Mitrais Medical
Newsletter


Edisi. 287/ 22 September - 5 Oktober 2019

Berlangganan

Kontrol proses pembelian di rumah sakit Anda

Cegah kebocoran dana dan dukung proses pembelian yang transparan

 Informasi lebih lanjut

Headline

dr. Ishak Suryawan – Melihat Lebih Luas


Ketika masih anak-anak, adakah cita-cita yang ingin Anda wujudkan saat dewasa? Sebagian besar dari kita tentu punya, tapi menariknya cita-cita dan impian kita berubah seiring kita tumbuh dewasa. Di masa kecilnya di Jogja dan Jawa Tengah, Konsultan Medis Mitrais, Ishak Yunanto Suryawan, bercita-cita untuk berkarir sebagai dokter.

Di sekolah, dia menemukan ketertarikan lain dalam menulis, dan bergabung dengan Klub Jurnalistik saat di sekolah dan kuliah. Dengan kerja keras, dia berhasil masuk dan lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada yang ternama, dan berada di jalur yang tepat untuk mencapai mimpinya menjadi dokter. Tetapi dia tidak pernah melupakan minatnya untuk menulis.

Perlahan Ishak menyadari bahwa tujuan hidupnya berubah. Semua dokter, tentu saja berkeinginan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup pasien, tak terkecuali dirinya. Akan tetapi, sekarang dia melihat ada cara lain untuk melakukannya. Banyak rekan sejawatnya mencapai hal tersebut dengan merawat pasien secara langsung, tetapi Ishak percaya ada cara lain untuk membantu pasien dalam skala lebih besar. Dia berpikir akankah kemampuannya lebih baik digunakan dengan cara bekerja bersama fasilitas kesehatan untuk menemukan masalah dan memberikan solusinya, juga memperbaiki layanan kesehatan di skala lebih luas. Dengan membantu fasilitas kesehatan seperti klinik dan rumah sakit mencapai potensi mereka, mungkin dia dapat membantu mereka meningkatkan kualitas layanan, dan pada akhirnya, kesehatan masyarakat pada umumnya.

Pada tahun terakhirnya di Fakultas Kedokteran, Ishak menerima pekerjaan dari FK UGM, sebagai penerjemah Bahasa Inggris dan asisten peneliti, dua pekerjaan yang banyak melibatkan penulisan. Setelah lulus dan menjadi dokter, dia langsung menerima tawaran sebagai peneliti penuh waktu untuk sistem layanan kesehatan primer dan manajemen rumah sakit. Selain berpraktik paruh waktu sebagai dokter di klinik, dia kemudian ditunjuk sebagai dosen junior untuk Biostatistik dan Kesehatan Masyarakat, hingga akhirnya bergabung dengan biro konsultansi manajemen rumah sakit di Bandung. Pekerjaan ini cukup menyita waktu, menuntutnya untuk banyak bepergian, sehingga Ishak harus berhenti praktik sebagai dokter.

Selanjutnya, takdir membawa Ishak ke Mitrais dan dia dapat bersinergi dengan tim. Segera, dia ditawari posisi sebagai Konsultan Medis, dan mulai bekerja dengan tim KMS Mitrais. Ambisi Ishak sebelumnya bukanlah pada perusahaan Spesialis IT seperti Mitrais, tetapi dia melihat potensi untuk terus berkontribusi di bidang layanan kesehatan.

Ungkap Ishak, “IT adalah salah satu aspek manajemen rumah sakit yang semakin krusial di masa moderen. Rumah sakit mulai mendigitalisasi data dan operasional mereka, juga berinvestasi pada alat penunjang canggih yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Di sisi lain, pasien juga lebih melek teknologi, dan ingin lebih terlibat dalam pengobatan dengan mendaftar secara online, atau melakukan pencarian di web mengenai tanda-tanda dan gejala penyakit mereka. Singkatnya, teknologi semakin penting dalam industri rumah sakit. Memiliki Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang ideal akan membantu rumah sakit mengoptimalkan potensi dan memberikan layanan kesehatan yang lebih baik untuk semua orang.”

Hal inilah yang membuat Ishak bergabung dengan Mitrais. Menjadi bagian dari tim KMS membuatnya dapat menggunakan kualifikasinya sebagai dokter untuk memahami dengan lebih baik masalah dan tantangan yang dihadapi tenaga medis setiap harinya dalam memberikan perawatan terbaik. Dia adalah “orang dalam”, yang mampu menjadi titik temu antara dunia kedokteran dan IT, memiliki kepercayaan dan keyakinan dari kedua sisi. Perannya di Mitrais juga memberinya kesempatan untuk terus belajar keahlian dan teknik baru dari anggota IT di timnya, yang bermanfaat baginya.

Hidup tidak hanya untuk bekerja, lalu bagaimana Ishak beristirahat dari lingkungan yang kompleks dan teknis ini? Dia menikmati olahraga yoga dan pilates, atau mengajak anjingnya berjalan-jalan. Dia suka menghabiskan waktu di kedai kopi, tidak hanya untuk menikmati kopi, tetapi juga untuk bersantai dan mengisi ulang tenaga dengan menikmati suasana yang tenang.

Dia juga menikmati berkelana, dan pekerjaannya di Mitrais memberinya banyak kesempatan untuk bepergian. Dia berkata, “Untungnya, menjadi konsultan memberi saya kesempatan berkeliling negeri membawa KMS ke rumah sakit di penjuru Indonesia, dari Sumatra hingga Papua. Saya selalu mencoba meluangkan waktu untuk mengunjungi tempat wisata atau pesiar singkat dari lokasi klien, jika jadwal memungkinkan.”

Berada di antara dua dunia yang kompleks antara kedokteran dan IT, pasti mudah untuk merasa terbebani dengan semua hal. Ishak berusaha tetap membumi dengan mengingat kutipan favoritnya dari chef dan penjelajah terkenal , Anthony Bourdain, “Hikmat adalah menyadari betapa kecil dan bodohnya saya, dan masih jauh jalan yang harus saya tempuh.”, yang terdengar seperti mantra hebat untuk kita terapkan.


Sumber : Mitrais News - Featured Employee

Berita Internasional

Manfaat dari Agenda Standardisasi Kesehatan Digital di Malaysia


“Kami terus mengembangkan dan mengatur standar sesuai ketentuan internasional. Standar yang diimplementasikan di antaranya MyHRDM, MyHDD, ICD, ISO TC 215, LOINC & SNOMED CT,” kata Datuk Dr Noor Hisham Abdullah, Direktur Jenderal Kesehatan Malaysia.

Menteri Kesehatan Malaysia, Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad, dalam salah satu pernyataannya mengatakan, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk memastikan sistem rekam medis elektronik (RME) dapat diwujudkan dalam tiga hingga lima tahun mendatang di semua rumah sakit dan klinik di seluruh Malaysia.

Menggarisbawahi bahwa sistem RME adalah salah satu infrastruktur digital dasar dan fundamental untuk membangun ekosistem kesehatan digital, dia mengatakan sistem ini akan memungkinkan integrasi seluruh klinik dan rumah sakit.

Sistem ini juga akan membantu fasilitas kesehatan mendapatkan arus informasi layanan dan sistem pasien yang lancar, tanpa hambatan atau kendala untuk mengakses informasi pasien. Untungnya, dengan RME Kementerian Kesehatan akan dapat meningkatkan efektivitas layanan kesehatan dalam perawatan dan manajemen pasien.

Bagian dari Rencana Strategi ICT Kementerian Kesehatan Malaysia adalah memenuhi agenda kesehatan digital yang terstandardisasi dan visinya adalah suatu sistem layanan kesehatan yang terintegrasi untuk memberikan layanan kesehatan komprehensif bagi masyarakat. Layanan kesehatan yang terintegrasi memerlukan informasi yang berasal dari sistem-sistem berbeda dan berbagai sumber tetapi interoperabilitas antar sistem informasi masih menjadi kendala. Oleh karena itu, mempromosikan penggunaan standar informasi kesehatan yang sudah dipakai secara internasional sangat penting untuk memenuhi visi tersebut.

“Di Malaysia, kami terus mengembangkan dan mengatur standar sesuai dengan standar internasional. Standar yang diimplementasikan antara lain Malaysian Health Reference Data Model (MyHRDM), Malaysian Health Data Dictionary (MyHDD), ICD, ISO TC 215, LOINC dan SNOMED CT,” kata Datuk Dr Noor Hisham Abdullah, Direktur Jenderal Kesehatan Malaysia.”

Manfaat Pengadopsian SNOMED CT – Secara Lokal dan Regional

Sebagai salah satu standar terminologi kedokteran yang paling lengkap, SNOMED CT adalah standar internasional dan yang sudah divalidasi secara klinis melalui proses ketat. Salah satu keuntungan utama SNOMED CT adalah konsep dan hubungan klinisnya yang komprehensif, sehingga memungkinkan analisis data kesehatan yang lebih mendalam dari sebelumnya.

Kami memiliki banyak data kesehatan yang dapat dianalisis. Dengan kemajuan teknologi dan SNOMED CT, semua data ini dapat digunakan dan dianalisis oleh dokter dan pemerintah untuk meningkatkan layanan dan perawatan pasien di masa mendatang,” jelas Dr Noor Hisham.

Di Asia Pasifik, komunitas SNOMED CT berkembang dengan anggota di negara-negara seperti Australia, Brunei, Hong Kong, India, Kazakhstan, Selandia Baru, dan Singapura. Melalui komunitas ini, negara-negara anggota dapat berbagi pandangan dan pengalaman mereka, terutama tentang implementasi SNOMED-CT di negara masing-masing – pertukaran gagasan dan kolaborasi akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di negara-negara ini. Dengan meningkatnya jumlah negara dalam komunitas tersebut, perjalanan menuju interoperabilitas data pasien dan peningkatan layanan pasien antar fasilitas kesehatan dapat dicapai lebih cepat.

SNOMED CT ini lebih dari sekedar terminologi klinik komprehensif standar. Tetapi juga menyangkut komunitas di belakangnya. Dalam keluarga SNOMED CT terdapat pengetahuan dan pengalaman yang melimpah untuk dibagikan antara ahli-ahli dari komite SNOMED CT internasional dan negara-negara anggota, kata Dr Noor Hisham.

Implementasi SNOMED di Malaysia dan Dampaknya

Menurut Dr Noor Hisham, Kementerian Kesehatan Malaysia tertarik menganalisis data kesehatan dan menggunakannya seoptimal mungkin dalam pengambilan keputusan dan perencanaan yang berbasis bukti. SNOMED CT memungkinkan analisa data yang lebih canggih di Kementerian melalui pengembangan MyHarmony dan Malaysian Health Data Warehouse (MyHDW). MyHarmony adalah fitur pada MyHDW dengan kemampuan untuk mengelola data yang tidak terstruktur.

Dengan menggunakan MyHarmony dan SNOMED CT, lebih banyak informasi dari narasi bebas dengan struktur SNOMED CT dapat diperoleh, sehingga upaya pengumpulan data secara terstruktur, misalnya untuk register dan laporan indikator, berkurang.

Keuntungan lain menggunakan MyHarmony dengan SNOMED CT adalah kemampuan memperoleh informasi baru dengan memeriksa data catatan pasien pulang lama. Hal ini akan mengurangi kebutuhan waktu dan tenaga untuk mengumpulkan data ketika muncul pertanyaan baru, misalnya untuk laporan indikator yang sering berubah setiap tahun.

Informasi dapat diberikan dengan cepat melalui MyHarmony dengan SNOMED CT. Hal ini akan membantu dokter dan pengelola layanan kesehatan merencanakan dan mengambil tindakan tanpa perlu menunggu laporan tahunan yang dapat memakan waktu satu hingga tiga tahun.

Rencana Mendatang untuk SNOMED CT di Malaysia

Pertama-tama, kami ingin memperluas penggunaan SNOMED CT dengan MyHarmony. Saat ini, kami tengah mengembangkan referensi dataset untuk prosedur pemeriksaan gigi. Kami berharap dapat memperoleh data pemeriksaan gigi dengan menganalisis data prosedur yang ditulis dalam teks bebas oleh dokter gigi.

Kami juga berencana memperluas penggunaan SNOMED CT untuk obat-obatan dan pengobatan tradisional Cina. Kami berharap dapat bekerja sama dengan komunitas penyedia RME untuk meningkatkan perhatian terhadap SNOMED CT, dan berharap lebih banyak lagi penyedia RME yang menggunakan dan memanfaatkan SNOMED CT pada produk mereka,” kata Dr Noor Hisham.


Sumber : https://www.healthcareitnews.com/news/asia-pacific/benefits-standardised-digital-health-agenda-malaysia

Berita Internasional

Menyamakan Rekam Medis Sangatlah Sulit, tetapi Penting


Standardisasi RME tidaklah mudah, tetapi akan membantu hal lain berjalan lebih mudah.

Bagaimana kita dapat melakukan standardisasi di dunia kedokteran? Dan apakah ini adalah hal yang baik?

Daftar yang terstandardisasi sangat bermanfaat. Prosedur ketat untuk sterilisasi peralatan menyelamatkan jiwa; kecocokan universal dengan perawatan menguntungkan yang direkomendasikan menyelamatkan jiwa. Dan meskipun terkadang membiarkan dokter bedah menentukan perawatan secara kreatif atau membiarkan waktu pemeriksaan pasien melebihi batas waktu supaya diperoleh informasi lengkap mengenai penyakit pasien tampak bermanfaat, untuk hal-hal lain, standardisasi sangatlah penting.

Bagaimana kita dapat melakukan standardisasi di dunia kedokteran? Dan apakah ini adalah hal yang baik?

Daftar yang terstandardisasi sangat bermanfaat. Prosedur ketat untuk sterilisasi peralatan menyelamatkan jiwa; kecocokan universal dengan perawatan menguntungkan yang direkomendasikan menyelamatkan jiwa. Dan meskipun terkadang membiarkan dokter bedah menentukan perawatan secara kreatif atau membiarkan waktu pemeriksaan pasien melebihi batas waktu supaya diperoleh informasi lengkap mengenai penyakit pasien tampak bermanfaat, untuk hal-hal lain, standardisasi sangatlah penting.

Seiring bergeraknya institusi kita menuju RME yang terintegrasi, ada usaha untuk melakukan standardisasi di segala bidang, di setiap wilayah klinis. Dapat dibayangkan, hal ini memunculkan berbagai masalah, menimbulkan resistensi dokter untuk mengubah kebiasaan mereka dan mulai menggunakan RME, dan seringkali muncul rasa frustrasi. Karena banyak pihak ikut memberikan masukan bagaimana mengembangkan RME “baru” dan masing-masing menggunakan RME dengan cara yang berbeda, hasil akhirnya adalah campuran sistem yang seringkali justru menghambat perawatan daripada membantu pasien.

“Pengguna Super” dan “Penumpuk”

Bayangkan hal sederhana seperti pencatatan kunjungan pasien rawat jalan untuk penanganan beberapa penyakit kronis atau keluhan akut. Pada tempat praktk kami, juga di beberapa rumah sakit lain, staf menggunakan fungsionalitas RME dengan tingkat keahlian yang berbeda-beda.

Terlihat ada “pengguna super” yang menggunakan RME dan segala fungsinya, mengklik setiap tombol dan setiap kata perintah maupun template cepat dengan tepat. Ada pula pengguna yang kita sebut “penumpuk”, mereka yang hanya membuka data pemeriksaan pasien terakhir dan memperbarui seperlunya, apa yang terjadi sejak kunjungan terakhir pasien dan yang terjadi hari ini. Ada pula pengguna yang hanya melakukan hal yang paling minim, memasukkan data dan menekan tombol yang perlu saja. Akhirnya, ada pula pengguna yang memakai RME hanya sebagai pemroses kata-kata, membuka satu kolom teks dan mengetikkan keseluruhan catatan SOAP, kemudian selesai.

Ada pula tipe lain, mereka yang masih menuliskan data pemeriksaan dengan tangan pada kertas laporan rumah sakit, kemudian memindainya dan memasukkan berkas elektroniknya ke sistem.

Tidak ada yang paling baik dari cara-cara di atas, dan sepertinya tidak mungkin untuk memaksa semua orang melakukan hal yang sama. Tetapi tujuan dari RME adalah mempermudah hidup pengguna, mengkomunikasikan pikiran mereka saat merawat pasien, dan menghasilkan rekam medis yang dapat membantu dokter berikutnya mengetahui riwayat medis pasien.

Teka Teki Kuesioner

Kami tengah melakukan standardisasi beragam kuesioner pemeriksaan yang ditanyakan di institusi kami, baik mengenai kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan obat-obatan, gangguan depresi, atau kecenderungan bunuh diri. Kelompok kerja dengan beragam pengambil keputusan telah menghabiskan waktu untuk memikirkan metode terbaik, pertanyaan yang tepat, juga cara yang jitu untuk menanyakan kuesioner-kuesioner ini, sehingga pasien dapat menjawab dengan rasa aman dan privasi yang terlindung. Dari kuesioner tersebut, kami dapat dengan tepat menentukan pengobatan yang dibutuhkan pasien. Kami telah bekerja sama dengan tim pengembang RME dan sudah hampir menyelesaikan standardisasi. Tetapi baru-baru ini kami menyadari bahwa pertanyaan dan kuesioner yang udah kami kembangkan, tidak bisa digunakan pada pasien di klinik Psikiatri.

Contoh lainnya adalah skala nyeri. Selama bertahun-tahun di institusi kami, skala nyeri tercakup dalam tanda-tanda vital yang diperiksa tenaga medis saat pasien dibawa masuk untuk pemeriksaan. Tekanan darah, detak jantung, level pernapasan, saturasi oksigen, suhu tubuh, berat dan tinggi badan pasien akan diukur. Kemudian pasien akan selalu ditanya “Apakah Anda merasa sakit?”

Sejak ditambahkan sebagai tanda vital kelima bertahun-tahun lalu (yang dipertentangkan beberapa orang, dan bisa jadi berkontribusi pada maki parahnya krisis opioid karena dokter diarahkan untuk mengobati pasien hingga skala nyeri mendekati nol), skala nyeri selalu diharuskan oleh Komite Gabungan dan menjadi syarat wajib pada RME. Petugas tidak dapat menyelesaikan pemeriksaan pasien, menghentikan proses pemeriksaan, mengirimkan tagihan pasien, jika belum mengisi skala nyeri di RME. Jadi meskipun pasien datang hanya untuk pengecekan tekanan darah, menerima hasil laboratorium, atau menjalani tindakan medis yang sebenarnya tidak memerlukan info skala nyeri, petugas tetap harus memasukkan data ke sistem.

Kami baru menyadari bahwa skala nyeri tidak perlu dimasukkan pada catatan pemeriksaan di klinik Manajemen Nyeri di rumah sakit kami. Hal ini bisa jadi menyebabkan ada pasien yang seolah-olah tercatat tidak merasa nyeri.

Terlalu Banyak Pihak Terlibat

Hal semacam ini terjadi akibat terlalu banyaknya pihak yang terlibat dalam sistem layanan kesehatan, masing-masing dengan agenda, persyaratan birokratis, dan usaha mereka untuk meningkatkan kualitas atau kinerja layanan. Ketika perusahaan asuransi meminta penyedia RME untuk menunjukkan seberapa sering mereka melakukan tindakan medis tertentu, pengembang kemudian menambahkan pelaporan tindakan tersebut di sistem.

Pengumpulan data yang akurat, dan pengembangan catatan medis pasien yang efektif, adalah tujuan akhir yang harus kita usahakan. Kami berharap akan banyak peluang bagi petugas kesehatan untuk menyampaikan suara mereka, seiring terus berkembangnya RME. Data sangat bermanfaat dan dapat membantu menentukan apakah ada layanan kesehatan pasien yang terlewatkan, dan hal ini dapat membantu mengatasi dan menghapus kesenjangan layanan kesehatan.

Tetapi jika tidak ada prosedur standar di antara fasilitas kesehatan, kita tidak akan memperoleh perbandingan yang seimbang. Dengan makin canggihnya sistem, kita mulai dapat mengambil data langsung dari rekam medis pasien. Karena itu cara kita mencatat informasi pada rekam medis pasien perlu distandardisasi supaya data yang kita peroleh nantinya lebih relevan dan berguna. Jika pasien mengeluhkan nyeri saat di IGD, data juga harus konsisten di ruang praktek dokter umum, maupun klinik Jantung. Jika riwayat pengobatan pasien pada semua kunjungan di klinik Penyakit Dalam dan Pediatrik perlu digabungkan, data dari klinik Saraf, Urologi, dan Bedah juga harus diintegrasikan.

Semoga saja RME yang kami kembangkan untuk dipakai lintas rumah sakit tidak hanya lebih mudah dipakai, tetapi juga lebih pintar, terintegrasi, dan terstandardisasi, sehingga membantu proses layanan dan bermanfaat bagi pasien.

Jika tidak, implementasi RME justru akan menimbulkan banyak masalah.


Sumber : https://www.medpagetoday.com/patientcenteredmedicalhome/patientcenteredmedicalhome/82305

Berita Internasional

Boulder Community Health Mulai Menggunakan Sistem Rekam Medis Elektronik yang Baru


Selama bertahun-tahun Boulder Community Health menggunakan berbagai sistem untuk menyimpan catatan medis elektronik, sehingga informasi sulit dibagikan antar dokter di rumah sakit berbeda.

Akan tetapi, kesulitan ini sudah teratasi karena Boulder Community Health sudah mengimplementasikan sistem Epic Electronic Health Record, mulai hari Selasa.

Digunakan oleh 20 rumah sakit peraih ranking teratas di U.S. News & World Report’s Best Hospitals tahun 2018-2019, sistem ini dilaporkan memungkinkan dokter dan pasien melihat hasil pemeriksaan penunjang, imunisasi, laboratorium, dan radiologi pada satu tempat. Menurut satu rilis berita, pasien dapat terhubung dengan tim medis mereka, menjadwalkan pemeriksaan, mengulang resep, membayar tagihan, juga memberikan akses pada tim medis dan keluarga untuk melihat rekam medis dan mengatur pengobatan.

“Meskipun pasien ditangani oleh seorang dokter di salah satu rumah sakit kami atau menjalani tes penunjang di Foothills Hospital, hasil tes dan informasi kesehatan lainnya dapat diakses pada satu lokasi yang aman, nyaman dan mudah digunakan sehingga pasien dapat mengaksesnya dari komputer, tablet atau telepon genggam mereka,” kata Michael Jefferies, vice president dan chief information officer BCH.

Pasien dapat mendaftar pada sistem ini melalui my.bch.org atau dengan mengunduh aplikasi MyBCH. Pasien juga dapat mendaftar saat memeriksakan diri di rumah sakit BCH.


Sumber : https://www.dailycamera.com/2019/10/01/boulder-community-health-starts-using-new-electronic-records-system/

Berita Internasional

Parlemen Mendorong Undang-Undang Kesehatan Elektronik


Dewan parlemen mendorong terciptanya sistem kesehatan elektronik untuk memperkuat sistem layanan kesehatan primer di seluruh negara.

Komite Parlemen untuk Kesehatan pada hari Senin (30 September) menciptakan kelompok kerja teknis yang akan mengkonsolidasi beberapa hal untuk terciptanya sistem dan layanan kesehatan elektronik pertama di Filipina.

Menurut juru bicara parlemen, Alan Peter Cayetano, diperlukan solusi untuk mengatasi kurangnya informasi dan penyimpanan rekam medis.

“Bagi rakyat Filipina pada umumnya, menyimpan dokumen medis bukanlah hal yang umum dilakukan – baik rekam pemeriksaan sebelumnya, hasil pemeriksaan penunjang, pengobatan, perawatan, dan tindakan yang sudah dilakukan, dan lain-lain,” katanya.

Salah satu undang-undang yang diajukan adalah Undang-Undang 8 yang bertujuan mengembangkan Sistem Paspor Kesehatan Nasional dan memperkuat sistem layanan kesehatan primer.

“Seperti dinyatakan dalam UU 8, seluruh rakyat Filipina akan berhak memiliki Paspor Kesehatan untuk digunakan saat pasien membutuhkan pemeriksaan atau perawatan medis dan gigi di rumah sakit pemerintah atau swasta,” menurut pernyataan Parlemen.


Sumber : https://sg.news.yahoo.com/house-pushes-electronic-health-bills-074746613.html

Berita Seputar Kesehatan

Iuran BPJS: Tinjau Ulang Kenaikan Iuran JKN-KIS


Pemerintah diminta untuk meninjau ulang rencana kenaikan premi atau iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat pada tahun 2020. Pasalnya, besaran dana iuran baru yang diusulkan pemerintah dianggap memberatkan, terutama untuk peserta kelas III.

Usulan pengkajian ulang rencana kenaikan iuran JKN-KIS melalui BPJS-Kesehatan itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019).

”Kami meminta pemerintah meninjau ulang kenaikan iuran BPJS Kesehatan, khususnya untuk kelas III, karena berpengaruh terhadap buruh dan rakyat,” ujar Andi Gani seusai pertemuan.

Said menambahkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 dinilai memberatkan masyarakat. Kenaikan iuran itu pun dikhawatirkan akan menurunkan daya beli masyarakat.

Presiden Jokowi pun menanggapi positif usulan dari kedua pimpinan asosiasi buruh terbesar di Indonesia tersebut. Kendati besaran premi baru BPJS Kesehatan sudah ditetapkan Kementerian Keuangan, Presiden Jokowi memutuskan untuk melakukan penghitungan ulang. Sebab, kenaikan iuran dirancang sebagai salah satu upaya untuk mengurangi defisit BPJS Kesehatan.

”Nanti kami pertimbangkan karena memang kami juga harus berhitung, berkalkulasi. Nanti kalau kenaikan BPJS tidak kita lakukan, yang terjadi juga defisit besar di BPJS. Semuanya dihitung, dikalkulasi,” ujarnya.

Sampai saat ini Presiden Jokowi juga belum menyusun peraturan presiden (perpres) sebagai payung hukum penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. Berbagai masukan akan dijadikan pertimbangan Presiden Jokowi dalam menyusun perpres tentang iuran BPJS Kesehatan.

 

 

Jangan Mempersulit

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 Saleh P Daulay mengatakan, pada prinsipnya DPR menolak kebijakan pemerintah yang mempersulit masyarakat, terutama dalam pelayanan kesehatan. Sebab, bagi DPR, pelayanan kesehatan merupakan hak fundamental yang harus dinikmati oleh seluruh masyarakat, tanpa kecuali.

Karena itu, DPR mendorong pemerintah untuk mencari kebijakan lain yang bisa dilakukan guna menyelesaikan persoalan defisit BPJS Kesehatan. ”Intinya kebijakan itu jangan sampai mempersulit, memberatkan masyarakat,” kata Saleh.

Politikus Partai Amanat Nasional itu menjelaskan, tidak ada persoalan jika kenaikan iuran diberlakukan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kelas I dan II karena umumnya mereka mampu secara ekonomi. Sementara kenaikan iuran untuk peserta kelas III harus dipertimbangkan, terutama peserta mandiri yang bukan tergolong pekerja atau penerima upah.

Sekitar 37 juta peserta mandiri bukan penerima upah atau pekerja itu sebenarnya layak menerima bantuan pemerintah, tetapi belum masuk daftar penerima bantuan iuran (PBI). ”Ini juga tidak adil karena banyak mereka yang tidak mampu belum masuk PBI, sementara yang mampu masuk PBI. Karena itu, untuk kelompok peserta BPJS mandiri ini iurannya tidak perlu dinaikkan,” ujar Saleh.

Jika pemerintah tetap ingin menaikkan iuran JKN-KIS kelas III, lanjut Saleh, semestinya diberlakukan bagi peserta PBI yang preminya ditanggung APBN. Jumlah iuran yang harus dibayarkan pemerintah pun relatif besar karena peserta PBI mencapai 96,8 juta jiwa.


Sumber : https://kompas.id/baca/utama/2019/10/01/tinjau-ulang-kenaikan-tarif/

Berita Seputar Kesehatan

Hari Rabies Sedunia: Menuju Bebas Rabies 2030


Hari Sabtu, 28 September 2019, dunia memperingati Hari Rabies Sedunia. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai dunia bebas rabies atau penyakit anjing gila tahun 2030. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia mengajak masyarakat untuk memvaksinasi hewan dengan vaksin rabies, sesuai tema tahun ini yaitu “Vaksinasi untuk Memberantas”.

Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Drh Muhammad Munawaroh membuat pernyataan yang dimuat di Harian Kompas edisi 28 September 2019 di halaman 4 tentang “Peran Dokter Hewan Berantas Rabies”.

“Pencegahan dan pemberantasan rabies yang paling efektif dan efisien adalah vaksinasi pada anjing dan hewan penular atau pembawa rabies. Jika 70 persen atau lebih anjing di suatu wilayah telah divaksin rabies, maka penyebaran dan penularan virus rabies antar hewan dan ke manusia dapat dicegah,” kata Munawaroh.

Dengan meningkatnya penyakit-penyakit infeksi baru pada manusia, yang ternyata 75 persennya bersumber pada hewan atau dikenal sebagai penyakit zoonotik, peran dokter hewan sangat esensial. “Bahkan beberapa ahli menyatakan, dokter hewan adalah garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan zoonosis,” ujar Munawaroh.

Menurut Munawaroh, peran dokter hewan dalam pemberantasan rabies ada tiga. Pertama, menjaga dan mempromosiksn kesehatan anjing dan hewan penular rabies melalui vaksinasi dan tindakan medis lain. Kedua, mengembangkan vaksin dan obat hewan untuk pengobatan dan promosi kesehatan hewan. Ketiga, Turut aktif bersama-sama dengan dokter dan profesi kesehatan lain membangun pengetahuan dan kepedulian masyarakat terkait rabies melalui program komunikasi, informasi, dan edukasi dengan pendekatan Satu Kesehatan.

Organisasi Kesehatan Hewan Dunia atau Office International des Epizooties (OIE) dalam situs webnya mengingatkan, rabies adalah penyakit virus yang memengaruhi sistem saraf pusat mamalia, termasuk manusia. Virus ini terutama ada di air liur dan otak hewan yang terinfeksi. Rabies ditularkan melalui air liur hewan yang terinfeksi, paling sering anjing . Masa inkubasi bervariasi dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Begitu gejala muncul, penyakit ini berakibat fatal bagi hewan dan manusia.

Rabies membunuh hampir 59.000 orang per tahun. Lebih dari 95 persen kasus rabies pada manusia disebabkan oleh gigitan anjing yang terinfeksi. Rabies tersebar luas di dua pertiga negara di dunia. Setengah dari populasi dunia tinggal di daerah endemik, dan lebih dari 80 persen kematian terjadi di daerah pedesaan, di mana akses ke kampanye pendidikan kesehatan dan profilaksis pasca gigitan terbatas atau tidak ada.

Afrika dan Asia adalah benua dengan risiko kematian manusia tertinggi, dengan lebih dari 95 persen kasus fatal dunia. Daerah-daerah ini juga merupakan daerah di mana rabies anjing paling sedikit dikendalikan.

OIE mengingatkan juga kata kunci pemberantasan rabies yaitu, “menghilangkan rabies anjing untuk mencegah rabies manusia”.

OIE menyodorkan tiga solusi yang ada untuk menghindari kasus rabies pada manusia. Pertama, vaksinasi massal anjing di daerah yang terinfeksi yang menjadi satu-satunya cara untuk secara permanen mengganggu siklus infeksi antara hewan dan manusia. Kedua, vaksinasi pencegahan untuk manusia. Ketiga, pemberian serum antirabies setelah gigitan anjing yang diduga terinfeksi.

Indonesia juga masuk dalam peta rabies dunia. Bahkan Indonesia membuat kesalahan fatal dalam rabies ini. Indonesia sebetulnya diuntungkan sebagai negara kepulauan. Lautan yang menjadi pembatas alami untuk penularan rabies antar pulau. Namun, tentu dengan pengawasan lalu lintas hewan yang ketat.

Pulau Bali pernah berstatus bebas rabies sejak zaman Hindia Belanda, yang menguntungkan Bali sebagai tujuan wisata dunia. Namun, kegemparan terjadi ketika ada warga Bali meninggal karena rabies setelah digigit anjing pada September 2008.

Harian Kompas 28 November 2008 melaporkan, sepanjang September-November 2008 tercatat 17 orang digigit anjing, empat orang di antaranya meninggal dengan dua orang menunjukkan gejala klinis penyakit rabies. Dari empat orang itu, dua positif tertular rabies, sedangkan dua orang lain memiliki riwayat digigit anjing. Tiga desa yang dimaksud adalah Desa Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan serta Desa Kedonganan dan Jimbaran di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

Korban terakhir adalah Muhammad Oktav Rahmana Putra (3) asal Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan. Korban sempat dirawat di RSUP Sanglah, Denpasar, tetapi tidak tertolong.

Pemprov Bali berkoordinasi dengan Balai Karantina Hewan Kelas I Ngurah Rai untuk menyelidiki asal penyebaran rabies di Bali. Data Balai Karantina Hewan Kelas I Ngurah Rai Denpasar menunjukkan, penyelundupan anjing dari luar daerah ke Bali cukup tinggi.

Pengalaman penulis juga menunjukkan pengawasan lalu lintas hewan yang kurang ketat. Saat penulis berkuliah di Program Studi Kedokteran Hewan Universitas Udayana Bali tahun 1988—1994, hampir sulit menemukan ras anjing berkeliaran di luar ras anjing lokal Bali. Namun sepuluh tahun terakhir berbagai jenis ras luar Bali dapat terlihat berkaliaran di jalan-jalan.

Bali menargetkan bebas rabies tahun 2012, kemudian direvisi tahu 2018, tetapi gagal. Target Pemerintah Provinsi Bali untuk bebas rabies pada tahun 2018 belum tercapai. Tahun lalu, Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat, ada empat orang meninggal positif klinis rabies. Upaya bebas rabies terus dievaluasi agar terwujud Bali bebas rabies tahun 2020 (Harian Kompas, 5 Januari 2019).

Bali tidak sendirian sebagai daerah dengan rabies. Direktur Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi dalam situs Kementerian Kesehatan 28 Februari 2019 menyatakan, hingga tahun 2018, penyakit rabies menjadi endemis di 25 provinsi di Indonesia.

Kementerian Kesehatan mencatat ada delapan provinsi yang bebas dari penyakit rabies yaitu Provinisi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua dan Papua Barat.

Tiga organisasi global, yaitu OIE, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) sudah sejak tahun 2016 membuat kesepakatan membuat dunia bebas rabies tahun 2030. Indonesia juga ikut dalam upaya bebas rabies tersebut.

Target Indonesia sebetulnya tidak perlu terlalu muluk-muluk. Target jangka pendek yaitu membuat Bali bebas rabies 2020, yang tinggal tiga bulan lagi, perlu digarap secara serius oleh berbagai pihak terkait. Seperti harapan PDHI, pemberantasan rabies mengikuti pendekatan Satu Kesehatan.


Sumber : https://kompas.id/baca/utama/2019/09/28/menuju-bebas-rabies-2030/

Berita Seputar Kesehatan

Sidang Umum PBB: Wapres Ajak Pemimpin Bangun Dunia Lebih Sehat


Pertemuan tingkat tinggi pada Sidang Majelis Umum PBB Ke-74 akan digelar pada 23-27 September di New York, Amerika Serikat. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sejak awal telah menantang para pemimpin dunia untuk datang dengan rencana-rencana konkret dalam lima topik utama yang diagendakan.

Kelima topik utama itu adalah sistem kesehatan semesta, perubahan iklim, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), pembiayaan pembangunan, dan negara-negara pulau kecil yang terancam perubahan iklim.

Sebanyak 193 pemimpin negara anggota PBB dan otoritas terkait lainnya dijadwalkan hadir dalam pergelaran tahunan tersebut. Dari Indonesia, Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin delegasi. Ikut mendampingi Kalla antara lain Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek.

Pada hari pertama, 23 September waktu setempat atau 24 September malam waktu Indonesia barat, sidang akan membahas tentang sistem kesehatan semesta dengan tema ”Bergerak Bersama Membangun Dunia yang Lebih Sehat”. Kalla dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional dalam forum tersebut.

Kalla pada sejumlah kesempatan di Indonesia menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen menyelenggarakan sistem kesehatan semesta melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebaik-baiknya untuk seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sejumlah perbaikan dan koreksi terus dilakukan. Salah satu tantangan utamanya adalah defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku pengelola yang berlangsung setiap tahun dengan nilai yang terus membengkak.

Untuk itu, Kalla dalam beberapa pekan terakhir memimpin rapat koordinasi terbatas Kabinet Kerja. Sedianya pemerintah akan menaikkan premi iuran peserta. Sampai saat ini, nilai kenaikannya masih dikaji.

Pertemuan tingkat tinggi pada Sidang Majelis Umum PBB yang membahas sistem kesehatan semesta tersebut adalah kali pertama. PBB sekaligus mengklaim bahwa forum tersebut merupakan pertemuan politik paling signifikan dalam hal sistem kesehatan semesta.

Mengutip situs resmi PBB, separuh penduduk dunia masih kekurangan akses terhadap sistem kesehatan semesta. Persoalan kesehatan juga menyebabkan sekitar 100 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem setiap tahun.

Pertemuan tingkat tinggi diharapkan menjadi kesempatan terbaik untuk mendesak sekaligus mengunci komitmen politik para kepala negara dan pemerintahan untuk memprioritaskan dan berinvestasi pada sistem layanan kesehatan semesta di wilayahnya masing-masing.

Kesehatan Semesta

Setiap negara anggota PBB sudah berkomtimen untuk mencapai sistem kesehatan semesta pada 2030. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan risiko keuangan, layanan kesehatan kualitas tinggi, dan akses kepada obat-obatan dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau.

”Pesan saya pada pertemuan level pimpinan nanti akan sangat jelas, yakni sistem kesehatan semesta adalah pilihan politik. Saya mengharapkan seluruh pimpinan untuk mengambil pilihan itu,” kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam pernyataan tertulis dalam situs resmi WHO per 3 September.

Di Indonesia, pemerintah telah menyelenggarakan sistem kesehatan semesta mulai 2014. Program itu disebut JKN dengan BPJS Kesehatan sebagai pengelolanya.

Ditemui di New York pada Minggu (22/09/2019) waktu setempat, Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyatakan, Indonesia telah menyelenggarakan sistem kesehatan semesta terbesar di dunia. Saat ini, pesertanya telah mencapai 217 juta jiwa.

Sebanyak 96,8 juta jiwa di antaranya penduduk miskin yang preminya dibayar pemerintah. Sementara penduduk miskin yang preminya ditanggung pemerintah daerah berjumlah 37 juta jiwa. Bersama dengan aparatur sipil negara, tentara, dan polisi, jumlahnya mencapai sekitar 137 juta jiwa. Sisanya adalah peserta mandiri.

Meski demikian, Nila menekankan, JKN masih membutuhkan sejumlah pembenahan. Hal itu antara lain pada kualitas penyelenggaraan. Dari sisi subsidi yang dibayarkan pemerintah, tantangannya adalah merapikan data agar subsidi tepat sasaran.

”Sekarang kartunya oleh Kementerian Sosial sedang dirapikan. Ada misalnya yang tidak tepat sasaran, seperti orang sudah meninggal dunia, tetapi masih dapat iuran premi,” kata Nila.

Tantangan utama lainnya adalah defisit anggaran BPJS Kesehatan yang semakin membengkak setiap tahun. Ini disebabkan pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan nilai premi. ”Kenaikannya belum tahu. Itu di Kementerian Keuangan,” kata Nila.

Perubahan Iklim

Pada hari pertama, pertemuan tingkat tinggi juga akan membahas topik perubahan iklim. Dalam kesempatan ini, Kalla juga akan menyampaikan pernyataan nasional.

Dari forum tersebut, PBB menargetkan untuk membangun solusi ambisius di enam area. Pertama adalah transisi global menuju energi terbarukan. Kedua, infrastruktur dan kota-kota yang berdaya-tahan dan berkelanjutan. Ketiga, pertanian berkelanjutan. Keempat, pengelolaan hutan-hutan dan samudra. Kelima, daya tahan dan adaptasi terhadap dampak-dampak iklim. Keenam, kolaborasi pembiayaan publik dan swasta.

”Saya ingin mendengarkan tentang bagaimana cara kita menghentikan peningkatan emisi pada 2020 dan secara drastis mengurangi emisi guna mencapai target bersih nol emisi sebelum pertengahan abad ini,” kata Guterres, sebagaimana dikutip dari situs resmi PBB.

Sementara topik SDGs akan dibahas pada 24 dan 25 September. Selanjutnya pada 26 September, sidang akan membahas topik pembiayaan pembangunan. Baru pada 27 September sidang akan membahas topik negara pulau kecil.


Sumber : https://kompas.id/baca/utama/2019/09/23/wapres-ajak-pemimpin-bangun-dunia-lebih-sehat/

Berita Seputar Kesehatan

Oktober, BPJS Kesehatan Catat 4,66 Juta Peserta PBI Baru


Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat per Oktober 2019 terdapat 4,66 juta peserta yang mulai aktif sebagai Penerima Bantuan luran (PBI) Jaminan Kesehatan, namun di sisi lain terdapat 4,68 juta peserta PBI yang dinonaktifkan. Pertukaran posisi tersebut merupakan pembaruan perserta yang layak terdaftar sebagai PBI.

Deputi Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Bona Evita menyampaikan, pertukaran posisi yang dilakukan merujuk pada Surat Keputusan (SK) Kementerian Sosial (Kemensos) Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pergantian Data Peserta PBI yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam pelaksanaanya, setiap bulan Kemensos terus memperbarui peserta menerima PBI.

Mengutip paparan dalam BPJS Kesehatan, pada pengujung September 2019 terdapat 94,14 juta peserta aktif penerima PBI dari total kuota yang disediakan pemerintah sebesar 96,8 juta peserta. Bona menyebutkan, syarat untuk masuk sebagai peserta PBI adalah terdaftar dalam antrean Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) yang ditetapkan setiap Januari dan Juli per tahun. Adapun Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pemerintah secara bertahap mendaftarkan PBI sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan. Adapun penerima bantuan iuran yang dimaksud adalah fakir miskin dan tidak mampu.

Bona merinci, terdapat 2,1 juta peserta baru PBI merupakan fakir miskin dan tidak mampu yang telah terdaftar dalam DKTS. Sementara sebanyak 2,56 juta peserta tercatat sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri yang menunggak iuran. “Jadi dia itu dialihkan, karena kalau menunggak dia tidak akan mendapatkan akses layanan kesehatan,” jelas Bona di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, (1/10).

Untuk peserta PBI yang dinonkatifkan, sambung Bona, pihaknya memberi kemudahan untuk mendaftar ke segmen kepesertaan lain. Sebagai contoh, kepesertaan akan langsung aktif ketika calon peserta mendaftar dan membayar iuran. Artinya, peserta dapat langsung mendapatkan layanan dari BPJS Kesehatan. Kemudahan ini berlaku 30 hari sejak peserta dinonaktifkan.

Dia menambahkan, pendaftaran di luar tenggat itu akan berlaku masa aktivasi selama 14 hari. Adapun beberapa dokumen yang harus disiapkan untuk menjadi peserta mandiri yakni kartu keluarga, KTP elektronik, mengisi formulir daftar isian peserta, fotocopy halaman depan buku tabungan yang mencantumkan nomer rekening dan surat kuasa.

BPJS Kesehatan juga mewajibkan untuk mendaftarkan seluruh nama yang terdapat dalam kartu keluarga. “Ketentuan ini berlaku juga bagi orang yang mengundurkan diri dari suatu perusahaan. Jadi tidak berganti nomornya, hanya berganti segmen kepesertaannya, kata Bona.

Selain mendaftarkan kembali, lanjut dia, peserta yang dinonaktifkan kepesertaannya sebagai PBI dapat mengajukan kepada pemerintah daerah untuk mendapat PBI daerah. PBI daerah tersebut didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). BPJS Kesehatan mencatat, per 2019 terdapat 37,18 juta peserta PBI daerah.

“Kalau PBI APBN itu kan ada kuotanya. Kalau PBI APBD itu ada yang tanpa kuota artinya dia menjamin keseluruhan penduduknya. Ada juga yang pakai kuota karena keterbatasan anggaran,” ujar dia.

Lebih lanjut, Bona menyampaikan, BPJS Kesehatan dan beberapa pihak terkait terus melakukan pemadanan data (cleansing) guna memastikan peserta PBI tepat sasaran. Pasalnya, saat ini masih terdapat 9% data yang belum dipadankan dari total peserta PBI. Apalagi, sebanyak 22 juta orang miskin masih antri dalam DTKS untuk masuk sebagai peserta aktif PBI.

“Kami terus berproses untuk melakukan cleansing data. Kalau misalnya segmen PBI itu ada 9%, kalau di luar PBI itu 035%. Bentuk cleansing lain itu kami melakukan pemadanan data dengan dukcapil. Kemudian data PNS itu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Lalu dengan Taspen untuk penerima pensiun,” papar dia.

Di sisi lain, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengemukakan, pertukaran posisi kepesertaan saat ini adalah yang kedelapan kali dilakukan pemerintah. Dia pun mengimbau bagi peserta PBI nonaktif untuk langsung mendaftarkan diri ke segmen lain.

Tidak sampai disitu, Timboel menyampaikan, penonaktifan kepesertaan PBI harus diinformasikan kepada setiap peserta. Kemudian, setiap peserta juga berhak alas hak jawab terhadap penonaktifan tersebut.

“Hendaknya proses pemilihan orang yang masuk harus diinformasikan kepada orang-orang tersebut agar mereka tahu dan bisa melakukan upaya untuk menjadi anggota PBPU. Yang kedua kalau mereka dikeluarkan itu punya hak jawab. Nah komunikasi ini yang tidak dikomunikasikan oleh Kementerian Sosial,” terang dia.


Sumber : https://subscribe.investor.id/epaper/?publisher=ID&editiondate=2019/10/02

Dapatkan Seputar Medis Indonesia dalam inbox Anda


Demo dan Konsultasi Gratis

Memaksimalkan kinerja rumah sakit dengan KMS


Tentang Mitrais

Mitrais adalah perusahaan perangkat lunak kelas dunia dengan kantor di Indonesia, Singapura, dan Vietnam. Pengembangan perangkat lunak dan layanan dukungan adalah keahlian inti kami dengan kantor yang tersebar di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Kami juga menawarkan produk dan dukungan untuk sistem tambang dan rumah sakit. Didirikan sejak tahun 1991, kami telah mengembangkan dan mengimplementasikan perangkat lunak kepada lebih dari 500 klien termasuk beberapa perusahaan terkemuka di Indonesia. Sistem kompetensi yang kami terapkan menjamin kualitas staf kami.

Informasi

Seputar Medis Indonesia menyajikan berita-berita seputar kesehatan dan rumah sakit di Indonesia yang bersumber dari Kompas, The Jakarta Post, Investor Daily, dan Bisnis Indonesia.

Bali (Development Center)

Jl. By Pass Ngurah Rai
gg. Mina Utama No.1
Suwung, Denpasar 80233, Bali, Indonesia

Tel.: +62 361 849 7952

Jakarta

Gedung Wirausaha, 8th Floor
Jl. H.R Rasuna Said Kav. C 5
Jakarta Selatan 12940, Indonesia

Tel.: +62 21 527 7636

Singapore

10 Anson Road
#03-05 International Plaza
Singapore 0799033

Tel.: +65 6407 1331

Other Offices
Hanoi | Bandung | Yogyakarta