Mitrais Medical
Newsletter


20 Oktober - 2 November 2019 | Edisi 289

Berlangganan

Ksatria Medical Systems (KMS)

Mudah dan cepat diimplementasikan; menurunkan biaya implementasi dan meningkatkan pelayanan pasien.

 Informasi lebih lanjut

Headline

Mitrais Menghadirkan Ksatria Medical Systems, SIMRS Komprehensif dengan Fitur Lengkap dalam Indonesian Hospital Expo 2019


Indonesian Hospital Expo (HOSPEX) yang merupakan agenda kegiatan tahunan PERSI, kembali diselenggarakan tahun ini di Jakarta Convention Center dari tanggal 23 sampai dengan 26 Oktober 2019.

Dihadiri oleh lebih dari 45.000 pengunjung, acara ini menjadi ajang bertemunya pelaku bisnis rumah sakit dengan berbagai perusahaan penyedia alat kesehatan dan kebutuhan rumah sakit.

Pada tahun ini tercatat lebih dari 500 peserta pameran berpatisipasi dalam kegiatan HOSPEX. Peserta pameran tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga dari Amerika Serikat, Belanda, Cina, India, Italia, Jepang, Korea, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan negara-negara lainnya.

Pada penyelenggaraan HOSPEX kali ini, Mitrais kembali berpartisipasi dengan menghadirkan solusi Ksatria Medical Systems (KMS). KMS merupakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang komprehensif dan tersedia dalam berbagai konfigurasi yang dapat ditingkatkan secara bertahap, mulai dari Sistem Keuangan Rumah Sakit, Sistem Administrasi Pasien atau sebagai Sistem Informasi Rumah Sakit yang menyeluruh, dilengkapi dengan rekam medis elektronik, serta Modul Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Handi Ferryandi, Sales Director Mitrais yang hadir dalam acara ini mengatakan, “Mitrais merasa senang dapat kembali mengikuti Indonesia Hospital Expo tahun ini. Kami kembali menghadirkan Ksatria Medical Systems versi terbaru yang dapat mendukung efisiensi operasional rumah sakit.”

Versi terbaru KMS telah terintegrasi dengan BPJS sehingga memudahkan pengurusan klaim tagihan. Bagi pengguna, KMS dilengkapi dengan portal eLearning berbasis peran untuk memudahkan proses implementasi dan perubahan pengaturan. Kelengkapan ini sesuai dengan tujuan Mitrais memanfaatkan software untuk efisiensi operasional rumah sakit dan meningkatkan hasil perawatan pasien.


Sumber : Mitrais News

Headline

Fitur dan Manfaat Ksatria Medical Systems (KMS) – Antarmuka Pemerintah


Seputar Medis Indonesia menghadirkan rangkaian artikel yang mengupas setiap fitur dan manfaat yang tersedia dalam KMS untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi para pembaca.

Salah satu fitur dalam KMS, Antarmuka Pemerintah, memiliki berbagai manfaat sebagai berikut:

Integrasi KMS dengan SEP BPJS

Verifikasi keanggotaan pasien langsung dalam KMS daripada menggunakan sistem dari pemerintah meningkatkan efisiensi rumah sakit pada proses pendaftaran pasien.

Integrasi KMS dengan INA-CBG

Pembuatan dan pengiriman tagihan BPJS secara langsung pada KMS meningkatkan efisiensi rumah sakit karena menghapus pengisian data secara manual.


Sumber : Mitrais News

Berita Internasional

Rumah Sakit Beralih dari Proses Peresepan Manual ke e-Filling, Menurunkan Angka Kesalahan Hingga 0,006%


Rumah sakit LIFE St. Mary menggunakan platform farmasi dari Tabula Rasa Healthcare, yang telah membantu mengurangi penggunaan IGD sebesar 16% dan admisi rawat inap sebesar 27%.

LIFE St. Mary, rumah sakit yang berada dalam sistem kesehatan Trinity Health Mid-Atlantic, menggunakan proses manual untuk meminta pengulangan atau iterasi resep.

PERMASALAHAN

Bagian Farmasi tidak terintegrasi dengan rekam medis elektronik dan tidak memiliki sistem peresepan elektronik dua arah.

Riwayat pengobatan pasien tidak akurat dan tidak dapat menunjukkan tanggal pengulangan resep terakhir atau kepatuhan pasien. Sistem kesehatan memiliki kesalahan pengobatan yang mengakibatkan perlunya kunjungan ke IGD dan juga masalah kepatuhan terhadap aturan yang susah diidentifikasi.

USULAN

“Tabula Rasa Healthcare memiliki platform teknologi farmasi canggih yang meningkatkan proses manual dan juga menambahkan fitur keamanan pasien,” kata Dan Drake, presiden perawatan berkelanjutan di sistem kesehatan Trinity Health Mid-Atlantic yang berlokasi di Philadelphia, Pennsylvania.

Sistem kesehatan ini bekerja sama dengan Tabula Rasa Healthcare yang berada di Moorestown, New Jersey, menggunakan teknologi milik Tabula Rasa Healthcare yang memberikan manfaat bagi sistem kesehatan.

Contohnya, setiap permintaan obat diproses secara elektronik dengan kemasan yang sesuai sehingga LIFE St. Mary dapat beralih dari proses yang panjang, memakan energi dan rentan kesalahan manusia ke proses penyediaan obat secara elektronik dengan angka kesalahan sebesar 0,006%, jelas Drake.

Selain itu, rumah sakit dapat mengurangi biaya perawatan, meningkatkan kepuasan staf dan pasien secara drastis, dan mengurangi kesalahan pengobatan hingga di bawah 1% pada tahun pertama, tambahnya.

“Tim implementasi teknologi sangat berpengalaman, dan proses transisi diatur dengan baik dalam waktu yang singkat,” katanya.

PANGSA PASAR

Ada banyak penyedia sistem informasi farmasi di pasaran saat ini. Beberapa diantaranya adalah Allscripts, Cerner, CPSI, Epic, Healthcare Management Systems, Horizon Meds Manager, Meditech, Mediware, Netsmart dan Siemens.

TANTANGAN

Sebelumnya, daftar obat diakses oleh beberapa staf klinis pada saat bertatap muka dengan pasien. Platform farmasi berbasis cloud mengubah akses semua staf secara drastis.

“Pelatihan menjadi lebih sederhana dan staf klinis memiliki akses ke daftar obat-obatan dalam waktu nyata selama 24 jam sehari,” kata Drake. “Aksesibilitas sistem ini menjadi perkembangan terbesar dalam penyediaan layanan yang aman di seluruh rangkaian pengobatan, komunikasi dengan IGD, dokter, dan pasien setelah jam praktik dan di akhir minggu.”

Satu teknologi baru yang ditambahkan adalah kemampuan untuk melakukan pesan elektronik sehingga memungkinkan pihak pemberi resep untuk menghubungi tim farmasi secara langsung. Komunikasi dua arah dalam waktu bersamaan ini mengatasi beberapa masalah, seperti permintaan resep cito, atau interaksi obat-obatan.

“Sistem pesan elektronik canggih dengan apoteker tidak hanya cepat dan efisien, sehingga total waktu peresepan dan pemrosesan dapat dipersingkat, tetapi juga meningkatkan keamanan pasien,” kata Dr. Donna Raziano, direktur medis pada LIFE St. Mary, dan ahli geriatris dalam tim dewan rumah sakit.

HASIL

Rumah sakit telah mengurangi penggunaan IGD sebesar 16% dan total angka rawat inap sebesar 27%.

“Hal ini berkaitan dengan peningkatan kepatuhan dalam pengobatan pasien dan peningkatan pengawasan oleh staf klinis di semua tingkat,” jelas Drake. “Selain itu, terdapat perbaikan dalam iterasi resep yang tidak diperlukan akibat kemampuan teknologi untuk meminimalisir limbah.”

SARAN

Platform teknologi seharusnya memudahkan dalam hal fungsionalitas, meningkatkan kualitas layanan, mengurangi biaya FTE, meningkatkan keamanan pasien, dan melibatkan dokter yang memberi resep, saran Drake.

“Untuk LIFE St. Mary, pada tingkat perusahaan kami merasa puas bahwa kami mengganti proses manual dan menghemat biaya segera sesudah implementasi, dan pada tingkat pasien kami merasa puas dengan tingkat kepatuhan yang sederhana dan proses iterasi resep yang lancar,” tambahnya. “Tabula Rasa HealthCare telah memberikan nilai yang besar pada rumah sakit kami.”


Sumber : Healthcare IT News

Berita Internasional

Alat Baru Mendorong Penggunaan Kode ICD-10 sebagai Penentu Sosial Data Kesehatan


Kolaborasi eHI melibatkan Humana, United HealthCare, American Hospital Association, dll untuk mendorong penggunaan kode ICD-10-CM Z dan mengembangkan kode baru.

Untuk meningkatkan penggunaan faktor sosial kesehatan dalam mengambil keputusan klinis, eHI Initiative & Foundation baru-baru ini merilis beberapa alat baru yang mendorong penggunaan kode ICD-10-CM untuk menangkap data SDOH dalam rekam medis elektronik.

Kenapa Hal Ini Penting

Secara khusus, alat-alat ini terpusat pada penggunaan kode ICD-10-CM. Alat-alat ini dirancang untuk menunjukkan faktor tertentu yang mungkin memengaruhi status kesehatan, atau menjelaskan indikasi perawatan medis di luar penyakit atau cedera yang dapat diklasifikasikan oleh kelompok kode ICD-10-CM yang lain.

Jadi, dalam konteks SDOH, penggunaan kode Z dapat mengindikasikan bahwa terdapat “keadaan atau masalah yang memengaruhi status kesehatan seseorang, tetapi bukan penyakit atau cedera yang sedang dideritanya,” begitu penjelasan salah satu ahli ICD-10-CM. Hal ini dapat termasuk pasien dengan “potensi masalah kesehatan yang berkaitan dengan riwayat keluarga dan pribadi dan kondisi tertentu yang memengaruhi status kesehatan.”

Proyek kolaboratif eHI melibatkan organisasi-organisasi pembayar (Humana, United HealthCare), jaringan rumah sakit (American Hospital Association) dan pihak lainnya yang bekerja sama untuk mengembangkan pendekatan yang lebih konsisten untuk mendorong penggunaan kode ICD-10-CM yang sudah ada untuk SDOH – dan untuk mengembangkan kode baru dan mendorong peralihan dan penggunaannya, setelah disetujui, baik oleh pihak rumah sakit maupun pengkode.

Pemeriksaan dan pengambilan kode yang terstandardisasi dapat mengungkap dampak ini pada kesehatan dan menciptakan data yang lebih lengkap sehingga membantu dokter, penyedia layanan kesehatan, pekerja sosial dan perawat rumah untuk memenuhi kebutuhan pasien dengan lebih proaktif, jelas Caraline Coats, Vice President of Bold Goal & Population Health Strategy di Humana. “Hasilnya adalah layanan yang lebih baik dan hasil kesehatan yang lebih baik dengan biaya lebih rendah.

Tren yang Lebih Besar

Tenaga medis profesional semakin memahami pentingnya nilai faktor sosial untuk kesehatan, dan mereka bertujuan mengintegrasi hal ini dengan lebih baik ke dalam proses layanan.

Tetapi penghalang utama dalam penggunaan data SDOH untuk menyehatkan masyarakat dan menekan biaya kesehatan adalah cara yang andal, konsisten dan digunakan secara luas untuk mendokumentasikan data SDOH pada RME.

Meskipun terbatas, kode IDC-CM Z yang sudah ada dapat digunakan, tetapi belum cukup untuk menangkap beragam faktor sosial yang dapat memengaruhi status kesehatan seseorang.

Bagaimana cara memperoleh informasi untuk identifikasi kebutuhan layanan social pasien? Dr. Jacob Reider, mantan pimpinan staf medis di ONC yang sekarang menjabat CEO Alliance for Better Health, menjelaskan di awal tahun ini. “Di dunia kedokteran kami memiliki ICD dan SNOMED-CT yang digunakan untuk memperoleh informasi. Bukan berarti kami telah melakukannya dengan sempurna, tetapi kami memiliki cara yang cukup baik untuk menunjukkan bahwa pasien menderita diabetes dengan menggunakan sistem pengkodean tertentu.

Kami tidak memiliki mekanisme yang sangat konsisten, dapat diprediksi, dan berulang untuk mengungkap bahwa seseorang memiliki masalah kurangnya asupan gizi, tambahnya. “Atau korban kekerasan rumah tangga. Atau memiliki masalah kesehatan mental yang membuatnya susah meninggalkan rumah. Atau memiliki kesulitan untuk bepergian. Kami tidak memiliki cara-cara yang baik untuk mewakili hal-hal tersebut.”

Sementara itu, hingga kode yang lebih spesifik dan granular berhasil dikembangkan dan tersebar luas, “menggunakan kode Z untuk faktor sosial kesehatan membantu rumah sakit dan sistem kesehatan melacak kebutuhan pasien dan mengidentifikasi solusi perbaikan kesehatan masyarakat dengan lebih baik,” kata Nelly Leon-Chisen, RHIA, director pemrograman dan klasifikasi American Jospital Association, saat mengumumkan alat eHI yang baru.

Penggunaan data SDOH dari rekam medis elektronik untuk tujuan klinis, operasional dan penelitian dapat memfasilitasi pengawasan, identifikasi, dan rujukan kepada layanan sosial dan pemerintah, tambahnya, menjelaskan bahwa “menggunakan kode ICD-10-CM sebagai penentu sosial kesehatan, petugas pengkode dapat menggunakan catatan dari dokter atau pihak lain yang berwenang mendokumentasikan riwayat medis pasien, seperti perawat atau petugas sosial.”

Kesimpulan

Dengan mengintegrasikan SDOH ke dalam rencana layanan kesehatan, penentu layanan kesehatan dapat melihat kebutuhan, dan membuka akses menuju, layanan atau tindakan tambahan untuk pasien, kata CEO dari eHealth Initiative & Foundation Jennifer Covich Bordenick. “Kode ICD-10-CM Z dapat digunakan untuk mencatat informasi ini, langsung ke dalam catatan pasien, memberikan pandangan yang lebih mendalam akan faktor-faktor seperti rumah yang layak, makanan bergizi, dan transportasi, yang juga memengaruhi kesehatan.”


Sumber : Healthcare IT News

Berita Internasional

Bagaimana Perbaikan dalam Dokumentasi Klinis Membantu Rumah Sakit Meningkatkan Kecepatan dan Efisiensi


Di RS Montefiore St. Luke’s Cornwall, sebelum adanya teknologi CDI, permintaan data akan disediakan dalam beberapa hari hingga tiga minggu. Sekarang, rerata waktu penyediaan data adalah 1,4 hari. Dan di rumah sakit, terkadang data dapat disediakan dalam hitungan menit.

Sebelumnya staf di RS Montefiore St. Luke’s Cornwall di New York City dihadapkan dengan permintaan data dokter yang rumit dan memakan waktu.

Permasalahan

Permintaan data seringkali tidak ditindaklanjuti, karena para dokter sudah terbebani dengan berbagai alur kerja manual, tenggat waktu yang tidak jelas, dan banyaknya langkah yang diperlukan untuk mengakses informasi yang diperlukan untuk menyediakan data. Keseluruhan proses ini sangat membebani sehingga staf bagian IT hanya mampu pengkodean enggan mengajukan permintaan data.

“Dengan rekam medis elektronik, proses lama untuk mengumpulkan data dari berkas kertas rekam medis pasien secara langsung di depan dokter menjadi ketinggalan jaman,” kata Laura Berberich, direktur manajemen informasi kesehatan di RS Montefiore St. Luke’s Cornwall.

“Di sisi lain, dokter-dokter tampaknya menghabiskan semakin sedikit waktu mereka di rumah sakit, harus berkeliling bangsal dengan cepat dan menuju ruang kerja mereka, sehingga susah bagi spesialis perbaikan dokumentasi klinis untuk berinteraksi secara langsung dengan para dokter,” katanya.

RS Montefiore St. Luke’s Cornwall paham bahwa mereka membutuhkan solusi elektronik. Awalnya mereka memasukkan permintaan data ke dalam catatan kemajuan pasien di RME. Ada beberapa masalah dengan solusi ini. Pertama, tidak ada peringatan atau daftar “tugas” bagi dokter bahwa mereka perlu menyediakan data. Akibatnya, staf harus menghubungi para dokter untuk mengingatkan bahwa ada data yang harus mereka sediakan.

“Masalah kedua adalah dokter harus masuk ke dalam sistem RME untuk membalas permintaan data. Hal ini merepotkan mereka.” kata Berberich. “Kami mencoba mengubah solusi yang kami kembangkan dengan kolom-kolom yang wajib diisi dan menghubungkan catatan tertulis dengan proses defisiensi rekam medis.

“Dengan proses defisiensi,” lanjutnya, “pada akhirnya kami mendapatkan data yang kami minta tetapi tidak dengan cepat. Melacak proses ini sangat sulit. Kami memahami bahwa ini bukanlah solusi jangka panjang tetapi kami tidak memiliki pilihan yang lebih baik.”

Usulan

Berberich bertemu dengan seorang kolegan pada seminar pendidikan dan menceritakan permasalahannya mengenai proses permintaan data dan bahwa dia tidak tahu apakah ada penyedia sistem lain yang memiliki solusi yang lebih baik. Koleganya menyebutkan sistem Artifact Health dan Berberich segera menghubungi mereka.

“Saat aku melihat demonya pertama kali, aku merasa ini benar-benar bagus,” ingatnya. “Solusinya sangat mudah untuk diimplementasikan dan digunakan. Mereka menggunakan dasbor untuk menunjukkan status terbaru dalam waktu nyata untuk apapun terkait permintaan data. Sistem secara otomatis akan memberi tahu dokter jika ada permintaan data melalui aplikasi pada telepon genggam.

“Permintaan data dapat dibahas langsung melalui aplikasi,” tambahnya, “dan data yang disediakan langsung disambungkan dengan catatan pasien, sehingga spesialis peningkatan dokumentasi klinis dapat segera melihat bahwa data sudah disediakan.”

Pangsa pasar

Ada berbagai penyedia perangkat lunak peningkatan dokumentasi klinis di pasar IT kesehatan. Beberapa di antaranya ChartWise, ezDI, Iodine Software, MModal IP, Nuance Communication, dan Optum.

Tantangan

Berberich sangat antusias setelah disetujui oleh pimpinan rumah sakit untuk memilih teknologi Artifact Health.

“Tantangan kami adalah supaya dokter dapat menyediakan data yang diminta dengan mudah, , dapat mengatur preferensi sistem sesuai dengan jadwal kerja mereka, dan mampu melakukan kustomisasi sebagaimana mereka inginkan untuk menerima peringatan, apakah melalui email dan/atau melalui pesan teks,” katanya.

“Pimpinan menantang kami untuk dapat menyiapkan dan menjalankan produk ini dengan cepat,” imbuhnya. “Tim IT kami bekerja dengan penyedia sistem untuk menciptakan kamus data dan kami menggunakan transkripsi antarmuka sederhana untuk mengalirkan data yang disediakan ke dalam RME Meditech kami.”

Agar dokter mengunduh aplikasi ini, staf IT menyajikan teknologi ini dalam pertemuan staf medis dan mulai mendaftarkan para dokter di malam yang sama. Para dokter tampak tertarik untuk mendapatkan aplikasi baru ini. Masalah terbesarnya adalah beberapa dokter tidak tahu kata kunci perangkat Apple mereka, komentar Berberich.

“Begitu aplikasi telah diunduh, ada contoh permintaan data yang mereka bisa coba,” katanya. “Untuk beberapa hari berikutnya di rumah sakit, terlihat beberapa dokter mampir di kantor spesialis peningkatan dokumentasi klinis dengan ID perangkat Apple mereka atau untuk meminta aplikasi yang sama seperti yang dimiliki kolega mereka. Kami mulai mengimplementasikan sistem ini secara resmi hanya satu minggu setelah pertemuan staf medis tersebut, dan satu bulan setelah menandatangani kontrak dengan penyedia sistem. Kami dapat melakukannya karena solusi ini benar-benar mudah diimplementasikan dan digunakan.”

Hasil

Dalam bulan pertama penggunaan teknologi baru ini, angka penyediaan data di RS Montefiore St. Luke’s Cornwall meningkat dari 84% menjadi 100%, dan terus bertahan.

“Spesialis peningkatan dokumentasi klinis kami menyukai kemudahan penggunaan teknologi ini, dan kami mendapati peningkatan sebesar 36% dalam jumlah permintaan data yang diminta oleh spesialis peningkatan dokumentasi klinis kami,” kata Berberich. “Kami juga meluncurkan Artifact Health kepada tim pengkodean, sehingga mereka memiliki proses handal untuk mengajukan permintaan data dalam waktu bersamaan dan menerima tanggapan dengan cepat.”

Sebagai tambahan, RS Montefiore St. Luke’s Cornwall meluangkan waktu untuk meninjau dan menstandardisasi template permintaan data berdasarkan beberapa pilihan template dari penyedia teknologi.

“Sebelum menggunakan Artifact Health, perkiraan tanggapan dokter adalah dalam beberapa hari hingga tiga minggu,” kata Berberich. “Dengan teknologi yang baru, waktu rata-rata tanggapan kami menjadi 1,4 hari. Di rumah sakit, kami bahkan melihat permintaan data direspon dalam hitungan menit.”

Saran

“Saya telah menggunakan beberapa perusahaan penyedia peningkatan dokumentasi klinis yang berbeda dan selalu menanyakan solusi untuk permintaan data,” saran Berberich. “Perusahaan tampaknya tidak tertarik untuk menjajaki kemungkinan ini. Jika Anda tidak dapat mengirimkan permintaan data kepada dokter dengan cara yang memudahkan mereka membalas dan mendokumentasikannya dalam catatan medis, sebagus apapun software peningkatan dokumentasi klinis Anda, tidak akan berarti lagi.”

RS Montefiore St. Luke’s Cornwall masih berusaha meluncurkan aplikasi pengiriman pesan selular, tambahnya. Para dokter merasa mereka diberondong pesan dan peringatan dan beberapa orang menolak menggunakannya, katanya.

“Yang berbeda dari aplikasi Artifact Health adalah dokter dapat menyalakan atau mematikan peringatan permintaan data sekehendak mereka, sehingga mereka tidak terganggu saat sedang sibuk,” jelasnya. “Mereka dapat menerimanya melalui pesan teks, surat elektronik atau keduanya, dan karena pemberitahuan ini tidak memuat PHI, maka mereka dapat memilih alamat surat elektronik yang ingin mereka gunakan.”

Beberapa dokter RS Montefiore St. Luke’s Cornwall menjawab permintaan data saat sedang menunggu penerbangan ke luar negeri dan saat menonton pertandingan U.S. Open, dan ada pula dokter yang dulunya menghindari kantor peningkatan dokumentasi klinis tetapi sekarang mampir hanya untuk memberitahu staf bahwa dia sudah menanggapi permintaan data.

“Dokter kami menyukainya karena sangat mudah digunakan,” Berberich menyimpulkan.


Sumber : Healthcare IT News

Berita Internasional

Dapatkah Pembelajaran Mesin Membantu Mengantisipasi Kematian akibat Kanker?


Dapatkah algoritma pembelajaran mesin mendeteksi tanda-tanda kematian di antara sekelompok pasien penderita kanker, memberitahu dokter dan pasien tentang siapa yang harus diajak berbincang mengenai akhir kehidupan? Model komputer dengan pembelajaran mesin dapat melakukannya, berdasarkan berbagai faktor yang ditemukan pada rekam medis elektronik, menurut makalah baru karya tim peneliti University of Pennsylvania School of Medicine dalam jurnal JAMA Network Open.

“Dalam penelitian kohort ini, algoritma pembelajaran mesin berdasarkan pada data RME yang terstruktur dapat secara akurat mengidentifikasi pasien penderita kanker dengan risiko kematian jangka pendek,” tulis mereka.

Dari keseluruhan pasien yang ditandai sebagai “prioritas tinggi” oleh mesin, 51% diantaranya meninggal dalam waktu 180 hari, menurut tim peneliti. Kurang dari 4% pasien yang ditandai “prioritas rendah” meninggal dalam rentang waktu yang sama, menurut penelitian tersebut.

Tim peneliti menggunakan catatan dari 26.525 pasien usia dewasa yang menjalani rawat jalan di klinik onkologi atau pernah menerima perawatan onkologi/hematologi dari University of Pennsylvania Health System yang tercatat pada Clarity, salah satu sistem dari RME Epic yang memuat data demografis, komorbiditas, dan hasil tes laboratorium, dan data lainnya. Di antara 26.525 pasien tersebut, 1.065 orang (4%) meninggal dalam rentang waktu 180 hari.

Tim UPenn sebelumnya telah memasang sistem bernama Palliative Connect, yang ditujukan memperkirakan keputusan akhir hidup pasien. Perangkat pembelajaran mesin ini sebenarnya ditujukan khusus untuk onkologi, namun dibahas pula kemungkinan penggunaannya di lingkup rawat jalan.

Untuk kelompok pasien ini, mereka membentuk tiga model pembelajaran mesin: peningkatan gradien, penekanan logistik, dan acak. Model terakhir yang dirancang untuk menghindari overfitting, dapat menghasilkan perkiraan paling akurat, menurut hasil penelitian.

Model acak ini menghasilkan pengamatan tingkat kematian 180 hari sebesar 51,3% (95% CI, 43,6%-58,8%) di antara pasien yang dikategorikan berisiko tinggi. Angka kematian di antara kelompok berisiko rendah dalam rentang waktu yang sama sebesar 3,4% (95% CI, 3,0%-3,8%).

Pada hari ke 500, persentase tersebut meningkat untuk kelompok pasien berisiko tinggi (64,4%; 95% CI, 56,7%-71,4%) dan pada kelompok pasien berisiko rendah (7,6%; 95% CI, 7,0%-8,2%).

Komputer pada model acak, difokuskan pada 10 faktor: kanker metastatis (khususnya jumlah kode diagnostik terbaru); albumin (hasil tes laboratorium terbaru); tes alkali fosfatase (hasil tes laboratorium terakhir); albumin (hasil tes laboratorium terakhir); usia pasien; tes alkali fosfatase (hasil laboratorium tertinggi); tumor padat (total kode diagnostik); faktor tumor padat berdasarkan jumlah kode diagnostik terbaru; kanker metastatis(berdasarkan total penghitungan kode diagnostic); dan lymphocytes (hasil tes laboratorium terendah, dalam persentase).

“Proses kami dengan menggunakan pembelajaran mesin menandai pasien berisiko tinggi dalam waktu nyata dapat diaplikasikan secara luas, dan pendekatan kami dapat mengelompokkan pasien berdasarkan tingkat risiko, yang sebelumnya tidak dapat kami lakukan,” kata Ravi Parikh, MD, ketua tim peneliti, yang adalah instruktur etika medis dan aturan kesehatan di University of Pennsylvania, dan juga staf dokter di Corporal Michael J. Crescenz VA Medical Center.

“Memiliki algoritma seperti ini dapat membuat dokter di klinik berpikir, “Apakah ini saat yang tepat untuk membicarakan pilihan tindakan untuk pasien ini?” tambah Parikh.


Sumber : MJH Life Sciences™

Berita Seputar Kesehatan

Pemanfaatan Teknologi Dorong Peningkatan Akses dan Mutu Layanan


Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan perlu dimanfaatkan lebih optimal untuk menjawab berbagai tantangan di era Jaminan Kesehatan Nasional. Tantangan itu termasuk untuk mewujudkan sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang paripurna dengan mengedepankan akses dan mutu yang berkualitas.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi menuturkan, sistem pelayanan kesehatan berbasis digital terus dikembangkan. Saat ini, sejumlah sistem yang sudah diterapkan antara lain Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute); Sistem Informasi Rawat Inap (Siranap); Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (Aspak); serta Sehat Pedia.

”Sistem rujukan berbasis kompetensi yang berjalan saat ini juga dilakukan menggunakan teknologi informasi. Ini jadi salah satu strategi peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan dalam era Jaminan Kesehatan Nasional,” ujarnya saat membuka acara Seminar Tahunan Keselamatan Pasien Ke-13 dan Ekspo Rumah Sakit Internasional Indonesia Ke-32 di Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Menurut dia, teknologi informasi yang dimanfaatkan secara optimal turut mendukung perwujudan pelayan kesehatan yang paripurna di rumah sakit. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Upaya promotif dan preventif di rumah sakit diharapkan mencakup berbagai aspek kesehatan, seperti penyakit menular, penyakit tidak menular, keselamatan pasien, penerapan hidup bersih dan sehat, serta akses pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat. Sementara promosi kesehatan yang diberikan perlu berorientasi pada perubahan perilaku masyarakat dan lingkungan untuk hidup sehat.

Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Kuntjoro menyampaikan, integrasi dan kolaborasi menjadi kunci untuk mewujudkan layanan kesehatan yang paripurna. Integrasi ini dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Integrasi secara vertikal berarti pelayanan kesehatan tingkat primer seperti puskesmas, klinik, dan dokter praktik terhubung langsung dengan fasilitas kesehatan tingkat sekunder atau rumah sakit. Dengan begitu, rujukan dalam layanan kesehatan pasien berjalan baik.

”Integrasi secara horizontal maksudnya dalam penanganan pasien dilakukan secara terpadu oleh beberapa ahli di berbagai bidang yang terkait. Misalnya, pasien gagal jantung perlu ditangani oleh spesialis jantung, ahli gizi klinis, pemerhati psikososial, dan edukator. Jadi tidak lagi berjalan sendiri-sendiri,” tuturnya.

Akreditasi

Oscar menambahkan, sistem akreditasi menjadi cara efektif untuk menilai kualitas mutu dan layanan kesehatan di rumah sakit. Indikator yang dinilai dalam akreditasi sudah menyeluruh, yakni kualitas sumber daya manusia, tata kelola rumah sakit, kendali mutu dan kendali biaya, serta pelaksanaan digitalisasi dalam pelayanan kesehatan.

Dari sekitar 2.800 rumah sakit di Indonesia, masih ada 476 rumah sakit yang belum terakreditasi. ”Kami harap, Persi bisa lebih mendorong rumah sakit yang belum terakreditasi ini agar segera memenuhi kualifikasi yang belum dipenuhi dalam akreditasi. Akreditasi ini penting untuk menjamin layanan yang terstandar serta terjamin mutu dan keamanan pasien,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Persi Lia G Partakusuma menuturkan, Persi di wilayah sudah mengarahkan rumah sakit dengan status akreditasi paripurna membimbing rumah sakit yang belum terakreditasi. Konsultasi manajemen tata kelola rumah sakit pun bisa diperoleh sampai persoalan yang dihadapi terselesaikan.

”Kendala saat ini adalah SDM. Belum meratanya SDM di seluruh wilayah Indonesia menjadi persoalan rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, terutama rumah sakit yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Negara perlu hadir untuk menyelesaikan masalah ini,” ucapnya.


Sumber : Kompas

Berita Seputar Kesehatan

ALODOKTER Gandeng IDI Fasilitasi Perolehan Poin SKP Via Aplikasi


Aplikasi kesehatan ALODOKTER menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara ALOMEDIKA, platform komunitas dokter terbesar di Indonesia yang merupakan bagian dari ALODOKTER dengan IDI di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Sabtu (26/10/2019).

Kolaborasi ini membuat ALOMEDIKA dapat mengeluarkan poin Satuan Kredit Profesi (SKP) yang diperlukan oleh dokter untuk memperbarui izin praktik. Kerja sama ini juga menjadikan ALODOKTER semakin lengkap dalam segala aspek seperti status akreditasi yang diberikan oleh IDI.

“Kolaborasi ini mewujudkan komitmen ALODOKTER untuk menjadi platform yang memberikan solusi dan dukungan kesehatan terlengkap dan terpercaya di Indonesia,” ujar Suci Arumsari, Co-founder dan Director ALODOKTER dikutip dari siaran persnya yang diterima Bisnis.com.

IDI sebagai organisasi profesi bagi dokter yang diakui berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, mempunyai peran dan tanggung jawab untuk memfasilitasi anggotanya agar dapat tetap menjaga kompetensi mereka.

Organisasi ini juga dituntut untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar fasilitasi tersebut dapat menjangkau seluruh anggotanya.

“ALOMEDIKA merupakan salah satu komunitas dokter terbesar yang ada. Maka dari itu, kolaborasi ini tentu akan sangat membantu kami dalam memfasilitasi 161 ribu dokter yang tergabung di IDI dan dokter-dokter lainnya untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran terkini”, ujar dr. Daeng Faqih, Ketua Umum PB IDI.

dr. Alni dari ALOMEDIKA juga mengatakan, dengan status akreditasi yang tersandang, saat ini para dokter bisa memperoleh poin SKP melalui aplikasi ALOMEDIKA.  Hal ini menjadikan aplikasi ALOMEDIKA satu-satunya platform dokter terlengkap di Indonesia.

“Fitur-fitur yang dapat dinikmati para dokter di aplikasi ALOMEDIKA mencakup panduan dan referensi medis terkini khusus dokter dalam bahasa Indonesia, fitur diskusi dokter terbesar di Indonesia, fitur interaksi dengan pasien ALODOKTER, dan fitur untuk mendapatkan SKP secara online,” katanya.

ALOMEDIKA merupakan platform yang dibuat oleh ALODOKTER untuk mempersiapkan para dokter Indonesia dalam menghadapi era digitalisasi layanan kesehatan, dengan meningkatkan mutu teknologi pelayanan medis berbasis bukti.

Melalui platform ini, ALOMEDIKA berkomitmen untuk memfasilitasi para dokter dengan informasi medis yang akurat, panduan dokter lengkap dan terkini berbasis bukti, serta sarana untuk berbagi pengalaman dengan dokter lainnya di seluruh Indonesia.


Sumber : Bisnis.com

Berita Seputar Kesehatan

Kemenkes Akan Memperkuat Fungsi Preventif dan Promotif melalui Akreditasi Puskesmas


Fungsi pusat kesehatan masyarakat dalam menjalankan kegiatan promotif dan preventif semakin melemah di tengah era Jaminan Kesehatan Nasional. Jika orientasi pelayanan lebih bersifat kuratif, pengentasan masalah kesehatan di masyarakat, termasuk tengkes atau stunting sulit dicapai. Untuk itu, fungsi puskesmas dalam upaya pencegahan penyakit akan diperkuat dengan akreditasi.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, orientasi pelayanan kesehatan di puskesmas harus diubah dari pelayanan kuratif dan rehabilitatif menjadi promotif dan preventif. Perbaikan sistem layanan kesehatan ini mendesak dilakukan agar target penurunan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan tengkes bisa segera terwujud.

”Konsentrasi puskesmas bukan lagi berorientasi ke pelayanan kuratif dan rehabilitatif seperti yang selama ini berjalan, melainkan kembali ke fitrahnya pada pelayanan promotif dan preventif. Kuncinya bisa dengan membuat suatu program dengan menjadikan upaya promotif dan preventif sebagai acuan dalam akreditasi puskesmas,” katanya yang ditemui saat berkunjung ke kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta, Senin (28/10/2019).

Ia pun mendorong agar setiap puskesmas bisa lebih kreatif melakukan pendekatan ke masyarakat dalam menyampaikan informasi kesehatan. Porsi promotif dan preventif harus lebih besar untuk mendorong masyarakat bergaya hidup sehat.

Kolaborasi

Terawan mengatakan, sesuai dengan prioritas Presiden untuk mengentaskan masalah tengkes di Indonesia, Kementerian Kesehatan terus mendorong kolaborasi dengan berbagai sektor terkait, salah satunya BKKBN. Upaya kolaborasi ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang-tindih program serta anggaran antar-kementerian dan lembaga.

Tim khusus juga akan dibentuk supaya program di setiap kementerian dan lembaga bisa tersinkronisasi dengan baik. ”Konektivitas antar-kementerian dan lembaga bertujuan agar tidak terjadi tumpang-tindih anggaran. Dengan dana yang ada bisa dioptimalisasikan bersama sehingga angka tengkes bisa mencapai target WHO, yakni 20 persen, bahkan bisa lebih rendah dari itu,” ucapnya.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan mencatat, prevalensi tengkes tahun 2019 sebesar 27,67 persen atau turun 3,1 persen dibandingkan dengan tahun 2018. Jumlah ini terus menurun dari sebelumnya 37,2 persen pada 2013.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, dukungan yang dilakukan untuk menekan angka tengkes, kematian ibu, dan kematian bayi salah satunya dengan program penundaan usia perkawinan sampai usia 20 tahun. Selain itu, BKKBN juga terus mendorong jarak antar-kelahiran minimal 3 tahun.

Upaya lainnya adalah dengan menekan kehamilan yang tidak dikehendaki. Menurut dia, usia perkawinan yang terlalu muda, kelahiran yang tidak berjarak, dan kehamilan yang tidak dikehendaki bisa berujung pada kelahiran anak dengan tengkes.

”Kami juga mendorong intervensi dari hulu sampai hilir. Dari hulu, intervensi tidak hanya pada keluarga dengan anak baduta (bawah 2 tahun), tetapi  dari generasi berencana. Melalui generasi berencana, pasangan muda-mudi sudah diajari untuk memiliki keluarga berencana. Artinya keluarga yang dibentuk adalah keluarga berencana, keluarga by design bukan by accident,” tuturnya.


Sumber : Kompas

Berita Seputar Kesehatan

BPJS Kesehatan Segera Sosialisasikan Penyesuaian Iuran


Pemerintah resmi menyesuaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020 dan segera disosialisasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. BPJS Kesehatan pun perlu lebih proaktif mengantisipasi lonjakan turun kelas kepesertaan demi menyesuaikan kemampuan membayar iuran.

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada 24 Oktober 2019. Jika penyesuaian tidak dilakukan, defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan bisa mencapai Rp 77 triliun tahun 2024.

“Tentu kami akan melakukan sosialisasi bersama dengan kementerian dan lembaga terkait,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Muhammad Anas Iqbal Ma’ruf saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Perpres tersebut mengatur bahwa iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) untuk manfaat layanan ruang perawatan kelas III naik dari Rp 25.500 per orang per bulan menjadi Rp 42.000 per orang per bulan. Iuran untuk penerima manfaat layanan ruang perawatan kelas II naik dari Rp 51.000 per orang per bulan menjadi Rp 110.000 per orang per bulan. Demikian pula penerima manfaat layanan ruang perawatan kelas I, naik dari Rp 80.000 per orang per bulan menjadi Rp 160.000 per orang per bulan.

Pemerintah juga menaikkan besaran iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBN dan APBD dari Rp 23.000 per orang per bulan menjadi Rp 45.000 per orang per bulan. Berbeda dengan peserta nonpenerima bantuan, kenaikan iuran untuk peserta PBI mulai berlaku sejak 1 Agustus 2019.

“Penyesuaian iuran JKN-KIS ini murni untuk memastikan program ini bisa tetap diakses oleh masyarakat,” tambah Anas.

Kendati demikian, pemerintah pusat akan memberikan bantuan pendanaan iuran kepada pemerintah daerah sebesar Rp 19.000 per orang setiap bulan untuk penerima PBI. Bantuan tersebut diberikan, terhitung sejak Agustus hingga Desember 2019.

Sejumlah ketentuan baru bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) juga diatur. Mereka akan tetap membayar iuran sebesar 5 persen dari gaji atau upah yang diterima per bulan. Peserta hanya membayar 1 persen saja, sedangkan 4 persen lainnya ditanggung pemberi kerja.

Gaji atau upah yang dijadikan dasar perhitungan iuran untuk peserta PPU pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, prajurit dan anggota Polri adalah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah.

Sementara itu, gaji atau upah untuk dasar perhitungan iuran peserta PPU kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai didasarkan pada penghasilan tetap. Bagi peserta PPU di luar yang sudah disebutkan, perhitungannya berdasarkan gaji atau upah pokok dan tunjangan tetap.

Prioritaskan bayar tunggakan

Defisit keuangan BPJS Kesehatan selama ini juga berdampak menumpuknya tunggakan pembayaran tagihan klaim layanan JKN fasilitas-fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit. Pemerhati JKN-KIS, yang juga Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) 2014-2019, Ahmad Ansyori, mengatakan, ada sejumlah hal yang perlu diprioritaskan pascakeluarnya Perpres Nomor 72 Tahun 2019 ini.

Pertama, untuk iuran PBI yang dibayarkan pemerintah sejak 1 Agustus 2019, hendaknya digunakan untuk membayar tunggakan rumah sakit. Selain itu, BPJS Kesehatan diminta mencermati respon dari PBPU dan peserta BP yang kemungkinan akan turun kelas.

“Bisa jadi mereka akan menjadi penunggak-penunggak baru,” kata Ansyori. Menurut Ansyori, pemerintah dan BPJS Kesehatan juga perlu mengembangkan komunikasi yang efektif demi kesamaan persepsi dan mendapatkan dukungan dari pemangku kebijakan lainnya. Selain itu, validitas data PBI APBN dan APBD perlu ditingkatkan.


Sumber : Kompas

Berita Seputar Kesehatan

Penyesuaian Iuran Kelas Mandiri Picu Peningkatan Peserta Nonaktif


Pemerintah telah menetapkan besaran penyesuaian iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat. Penyesuaian ini merupakan keniscayaan untuk mengatasi beban pemanfaatan yang lebih besar dibanding pembiayaan yang diterima. Meski begitu, besaran penyesuaian yang diterapkan pada kelas mandiri perlu dipertimbangkan karena dinilai terlalu besar sehingga dapat memicu peningkatan tunggakan dan peserta nonaktif.

Penyesuaian iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres tersebut mengatur iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau peserta mandiri kelas III naik dari Rp 25.500 per orang per bulan menjadi Rp 42.000. Sementara, iuran  PBPU kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 dan peserta mandiri kelas I naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000.

“Kenaikan ini sangat memberatkan peserta mandiri yang akan berakibat pada keinginan membayar (willingness to pay) dan kemampuan membayar (ability to pay) yang menurun. Potensi kepesertaan menjadi non aktif akan semakin besar. Belum lagi kenaikan ini diberlakukan di tengah kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal,” ujar Koordinator Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar saat dihubungi di Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Menurut dia, peserta JKN-KIS masih banyak menemukan masalah dalam mengakses layanan kesehatan, seperti sulitnya mencari kamar perawatan, menanti jadwal operasi yang lama, serta tidak semua obat dapat ditanggung BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran yang terlalu besar akan menyebabkan keinginan membayar iuran menurun. Adanya keinginan untuk turun kelas perawatan dari kelas 1 dan kelas 2 menjadi kelas 3 kian besar.

“Akibat turun kelas dan peserta nonaktif yang meningkat justru membuat pendapatan iuran dari peserta mandiri akan menurun,” kata Timboel.

Secara terpisah, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, penyesuaian iuran yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2020 untuk peserta mandiri dan Pekerja Penerima Upah (PPU) serta 1 Agustus 2019 untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) ini akan diiringi dengan pembenahan fasilitas layanan kesehatan. Melalui penyesuaian ini masalah defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bisa diatasi sehingga pembayaran klaim ke pusat pelayanan kesehatan bisa lebih baik.

“Selama keuangan rumah sakit itu baik, otomatis rumah sakit akan melakukan perbaikan. (Pembenahan) otomatis disesuaikan dengan kemampuan setiap rumah sakit. Kalau iklim investasi bisa jalan dengan pola-pola BPJS Kesehatan yang baik tanpa defisit, ya pasti akan terjadi pembangunan-pembangunan sarana lagi. Kalau pembangunan sarana itu ditambah pasti antreannya akan berkurang, akan terurai sendiri,” ucapnya.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf menambahkan, pemerintah memberikan andil yang besar sebagai pembayar iuran peserta JKN-KIS. Pemerintah menanggung sekitar 73 persen dari total besaran penyesuaian iuran yang berlaku, yakni melalui peserta PBI APBN, PBI APBD, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri.

“Melalui penyesuaian iuran, program JKN-KIS akan mengalami perbaikan secara sistemik. Pekerjaan rumah lain untuk perbaikan program ini akan terus dilakukan, misalnya perbaikan dari aspek pemanfaatan dan kualitas layanan kesehatan serta manajemen kepesertaan,” tuturnya.

Ditanggapi beragam

Respons masyarakat pun cukup beragam dalam menanggapi kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat. Namun, satu hal yang mereka sepakati, perbaikan layanan jaminan kesehatan mesti dibenahi.

Fildaz Raeditya (28), wiraswasta asal Semarang, Jawa Tengah, yang selama ini terdaftar sebagai peserta JKN-KIS golongan III, mengaku tidak keberatan. Menurutnya, kenaikan iuran dari Rp 25.500 per orang per bulan menjadi Rp 42.000 masih masuk akal.

“Buat saya, kenaikan segitu masih terjangkau, asalkan pelayanannya diperbaiki juga,” ujar Fildaz, yang mengaku usahanya beromzet Rp 3 juta perbulan.

Fildaz menilai, layanan JKN-KIS selama ini belum memuaskan. Ia berharap, kenaikan iuran ini juga diiringi dengan perbaikan fasilitas kesehatan. Selain sistem rujukan berjenjang yang menurutnya berbelit, pasien JKN-KIS juga sering menerima perlakuan diskriminatif.

“Saya pernah mengantar kerabat berobat di Solo, dokter yang melayani JKN-KIS ternyata hanya praktik tiga hari dalam seminggu. Padahal, pasien umum dilayani setiap hari,” katanya.

Tukang ojek daring, Lehan (42), malah mengeluhkan kenaikan iuran JKN-KIS tersebut. Kini dia harus menyiapkan Rp 168.000 setiap bulan, dari sebelumnya Rp 102.000 per bulan, untuk membayar iuran JKN-KIS dirinya bersama istri dan dua anaknya.

“Berat untuk orang seperti saya. Tapi kalau sudah diputuskan, saya bisa apa?” ujar Lehan.

Adapun tukang ojek daring lainnya, Syarif (42), berharap agar pelayanan pasien JKN-KIS disamakan dengan pelayanan pasien umum. Selama ini, antrean pasien JKN-KIS di rumah sakit seringkali mengular.

“Sekarang iuran sudah dinaikkan, jadi samakan, dong, pelayanannya,” kata Syarif.


Sumber : Kompas

Berita Seputar Kesehatan

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Menkes Terawan Jamin Pelayanan Rumah Sakit Meningkat


Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjamin bahwa kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan akan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit.

Hal tersebut disampaikan oleh Terawan dalam konferensi pers, usai pertemuannya dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada Rabu (30/10/2019) di Kantor Pusat IDI, Jakarta.

Terawan menjelaskan bahwa pihaknya menyambut baik penyesuaian iuran tersebut. Mantan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) itu menilai bahwa kenaikan iuran akan mampu meningkatkan pendapatan BPJS Kesehatan.

Dia berharap defisit akut dari asuransi sosial tersebut dapat terus ditekan.

“Harapan saya itu mampu menutup defisit BPJS Kesehatan, sehingga kami tinggal memperbaiki tata kelolanya, sehingga tidak terjadi defisit lagi di kemudian hari,” ujar Terawan.

Dia menjelaskan bahwa perbaikan tata kelola dan pelayanan oleh rumah sakit akan berjalan dengan cepat seiring membaiknya kondisi keuangan rumah sakit. Saat ini, pembayaran klaim layanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan terhadap rumah sakit kerap tersendat karena defisit.

Menurut Terawan, saat kondisi keuangan rumah sakit membaik maka otomatis akan terjadi perbaikan layanan. Pengembangan layanan tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan setiap rumah sakit.

“Iya jelas, masa [iuran BPJS Kesehatan] naik toh gak pakai pembenahan [layanan kesehatan oleh rumah sakit]. Pasti naik dan dibenahi,” ujar Terawan.

Dia pun menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan menjamin kualitas pelayanan kesehatan ke depannya akan meningkat.

“Itu tugas saya selaku pengawas, selaku pemberi izin rumah sakit.”

Pemerintah resmi menaikkan iuran program JKN seiring ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis (24/10/2019).

Seluruh segmen peserta tercatat mengalami kenaikan iuran. Pertama, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) meningkat menjadi Rp42.000 dari saat ini sebesar Rp23.000. Kenaikan iuran PBI yang berasal dari anggaran pemerintah ini akan berlaku surut pada 1 Agustus 2019.

Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas 3 akan meningkat menjadi Rp42.000, dari saat ini sebesar Rp25.500. Iuran peserta Kelas 2 akan meningkat menjadi Rp110.000 dari saat ini sebesar Rp51.000, dan iuran peserta Kelas 1 akan naik menjadi Rp160.000 dari saat ini sebesar Rp80.000

“Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 [Pasal 34] mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020,” tertulis dalam beleid tersebut.


Sumber : Bisnis.com

Berita Seputar Kesehatan

Momentum Memperkuat Fasilitas Layanan Kesehatan Tingkat Pertama


Penyesuaian nilai iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat perlu diiringi dengan penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Hal ini penting dilakukan agar penerapan sistem rujukan bisa lebih baik dan kebutuhan sarana prasana kesehatan berkualitas mudah dijangkau.

”Rasionalisasi iuran yang telah dilakukan pemerintah harus menjadi momentum bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan masyarakat,” ujar Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan telah mengatur besaran penyesuaian iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dari aturan ini, pemerintah menetapkan iuran peserta mandiri kelas 1 sebesar Rp 160.000, kelas 2 sebesar Rp 110.000, dan kelas 3 sebesar Rp 42.000.

Fachmi menambahkan, penyesuaian iuran ini dilakukan karena besaran yang selama ini diterapkan tidak sesuai dengan hitungan aktuaria. Akibatnya, defisit yang dialami BPJS Kesehatan terus membengkak karena biaya pemanfaatan yang dikeluarkan lebih besar dari pembiayaan yang diterima.

”Melalui penyesuaian ini diharapkan bisa membenahi pembiayaan yang selama ini belum sesuai. Dengan begitu, pengembangan dan perbaikan sarana prasarana serta kualitas di fasilitas kesehatan bisa dilakukan dengan cepat,” katanya.

BPJS Kesehatan juga telah mengeluarkan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembaruan Aturan Penerapan Kapitasi Berbasis Berbasis Kinerja (KBK) bagi FKTP. Aturan ini berlaku per 1 November 2019. Salah satu indikator dan target penilaian kinerja FKTP yang diatur di dalamnya adalah rasio rujukan nonspesialistik ke rumah sakit berubah dari kurang dari 5 persen menjadi kurang dari 2 persen.

”Dengan demikian, diharapkan peserta bisa memperoleh pelayanan secara tuntas di FKTP dan angka rujukan ke rumah sakit bisa dikendalikan. Upaya ini juga diharapkan bisa memangkas antrean peserta di rumah sakit,” kata Fachmi.

Sementara itu, layanan di tingkat fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKTRL), review kelas rumah sakit, juga harus benar-benar dilaksanakan agar rumah sakit bisa memberikan layanan kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Dengan begitu, pemerataan akses layanan rumah sakit bisa tercapai dengan penanganan yang maksimal bagi peserta JKN-KIS.

”Agar hasilnya optimal, perbaikan layanan ini harus dilakukan secara bersama oleh semua pihak, mulai dari kementerian ataupun lembaga, BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan, hingga tenaga kesehatan,” ucap Fachmi.

Daerah terpencil

Secara terpisah, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat melepas Tim Nusantara Sehat Angkatan XIV di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (31/10/2019), mengatakan, Program Nusantara Sehat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada puskesmas di daerah tertinggal, pedalaman, dan kepulauan (DTPK).

Tim yang dikirimkan dalam program ini diharapkan dapat memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

”Kehadiran Nusantara Sehat diharapkan sebagai wujud nyata hadirnya negara dalam menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tenaga kesehatan yang bertugas adalah wakil pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang mengutamakan pelayanan kesehatan promotif preventif dengan menggunakan pendekatan keluarga,” ucap Terawan.


Sumber : Kompas

Dapatkan Seputar Medis Indonesia dalam inbox Anda


Ksatria Medical Systems (KMS)

Ksatria Medical Systems (KMS)


Tentang Mitrais

Mitrais adalah perusahaan perangkat lunak kelas dunia dengan kantor di Indonesia, Singapura, dan Vietnam. Pengembangan perangkat lunak dan layanan dukungan adalah keahlian inti kami dengan kantor yang tersebar di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Kami juga menawarkan produk dan dukungan untuk sistem tambang dan rumah sakit. Didirikan sejak tahun 1991, kami telah mengembangkan dan mengimplementasikan perangkat lunak kepada lebih dari 500 klien termasuk beberapa perusahaan terkemuka di Indonesia. Sistem kompetensi yang kami terapkan menjamin kualitas staf kami.

Informasi

Seputar Medis Indonesia menyajikan berita-berita seputar kesehatan dan rumah sakit di Indonesia yang bersumber dari Kompas, The Jakarta Post, Investor Daily, dan Bisnis Indonesia.

Bali (Development Center)

Jl. By Pass Ngurah Rai
gg. Mina Utama No.1
Suwung, Denpasar 80233, Bali, Indonesia

Tel.: +62 361 849 7952

Jakarta

Gedung Wirausaha, 8th Floor
Jl. H.R Rasuna Said Kav. C 5
Jakarta Selatan 12940, Indonesia

Tel.: +62 21 527 7636

Singapore

10 Anson Road
#03-05 International Plaza
Singapore 0799033

Tel.: +65 6407 1331

Other Offices
Hanoi | Bandung | Yogyakarta