mana hampir semua informasi, normal maupun tidak, muncul dengan cara yang sama, tanpa memandang apakah informasi tersebut penting bagi dokter atau pasien, tulis tim peneliti. “Menerapkan filosofi (quiet dark) ini dalam rancangan RME berpotensi mengurangi kemunculan data yang tidak sesuai kebutuhan dan konteks pengguna, mengurangi masalah luapan informasi.”

Tetapi tim peneliti juga menemukan bahwa kelelahan terhubung dengan masalah selain RME, contohnya kekisruhan di tempat kerja, jadwal yang tidak terkontrol, dan kurangnya komunikasi. Untuk mengatasi masalah kelelahan pada dokter, masalah-masalah ini juga harus diatasi, kata mereka.


Sumber : The Pharmaceutical Journal

Berita Seputar Rumah Sakit

300 Rumah Sakit Ajukan Sanggahan


Sekitar 300 rumah sakit mengajukan sanggahan terhadap hasil peninjauan ulang Kementerian Kesehatan atas penyesuaian kelas rumah sakit yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Sebelumnya, 600 rumah sakit dinyatakan harus turun kelas karena dinilai tidak sesuai dengan standar kriteria yang ditentukan.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Bambang Wibowo saat dihubungi di Jakarta, Senin (12/8/2019), mengatakan, ada 300 rumah sakit yang mengajukan sanggahan atas rekomendasi hasil penetapan kelas yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. “Sekarang sedang diverifikasi oleh tim Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 373 tahun 2019 tentang Pedoman Reviu Kelas Rumah Sakit, rumah sakit diberi waktu 28 hari untuk mengajukan sanggahan atau keberatan terhadap rekomendasi hasil penetapan kelas. Waktu sanggah tersebut berakhir Senin ini.

Setelah masa sanggah berakhir, Kementerian Kesehatan akan melakukan peninjauan ulang pada rumah sakit yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 hari setelah masa sanggah berakhir atau pada 26 Agustus 2019. Pada waktu itu pula, hasil penilaian atas sanggahan yang diajukan akan diberikan kembali. Sementara, bagi rumah sakit yang tidak mengajukan keberatan, izin operasional dengan status kelas yang baru akan diberlakukan pada 19 Agustus 2019.

Menurut hasil tinjauan Kemenkes per 27 Mei 2019, ada ketidaksesuaian kelas pada 615 rumah sakit (RS) dari 2.170 RS yang bermitra dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Rinciannya, ketidaksesuaian kelas ditemukan di 9 RS kelas A, 88 RS kelas B, 325 RS kelas C, dan 193 RS kelas D. Apabila sekitar 300 rumah sakit mengajukan keberatan, artinya 300 rumah sakit lainnya sudah pasti turun kelas.

Rekomendasi penetapan kelas dilakukan berdasarkan laporan BPJS Kesehatan dari hasil kredensial dan rekredensial rumah sakit yang tidak sesuai penilaian. Adapun klasifikasi yang dinilai, yakni sumber daya manusia serta sarana, prasarana, dan alat yang dimiliki rumah sakit.

Penyesuaian kelas ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara riil klasifikasi rumah sakit sesuai ketentuan perundang-undangan agar mutu pelayanan kesehatan yang diberikan bisa optimal. Selain itu, tujuan penyesuaian ini sebagai dasar pembayaran dan penyusunan kontrak antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan.

Ketua Kompartemen JKN Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Daniel Budi Wibowo menuturkan, sanggahan rumah sakit mayoritas karena ketidaksesuaian antara data yang disajikan di format data Kementerian Kesehatan dan realitas data di rumah sakit. “Mungkin penyebabnya adalah kesalahan rumah sakit saat mengisi template form (format formulir) data. Kesalahan bisa terjadi saat validasi Kemenkes atau ada data yang hilang saat dikirimkan,” katanya.

Menurutnya, banyaknya data yang harus dikirimkan bisa menyebabkan rumah sakit memasukkan data yang salah. “Banyak sekali datanya, karena harus spesifik, termasuk alat harus ada gambarnya, sampai hal yang sangat detail. Data ini dikirimkan ke sistem informasi pelaporan ASPAK dari Kemenkes,” ucap Daniel.

Untuk itulah, Kementerian Kesehatan bersama organisasi profesi dan dinas kesehatan setempat akan meninjau ulang masing-masing rumah sakit untuk memastikan data yang dikirimkan rumah sakit sesuai dengan kondisi sebenarnya. Rumah sakit dapat mengajukan kembali penetapan ulang kelas rumah sakit dalam jangka waktu enam bulan sejak penerbitan surat keputusan penetapan kelas dan izin operasional rumah sakit dikeluarkan.


Sumber : Kompas

Berita Seputar Kesehatan

Kenaikan Tunjangan Direksi Tak Pengaruhi Pengelolaan Dana Jaminan Sosial


Kementerian Keuangan meningkatkan tunjangan cuti tahunan direksi dan dewan pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjadi dua kali gaji. Kenaikan tunjangan cuti tahunan dinilai tak akan memengaruhi pengelolaan dana jaminan kendati dibayarkan melalui dana operasional badan.

Kenaikan tunjangan cuti tahunan direksi dan dewan pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2019 yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 1 Agustus 2019.

Berdasarkan PMK No 112/2019, tunjangan cuti tahunan diberikan paling banyak dua kali gaji. PMK itu tidak memuat perubahan atas tunjangan lain, seperti tunjangan hari raya keagamaan, purna jabatan, asuransi sosial, dan perumahan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nurfransa Wira Sakti mengatakan, kenaikan tunjangan cuti tahunan berlaku untuk direksi serta dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Pembayaran tunjangan tidak menggunakan dana APBN, tetapi dana operasional BPJS.

”Penyesuaian manfaat tambahan lainnya bagi direksi dan dewan pengawas BPJS tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan,” kata Nurfransa, Selasa (13/8/2019), di Jakarta.

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Menurut Nurfransa, selama ini pegawai BPJS hanya mendapat tunjangan hari raya (THR), tidak ada gaji ke-13. Untuk itu, penyesuaian tunjangan cuti tahunan menjadi pengganti gaji ke-13. Pegawai BPJS memiliki hak dan kewajiban mendapat 14 kali gaji setahun dalam bentuk THR dan gaji ke-13.

Usulan penyesuaian tunjangan pada awalnya diajukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Mereka meminta agar pemerintah melakukan perubahan atau penambahan beberapa komponen manfaat tambahan bagi anggota dewan dan direksi BPJS yang diatur dalam PMK No 34/2015.

Nurfransa mengatakan, usulan perubahan mencakup kenaikan THR keagamaan, cuti tahunan, cuti besar, perumahan, serta fasilitas komunikasi, kesehatan, dan olahraga. Kenaikan diusulkan karena sejak 2015 tidak ada penyesuaian tunjangan.

”Pemerintah menolak berbagai tunjangan yang diusulkan dan menilai hanya satu komponen yang layak dipenuhi,” kata Nurfransa.

Kemenkeu hanya menerima usulan kenaikan tunjangan cuti tahunan karena sesuai dengan aturan yang diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, dan pegawai non-ASN. Mereka mendapat tunjangan cuti tahunan sebanyak dua kali gaji yang terdiri dari gaji ke-13 dan gaji ke-14 atau THR.

Kenaikan tunjangan direksi dan dewan pengawas BPJS menjadi sorotan di tengah kemelut persoalan defisit anggaran BPJS Kesehatan. Terlebih, tunjangan dibayarkan melalui dana operasional badan.

Pendapatan Iuran BPJS Kesehatan dan Biaya Klaim yang Dikeluarkan

Total defisit BPJS Kesehatan tahun 2018-2019 diprediksi Rp 28 triliun. Defisit anggaran belum termasuk tunggakan tagihan BPJS Kesehatan per Juni 2019 sebesar Rp 7 triliun dan denda Rp 70 miliar. Kewajiban bayar denda 1 persen dari setiap keterlambatan klaim ke rumah sakit (Kompas, 29/7/2019).

Kementerian Keuangan selama empat tahun berturut-turut memberikan tambahan dana kepada BPJS di luar anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pada 2018, misalnya, suntikan dana mencapai Rp 10,1 triliun. Hal itu mengindikasikan ada ketidaksesuaian antara penerimaan dan pengeluaran dalam arus kas BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, BPJS Kesehatan akan membenahi sistem jaminan kesehatan menyeluruh, termasuk penegakan aturan diperlukan bagi peserta yang melalaikan kewajiban bayar iuran. Pihak BPJS Kesehatan menjamin layanan tetap diberikan.


Sumber : Kompas

Berita Seputar Kesehatan

Segera Benahi Sistem Administrasi Pembayaran Klaim


Koordinasi yang buruk di antara pemangku kepentingan menyebabkan pengelolaan administrasi klaim fasilitas kesehatan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat tidak berjalan baik. Kondisi ini harus segera dibenahi agar penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional bisa tetap berlanjut.

”Persoalan inefisiensi pembayaran klaim layanan rumah sakit yang ditemukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) merupakan kesalahan bersama. Semua pihak, mulai dari Kementerian Kesehatan, BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Kesehatan, juga rumah sakit berkontribusi pada kesalahan tersebut. Yang penting sekarang semua harus sepakat membenahi sistem dan memperkuat hubungan bersama,” ujar Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Ia menambahkan, kesalahan yang terjadi selama ini terbilang kompleks. Kementerian Kesehatan tidak segera menindaklanjuti proses kredensial dan rekredensialing yang dilakukan BPJS Kesehatan atas ketidaksesuaian kelas rumah sakit dengan layanan yang diberikan.

BPJS Kesehatan juga tidak segera mendesak pembenahan dari Kementerian Kesehatan. Sementara rumah sakit yang memiliki kendala pada sumber daya manusia tidak langsung melakukan perbaikan sehingga saat audit BPKP dilakukan, kondisinya tidak sesuai dengan klasifikasi.

Hasil audit yang dilakukan BPKP terkait dana jaminan sosial kesehatan pada 2018 menemukan adanya inefisiensi pembayaran klaim layanan oleh BPJS Kesehatan di 92 rumah sakit yang mencapai Rp 819 miliar. Hal ini terjadi karena pembayaran klaim tidak sesuai dengan kelas rumah sakit.

Menindaklanjuti laporan tersebut, BPJS Kesehatan pada 5 Agustus 2019 mengeluarkan instruksi kepada kantor cabang BPJS Kesehatan di daerah untuk berkoordinasi dengan rumah sakit atas hasil audit tersebut. Selain itu, rumah sakit juga diminta untuk mengembalikan selisih dana klaim sesuai dengan data yang dilaporkan atas hasil audit BPKP.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf menuturkan, instruksi tersebut dikeluarkan sebagai upaya menindaklanjuti audit BPKP. Terkait jawaban atas instruksi tersebut, keputusan diserahkan kepada masing-masing rumah sakit.

”Ada berita acara. (Rumah sakit) menerima atau menolak atas klarifikasi BPJS Kesehatan diserahkan ke RS. Kalau kami, tugasnya menindaklanjuti dengan mengingatkan bahwa audit BPKP yang menyatakan ada kelebihan pembayaran karena ketidaksesuaian kelas. Di perjanjian kerja sama BPJS Kesehatan dengan RS disebutkan, jika ada temuan atau hasil audit, baik dari pemeriksaan internal maupun eksternal, kedua belah pihak wajib menindaklanjutinya,” katanya.

Peserta BPJS per 1 April 2019

Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Kompartemen JKN Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) menyatakan menolak atas penagihan pembayaran selisih klaim layanan kesehatan yang diminta BPJS Kesehatan. Sebanyak 92 rumah sakit yang ditagih jufa diminta untuk tidak membayarkan pengembalian atas klaim tersebut.

”Review kelas tidak bisa berdampak pada pengembalian klaim yang berlaku surut. Sebab, penyesuaian kelas sifatnya adalah untuk melakukan efisiensi, bukan kesalahan pembayaran klaim. Jadi, semua pembayaran sudah didasarkan pada ketetapan kelas RS yang sah pada saat itu,” katanya.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek berpendapat, permintaan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit untuk mengembalikan selisih dana klaim yang tidak sesuai seharusnya tidak dilakukan. Menurut dia, rumah sakit yang meminta biaya klaim sudah melewati verifikasi dari BPJS Kesehatan terlebih dahulu.

”Ini kita mau selesaikan. Soal rumah sakit, mereka, kan, meminta biaya klaim sudah lewat verifikasi terlebih dahulu. Jadi, bukan tiba-tiba dikasih uang. Jadi, pembayaran yang selama ini diberikan sudah sesuai verifikasi,” ujarnya.

Menarik surat

Melalui surat atas penyampaian hasil rapat koordinasi terkait tindak lanjut laporan hasil audit oleh BPKP, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Suprapto juga meminta BPJS Kesehatan untuk menarik kembali surat terkait pengembalian kelebihan bayar akibat ketidaksesuaian RS.

BPJS Kesehatan juga diminta segera mengubah perjanjian kerja sama dengan rumah sakit atas hasil review kelas sesuai keputusan akhir dari Kementerian Kesehatan.

Dalam surat yang ditandatangani pada Senin (12/8/2019) itu juga dituliskan agar pembenahan sistem rujukan bisa segera dilakukan. Salah satu pembenahan yang didorong adalah melalui pengembangan pelaksanaan bridging rujukan daring BPJS Kesehatan dengan sistem rujukan terintegrasi (Sisrute) Kementerian Kesehatan.


Sumber : Kompas

Berita Seputar Kesehatan

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan hingga Rp40.000


Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyetujui besaran kenaikan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang diusulkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) kepada Presiden Joko Widodo.

“Ya, yang sesuai yang diberikan DJSN itu,” kata Fachmi usai menghadiri acara BPJS Kesehatan Award di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Fachmi menyebut bahwa BPJS memang menginginkan adanya penyesuaian iuran kepesertaan karena selama ini tidak ada perubahan nominal iuran sejak beberapa tahun terakhir.

Dalam rancangan usulan kenaikan iuran peserta JKN diperkirakan akan naik mulai dari Rp16.500 hingga Rp40.000 dari tiap kelas kepesertaan yang berbeda-beda.

Baca juga: BPJS Kesehatan : Kami Tidak Terlibat Pembahasan Kenaikan Iuran
Fachmi menegaskan pihaknya tidak turut campur tangan dalam penyusunan nominal kenaikan iuran seperti yang telah dilakukan DJSN. Dia menyebut BPJS Kesehatan hanya menyodorkan data-data mengenai besaran pengeluaran yang dibutuhkan untuk membiayai tiap peserta dan berbagai informasi lainnya.

“Memang yang mengusulkan DJSN, tapi apakah kita terlibat tentu tidak. Itu keputusan policy, kalau dari sisi teknis misal kebutuhan data informasi utilisasi, berapa biaya selama ini pengeluaran per orang per bulan, kita support data. Itu saja posisi kita,” jelas dia.

Fachmi menyebutkan saat ini BPJS Kesehatan hanya menunggu keputusan kenaikan jumlah iuran yang telah disepakati oleh pemerintah dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.


Sumber : Bisnis.com

Berita Seputar Kesehatan

Sri Mulyani Beberkan Penyebab Defisit BPJS Kesehatan


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang penyebab defisit keuangan BPJS Kesehatan pada rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Sri Mulyani menjelaskan salah satu penyebab BPJS Kesehatan terus berada di zona merah adalah rendahnya tingkat keaktifan peserta BPJS informal sebesar 54 persen. Padahal Sri Mulyani sudah meminta kepada BPJS agar angka itu ditingkatkan menjadi minimal 60 persen.

“Selain itu, mereka juga hanya membayar pada saat sakit. Setelah sembuh, iurannya dibiarkan,” jelas Sri Mulyani, Rabu (21/8/2019).

Faktor selanjutnya adalah struktur iuran BPJS yang dinilai terlalu kecil. Padahal manfaat yang ditawarkan BPJS juga cukup banyak. Hal ini membuat risiko biaya yang ditanggung BPJS menjadi lebih besar.

Selain itu, beban pembiayaan penyakit katastropik dinilai terlalu besar. Saat ini, pembiayaan tersebut menelan lebih dari 20% total biaya manfaat.

Menurut data Kementerian Keuangan, BPJS tidak pernah mencatat transaksi positif sejak didirikan. Pada 2014, nilai defisit berada pada posisi Rp1,9 triliun. Setahun kemudian, angka tersebut naik hampir lima kali lipat yaitu Rp9,4 triliun.

Angka tersebut kemudian menurun pada 2016 dengan defisit senilai Rp6,7 triliun sebelum meroket pada nilai Rp10,8 triliun. Defisit terbesar dicatatkan pada 2018 dengan total Rp19,4 triliun.

“Saya perkirakan, 2019 ini defisit BPJS akan semakin besar,” tambah eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.


Sumber : Bisnis.com

Dapatkan Seputar Medis Indonesia dalam inbox Anda


Demo dan Konsultasi Gratis

Memaksimalkan kinerja rumah sakit dengan KMS


Tentang Mitrais

Mitrais adalah perusahaan perangkat lunak kelas dunia dengan kantor di Indonesia, Singapura, dan Vietnam. Pengembangan perangkat lunak dan layanan dukungan adalah keahlian inti kami dengan kantor yang tersebar di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Kami juga menawarkan produk dan dukungan untuk sistem tambang dan rumah sakit. Didirikan sejak tahun 1991, kami telah mengembangkan dan mengimplementasikan perangkat lunak kepada lebih dari 500 klien termasuk beberapa perusahaan terkemuka di Indonesia. Sistem kompetensi yang kami terapkan menjamin kualitas staf kami.

Informasi

Seputar Medis Indonesia menyajikan berita-berita seputar kesehatan dan rumah sakit di Indonesia yang bersumber dari Kompas, The Jakarta Post, Investor Daily, dan Bisnis Indonesia.

Bali (Development Center)

Jl. By Pass Ngurah Rai
gg. Mina Utama No.1
Suwung, Denpasar 80233, Bali, Indonesia

Tel.: +62 361 849 7952

Jakarta

Gedung Wirausaha, 8th Floor
Jl. H.R Rasuna Said Kav. C 5
Jakarta Selatan 12940, Indonesia

Tel.: +62 21 527 7636

Singapore

10 Anson Road
#03-05 International Plaza
Singapore 0799033

Tel.: +65 6407 1331

Other Offices
Hanoi | Bandung | Yogyakarta