Mitrais Medical
Newsletter


25 Ags - 7 Sept 2019 | Volume 285

Berlangganan

Apakah Anda kesulitan dalam mengidentifikasi pasien?

KMS memiliki master indeks pasien yang komprehensif yang memudahkan proses ini.

 Informasi lebih lanjut

Headline

Fitur dan Manfaat Ksatria Medical Systems (KMS) – Customer Relationship Management


Seputar Medis Indonesia menghadirkan rangkaian artikel yang mengupas setiap fitur dan manfaat yang tersedia dalam KMS untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi para pembaca.

Salah satu fitur dalam KMS, Klaim, memiliki berbagai manfaat sebagai berikut:

Pemanggilan pasien

Kemampuan untuk melihat pasien mana yang memerlukan perawatan lanjutan membantu rumah sakit untuk pro-aktif dalam mengatur pengobatan pasien, yang akan menguntungkan pasien, juga rumah sakit dengan adanya pemasukan tambahan

Pengingat untuk pasien

Mengirimkan pengingat kepada pasien akan perjanjian kunjungan mendatang dapat mengurangi angka ketidakhadiran pasien dan memastikan pasien menerima pengobatan yang mereka butuhkan.


Sumber : Mitrais News

Berita Internasional

Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan Melihat Manfaat dari Menghubungkan Identitas Perangkat Universal dengan Rekam Medis Elektronik


Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (FDA) Amerika Serikat berpendapat bahwa tanda pengenal perangkat universal dapat digunakan untuk secara langsung memonitor performa perangkat medis dan mengidentifikasi masalah keselamatan pasien atau masalah lain yang membuat perangkat medis harus ditarik dari peredaran.

Perangkat medis ditandai dengan kode unik yang digunakan untuk melacak perangkat tersebut setelah didistribusikan ke dan digunakan oleh pasien. Secara khusus, FDA melihat potensi besar dengan merekam kode pengenal perangkat medis universal pada sistem RME.

“Perangkat medis pada akhirnya akan disetujui FDA dan – karena perangkat ini digunakan pada populasi yang besar – meskipun kami paham manfaatnya tetapi juga ada kekhawatiran dan kemungkinan perangkat tersebut untuk ditarik dari peredaran,” ungkap Ami Abernethy, MD, Wakil Utama Komisioner dan Penjabat CIO FDA pada Interoperability Forum yang berlangsung minggu lalu, yang diadakan oleh Kantor Koordinator Nasional untuk Health IT.

“Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan membuat kode penanda perangkat medis universal yang tercantum pada rekam medis elektronik dan mulai menghubungkan kode penanda perangkat medis universal dengan kemajuan pasien,” kata Abernethy.

Global Unique Device Identification Database (GUDID), yang tersedia untuk umum, memuat informasi kunci identifikasi perangkat yang diserahkan kepada FDA. Saat ini database GUDID memuat informasi lebih dari 2 juta perangkat dan memungkinkan pasien dan rumah sakit untuk mengunduh informasi tentang perangkat mereka.

Akan tetapi, FDA bekerja sama dengan ONC, Pusat Layanan Asuransi Medicare dan Medicaid dan dengan Perpustakaan Obat-obatan Nasional untuk meningkatkan akurasi pelaporan kejadian tidak diinginkan terkait perangkat medis dan mempercepat resolusi masalah terkait perangkat, demikian menurut Abernethy.

“Saya percaya interoperabilitas menjadi kunci untuk semua tipe proses di masa mendatang – termasuk interoperabilitas dari RME – dan di sini FDA dan ONC dapat terus berkolaborasi dan bekerja sama,” tambahnya.

Di beberapa bulan mendatang, FDA akan meluncurkan rencana untuk memodernisasi infrastruktur teknologi milik lembaga ini, termasuk antarmuka dengan pihak terkait, kata Abernethy.

Dia menekankan bahwa modernisasi, pengawasan aktif dengan menggunakan data nyata adalah masa depan deteksi sinyal keamanan dari perangkat medis dan merupakan salah satu prioritas utama FDA.


Sumber : Health Data Management

Berita Internasional

Rumah Sakit di Alaska Memanfaatkan Teknologi Untuk Mengkoordinasikan Layanan Kesehatan


Pasien seringkali bingung saat menghadapi sistem medis. Rumah sakit-rumah sakit di Alaska mencoba memastikan hal ini tidak terjadi.

Pada akhir Agustus, lebih dari belasan rumah sakit di Alaska mulai menggunakan platform teknologi dari Collective Medical yang memungkinan mereka untuk mengakses riwayat medis pasien begitu pasien tiba di IGDIGD.

Ini adalah hal baru; tanpa teknologi ini, rumah sakit harus mengumpulkan semua informasi yang dapat mereka peroleh dari pasien, dan meminta informasi pemeriksaan sebelumnya dari IGD dan rumah sakit lain untuk memperoleh riwayat medis pasien.

“Selama bertahun-tahun bekerja di IGD, saya tahu ada buku rencana perawatan pasien yang entah diletakkan dimana,” kata Dr. Keri Gardner, kepala staf medis di Rumah Sakit Regional Alaska. “Rencana perawatan ini, sekarang akan tersedia di seluruh rumah sakit di satu jaringan dan tidak hanya di RS Regional Alaska.”

IGD RS Regional Alaska mulai menggunakan platform Collective Medical sejak awal Agustus. Platform ini mudah digunakan dan terpasang dalam sistem rekam medis elektronik (RME) rumah sakit, kata Gardner. Penyedia layanan di sana menyadari pentingnya melihat data kunjungan terakhir pasien ke IGD, riwayat obat-obatan dan data rekam medis lain.

Collective Medical, perusahaan yang berdiri sejak 10 tahun lalu dan memiliki sekitar 1.000 rumah sakit di seluruh negara dalam jaringannya, mengumpulkan informasi dari IGD rumah sakit dalam platform mereka, kemudian mengirimkan informasi lengkap tersebut ke IGD di mana pasien dirawat. Platform ini beroperasi dengan antarmuka HL-7 dan sesuai dengan Health Insurance Portability and Accountability Act, kata Rachel Lieber, manajer regional barat laut di Collective Medical.

Selain sisi medis, sistem ini juga menyediakan pemberitahuan lain yang juga menarik: ancaman keamanan. Kekerasan dan ancaman terhadap staf IGD terjadi di seluruh negara, termasuk di Alaska. Lieber mengatakan bahwa notifikasi terkait keamanan sudah dikembangkan sejak awal di Collective Medical.

“Mengetahui betapa sering staf Anda menghadapi serangan, ancaman atau kekerasan, membantu Anda untuk memahami apa yang dihadapi oleh staf Anda di tempat kerja,” kata Lieber.

Bagaimana rumah sakit mengatasi masalah keamanan staf beragam antara pasien yang satu dengan yang lain, kata Gardner. Label keamanan dapat juga membantu melindungi pasien lain. Contohnya, jika seorang pasien dapat menjadi ancaman bagi orang lain di IGD, dia dapat ditempatkan di ruangan terpisah, katanya.

“Hal ini menjadi masalah besar di Anchorage,” katanya. “Petugas medis yang bertugas di IGD berada dalam kondisi berisiko tinggi. Saya telah mengalami dan menyaksikan secara langsung berbagai macam cedera yang dialami petugas medis di IGD, dari memar dan luka sobek hingga patah tulang.”

Gardner menggarisbawahi kepemimpinan Alaska State Hospital and Nursing Home Association (ASHNHA) yang mampu mendapatkan persetujuan semua rumah sakit di Alaska untuk berinvestasi di platform yang sama. Lieber mengatakan Collective Medical mulai bekerja dengan rumah sakit-rumah sakit di negara bagian itu sekitar empat tahun lalu, ketika ASHNHA baru memulai inisiatif untuk mengoordinasikan layanan kesehatan.

Koordinasi layanan kesehatan menjadi alasan utama pemilihan program, berikut dengan peningkatan penggunaan IGD kata Becky Hultberg, CEO ASHNHA. Rumah sakit lain di jaringan tersebut telah mencatat penggunaan IGD berkurang sebesar 15 persen dan 10 persen pengurangan penggunaan diantara pasien yang sering memeriksakan diri di IGD.

“Selain peningkatan layanan pasien, pengurangan rawat inap dan rawat inap kembali, juga (penyingkatan) transisi ke layanan perawatan pasca akut seringkali disebutkan oleh rumah sakit sebagai manfaat terbesar dari menggunakan platform Collective,” tulis Hultberg melalui surat elektronik.

Gardner mengatakan faktor pendorong lain dari program ini adalah pengurangan biaya dan peningkatan nilai. Kemampuan untuk melihat prosedur dan obat-obatan mana yang baru-baru ini diterima pasien dapat memberikan informasi perawatan dan mengurangi penggunaan yang berlebihan, terutama pada obat-obatan yang dikontrol dengan resep dokter.

Penggunaan IGD di rumah sakit yang berlebihan menjadi masalah besar secara nasional. Layanan gawat darurat adalah salah satu layanan kesehatan paling mahal, tetapi penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa pasien yang datang ke IGD lebih dari belasan kali per tahun.

Di Alaska juga terdapat beberapa orang seperti ini, yang disebut sebagai “pengambil keuntungan super.” Merekalah yang bertanggung jawab atas sejumlah besar biaya perawatan di IGD per tahunnya. Di tahun 2016, 6 persen teratas dari pasien IGD menyumbang 23,8 persen dari total tagihan, sekitar $148 juta, menurut Departemen Kesehatan dan Sosial Alaska.

Beberapa orang berpendapat bahwa salah satu alasan penggunaan layanan IGD secara berlebihan dikarenakan pasien tidak memiliki akses untuk mendapatkan layanan kesehatan biasa atau primer.

Platform Collective Medical bekerja sama dengan rumah sakit dengan berbagai macam klinik spesialisasi dan yang melayani beragam populasi pasien, termasuk klinik penjara dan penyedia layanan kesehatan jiwa, yang membantu menghubungkan titik-titik berbeda dalam rangkaian layanan kesehatan, kata Lieber.

“Ruang IGD mungkin saja adalah tempat terbaik untuk berinteraksi dengan beberapa individu yang mengalami masalah tempat tinggal atau kaum gelandangan, atau individu dengan masalah gangguan jiwa atau ketergantungan obat,” katanya.

“Meskipun kita ingin memastikan bahwa ruang IGD digunakan dengan tepat, sering kali kita dapatkan juga pasien yang mungkin tidak memiliki akses ke layanan kesehatan primer.”

Akibat undang-undang yang melindungi privasi data rekam medis layanan kesehatan atau sempitnya area operasional, rumah sakit dan organisasi layanan kesehatan tidak selalu berkomunikasi. Sebuah usaha seperti ini sangatlah membantu, kata Gardner.

“Rumah sakit-rumah sakit bekerja sama pada tingkatan seperti ini bukanlah sesuatu yang umum ditemui, dan hal ini sangatlah menyenangkan untuk dilihat,” katanya.


Sumber : Alaska Journal of Commerce

Berita Internasional

Empat Cara Untuk Menjaga Akses pada Data Pasien Saat Bencana Alam


Badai Dorian, badai kategori 2 yang dikabarkan menuju ke pesisir Florida, adalah bencana alam yang terakhir dikabarkan dapat mengancam rumah sakit-rumah sakit di Amerika Serikat. Sementara sebelumnya rumah sakit berjuang untuk menjaga kertas-kertas rekam medis pasien aman dari kerusakan, saat ini rumah sakit berjuang untuk menjaga koneksi rekam medis elektronik (RME) setelah terputusnya aliran listrik atau membagi riwayat medis jika pasien harus dirujuk atau dirawat di tempat lain.

Berikut ini empat hal yang dapat membantu menjaga akses pada rekam medis pasien selama badai:

  1. Penyimpanan di tempat versus Cloud. Data rumah sakit yang menggunakan sistem RME berbasis Cloud secara fisik tidak tersimpan di rumah sakit, sehingga kemungkinan lebih besar akan terlindungi dari bencana alam. Sebaliknya, jika data RME tersimpan pada server di rumah sakit, perlu dipastikan bahwa pusat data maupun semua kabel yang digunakan untuk menghubungkan pusat data ke gedung, aman dari badai. Jika tidak, perlu dikaji apakah kabel baru dapat dipasang untuk mempertahankan akses, seperti yang dilakukan salah satu rumah sakit di New York selama badai Sandy di tahun 2012.
  2. Memindahkan pasien ke rumah sakit lain. Rumah sakit, terutama selama evakuasi, mungkin tidak dapat merawat pasien seperti biasa. Pada kasus seperti ini, staf rumah sakit sebaiknya memberi tahu pasien jika layanan kesehatan mereka akan terganggu. Jika pasien perlu dipindahkan ke rumah sakit lain, rumah sakit juga harus memastikan bahwa fasilitas yang dituju memiliki akses ke riwayat medis pasien. Hal ini dapat menimbulkan masalah, akibat tidak adanya maupun kurang lancarnya interoperabilitas, bahkan saat tidak terjadi bencana alam.
  3. Pertukaran informasi kesehatan. Sistem Pertukaran Informasi Kesehatan telah menawarkan satu solusi untuk masalah di atas, membantuuntuk mengisi kesenjangan informasi saat terjadi bencana alam, seperti saat badai Florence tahun lalu. Layanan pengumpulan data ini dapat menyediakan data pasien untuk rumah sakit ketika pasien memeriksakan diri ke rumah sakit lain atau ketika sistem RME sedang offline.
  4. Perangkat medis pasien. Pasien yang bergantung pada perangkat medis elektronik contohnya infusion pump, ventilator dan perangkat jantung akan menghadapi masalah tambahan jika terjadi pemadaman listrik atau evakuasi akibat bencana alam. Untuk tetap memonitor pasien-pasien tersebut, tim penanggulangan kejadian darurat dapat melihat jumlah penerima asuransi kesehatan yang bergantung pada perangkat medis elektronik dan berisiko tinggi terkena gangguan selama bencana alam melalui situs web pemerintah.

Sumber : Modern Healthcare

Berita Internasional

Bagaimana Teknologi Dapat Membuat Layanan Kesehatan Lebih Terjangkau dan Efisien | Kolom Ahli


Meningkatnya biaya layanan kesehatan tetap menjadi kekhawatiran utama bagi pasien. Ahli kesehatan mengatakan bahwa teknologi baru dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi – solusi adil bagi pasien dan rumah sakit.

Kemajuan teknologi dapat menguntungkan kedua belah pihak melalui akumulasi dan distribusi data pasien.

Baik berkaitan dengan ruang praktik dokter, klinik spesialis, rumah sakit, atau layanan verbal, data adalah dasar untuk mengendalikan biaya. Data menjadi kunci utama untuk memberikan layanan yang dapat dipertanggungjawabkan, terjangkau dan terinformasikan.

Di saat banyak pihak bersusah payah untuk menggunakan data secara efektif, telah tiba waktunya bagi industri kesehatan untuk fokus pada data dan menyelaraskan biaya, prosedur dan hasil perawatan. Peneliti dan inovator membawa layanan medis dan industri kesehatan gigi ke era baru untuk meningkatkan efektivitas dan mengurangi biaya layanan.

Tetapi rumah sakit dan klinik-kliniknya bertanggungjawab untuk terus mengikuti praktik-praktik manajemen data terbaru agar keseluruhan sistem dapat berjalan baik.

Berikut ini bagaimana teknologi mempengaruhi aksesibilitas data dan manfaat-manfaatnya:

– Pemeriksaan jarak jauh dan teknologi konsumen

Dua hal ini memiliki peran besar dalam mendukung model layanan kesehatan yang baru, dengan terlibatnya perusahaan-perusahaan seperti Apple dan Uber. Apple telah mengembangkan aplikasi mobile dan Uber meluncurkan program transit medis.

Kedua contoh di atas menunjukkan perubahan lain yang mendorong industri ke arah layanan yang berbasis nilai: konsumerisasi. Pasien menanggung porsi biaya yang lebih besar dan dengan makin banyaknya pilihan untuk mendapatkan layanan kesehatan, mereka menjadi lebih selektif dan menuntut.

– Pertukaran data pasien

Ini adalah salah satu evolusi teknologi yang telah membantu layanan kesehatan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Pertukaran data pasien membantu dokter untuk memahami riwayat kesehatan pasien secara menyeluruh.

Meningkatkan integrasi RME berarti laboratorium, rencana perawatan dan riwayat medis dari berbagai sumber tersedia dengan cepat. Dengan demikian, rumah sakit dapat mendiagnosis dengan jelas dan membuat rencana perawatan paling efektif dalam waktu lebih singkat.

– Sistem manajemen kantor digital

Sistem digital akan menyingkat penyimpanan rekam medis. Di klinik dokter gigi, proses digital menyediakan informasi terkait janji periksa, pemeriksaan mendatang dan saldo tagihan pasien.

Peralihan ke sistem digital pada sistem penjadwalan, tagihan dan informasi pribadi, catatan perkembangan pasien dan hasil rontgen membantu praktik yang lebih efisien dan memperbaiki pengalaman pasien.

– Perangkat yang dapat dipakai dan gaya hidup pasien

Informasi dari perangkat yang dapat dipakai menggabungkan data penting tentang kebiasaan dan kesehatan pasien, termasuk detak jantung, pola tidur, aktivitas fisik dan pembakaran kalori.

Faktor-faktor tersebut akan dipertimbangkan dalam mengambil keputusan terkait perawatan Anda. Akses data yang diperluas juga dapat membantu mengatur biaya pasien. Rumah sakit akan memiliki akses pada informasi seperti jaminan yang ditawarkan asuransi saat ini, berdasarkan profil kesehatan pasien.

– Perlindungan data makin diprioritaskan

Privasi pasien harus tetap menjadi prioritas bagi ahli teknologi dan penyedia layanan kesehatan. Kemajuan teknologi dan integrasi data meningkatkan pentingnya perlindungan rekam medis pasien.

Volume besar data menimbulkan kekhawatiran tentang etika mengenai penggunaan informasi pasien dengan tepat. Diperlukan peraturan untuk memastikan rumah sakit menggunakan teknologi informasi medis dengan tepat dan pasien tetap terlindungi. Dan memilih mitra yang tepat untuk mengatur data menjadi makin penting lagi.

Masa depan layanan kesehatan adalah teknologi yang dapat dengan lancar menggabungkan data riwayat medis pasien, kesehatan saat ini, jaminan asuransi, dan informasi keuangan. Semua hal tersebut dapat mendukung proses pengambilan keputusan di rumah sakit, meningkatkan kesehatan pasien, dan mengurangi biaya.


Sumber : Inside Business

Berita Seputar Kesehatan

Pembenahan Sistem TI BPJS Kesehatan Bukan Prioritas


Permasalahan sistem teknologi informasi dinilai bukan menjadi masalah utama yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, isu kerja sama perbaikan teknologi informasi BPJS Kesehatan dengan pihak luar negeri dinilai tidak tepat sasaran.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Ansyori, mengatakan, solusi yang ditawarkan pemerintah itu tidak sesuai persoalan utama yang dihadapi BPJS Kesehatan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga dinilai “offside” karena bermain di luar ranahnya sebagai Menko Kemaritiman.

“Persoalan BPJS saat ini selama ini berkaitan dengan kecukupan pendanaan, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan tata kelola penyelenggara, bukan perbaikan teknologi infromasi,” kata Ahmad Ansyori kepada Kompas, Senin (26/8/2019).

Pernyataan itu terkait sejumlah pemberitaan tentang saran Luhut kepada BPJS Kesehatan untuk bekerja sama dengan perusahaan asal Cina, Ping An Insurance. Saran tersebut dalam rangka meningkatkan efisiensi sistem teknologi informasi (TI), salah satunya untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan.

Ansyori menambahkan, selama ini BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan banyak lembaga luar negeri dalam pengelolaan sistem. Dengan Korea Selatan dan Jepang, BPJS telah saling bertukar sistem pelayanan, bukan data.

“Kerja sama TI itu tidak boleh sembarangan. Data BPJS Kesehatan saja tidak boleh dibuka kepada lembaga dalam negeri apalagi dengan pihak luar,” ujarnya.

Kerja sama teknologi itu tidak boleh sembarangan. Data BPJS Kesehatan saja tidak boleh dibuka kepada lembaga dalam negeri apalagi dengan pihak luar.

Hal yang sama disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar. Ia menilai BPJS Kesehatan memiliki banyak perangkat teknologi informasi (TI) untuk mendukung proses pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BPJS memiliki 82 aplikasi. Selain itu, BPJS juga memiliki perangkat infrastruktur TI. Sampai dengan 30 Juni 2019, BPJS telah memiliki 135 jaringan komunikasi data berkapasitas 1.212 terabita, dan 263 server.

Untuk pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan sudah memiliki 16 aplikasi. Misalnya BPJS Office App, yaitu aplikasi untuk mencatat tagihan klaim. Selain itu ada LUPIS untuk verifikasi dan penerbitan tagihan, WTA untuk mengetahui kepuasan peserta dan Monitoring, dan Faskes untuk monitoring proses kredensialing (uji kelayakan) fasilitas kesehatan.

Terkait dengan keuangan, BPJS Kesehatan juga memiliki 19 aplikasi. Misalnya, Andalan untuk memberikan informasi denda pelayanan kesehatan, Revenant untuk rekon data FTP Bank, dan Simpenan yang digunakan untuk melakukan manajemen cicilan iuran peserta.

“Untuk kepesertaan, BPJS Kesehatan memiliki 23 Aplikasi, antara lain yaitu Aktivasi, Manajemen User, BPJS Admission, BPJS Checking, CSTI-supel hingga Registrasi Badan Usaha menjadi peserta BPJS di Kantor Cabang,” ujar Timboel.

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan infographic

Dana mencukupi

Dari sisi pendanaan untuk pengembangan TI, BPJS Kesehatan sebenarnya tidak ada persoalan. BPJS masih memiliki dana tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dijelaskan, alokasi anggaran untuk TI dan pengembangan jaringan layanan BPJS sebesar Rp 2 triliun. Namun, pada tahap awal, dana yang diberikan sebesar Rp 500 miliar.

Menurut Ansyori, BPJS Kesehatan belum menggunakan dana tersebut. “Jadi tidak ada masalah dengan dana IT. Mereka mau melakukan pengembangan, dananya juga masih ada,” ujarnya.

Sementara itu, Timboel menilai kapasitas TI perlu ditingkatkan seiring dengan data kepesertaan yang juga terus bertambah. “Perlu ada peningkatan kapasitas TI karena pada akhir 2019, ditargetkan peserta ditargetkan mencapai 254 juta orang. Tentunya ada data lainnya yang juga bertambah,” kata Timboel.

Peserta BPJS Kesehatan Per 1 April 2019 image

Anggota Komisi IX DPR RI Nova Riyanti Yusuf mengatakan, tindak lanjut isu kerja sama Ping An Insurance dengan BPJS Kesehatan dibahas dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Senin siang ini. DPR akan mengkaji lebih lanjut keunggulan sistem Ping An Insurance.

“Jika hasil penjelasan masuk akal dan memang terbaik untuk meningkatkan kolektabililitas iuran dan sebagainya, maka tidak masalah jika kerjasama itu dilaksanakan,” katanya.

Jika hasil penjelasan masuk akal dan memang terbaik untuk meningkatkan kolektabililitas iuran dan sebagainya, maka tidak masalah jika kerjasama itu dilaksanakan.

Menurut Nova, Komisi IX DPR akan mengeluarkan buku putih rekomendasi untuk Presiden Joko Widodo pada 6 September mendatang. Di dalamnya terdiri dari 8 klaster, antara lain terkait pendanaan, pembayaran kapitasi, kelanjutan INA CBGs, peran rujukan, kepersertaan, dan regulasi. Artinya, peningkatan TI BPJS Kesehatan akan masuk dalam rekomendasi tersebut.


Sumber : Kompas.com

Berita Seputar Kesehatan

Atasi Defisit BPJS Kesehatan, Pemerintah Naikkan Premi untuk Penerima Bantuan Iuran


Pemerintah akan menaikkan biaya iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat pada segmen penerima bantuan iuran menjadi Rp 42.000. Keputusan ini direncanakan mulai berlaku pada Agustus 2019. Selain itu, iuran untuk segmen lain juga diusulkan akan meningkat mulai Januari 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja gabungan bersama Komisi IX dan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (27/8/2019), mengatakan, iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) seharusnya dilakukan peninjauan rutin setiap dua tahun sekali. Tinjauan tersebut termasuk mengenai kenaikan iuran yang harus disesuaikan. Namun, keputusan kenaikan tersebut hingga saat ini belum juga dilakukan karena terkendala pertimbangan politis dan beban masyarakat.

”Evaluasi kami, usulan terkait kenaikan iuran pada segmen peserta PBI (penerima bantuan iuran) dan segmen PBPU (peserta bukan penerima upah) kelas 3 sebesar Rp 42.000 bisa diadopsi. Kami usulkan untuk PBI kenaikannya bisa mulai bulan Agustus ini. Sementara masyarakat yang iurannya tidak ditanggung pemerintah, kenaikannya mulai dijalankan Januari 2020,” katanya.

Iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) seharusnya dilakukan peninjauan rutin setiap dua tahun sekali.

Rinciannya, usulan kenaikan iuran yang disampaikan oleh Menteri Keuangan adalah pada segmen PBI, baik PBI yang dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD naik dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000. Pada segmen PBPU kelas 3 naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000, kelas 2 naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, dan kelas 1 naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000. Adapun iuran peserta penerima upah badan usaha (PPU BU) dari semula 5 persen dari penerimaan upah dengan batas atas upah Rp 8 juta menjadi Rp 12 juta. Untuk peserta penerima upah pemerintah, iuran yang sebelumya 5 persen dari gaji pokok dan tunjangan keluarga menjadi 5 persen dari seluruh upah yang diterima (take home pay).

Sri mengatakan, berdasarkan hitungan tersebut, BPJS Kesehatan bisa mendapatkan dana tambahan dari pemerintah sekitar Rp 9,2 triliun dari selisih kenaikan iuran segmen PBI APBN mulai Agustus sampai Desember 2019. Jumlah peserta PBI APBN per Agustus 2019 sebesar 96,5 juta jiwa. Selain itu, biaya tambahan lain bisa didapatkan sekitar Rp 3,5 triliun dari selisih kenaikan iuran segmen PBI APBD dengan jumlah peserta saat ini sekitar 37,3 juta jiwa.

”Iuran bagi PPU pemerintah bisa mulai dinaikkan Oktober 2019. Sementara iuran bagi PBPU atau peserta mandiri serta PPU badan usaha mulai naik Januari 2020 sehingga mulai saat ini sudah bisa dilakukan sosialisasi,” ucapnya.

Meski begitu, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya, Syamsul Bachi, berpendapat, perbaikan tata kelola pada sistem jaminan sosial yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan mutlak dilakukan. Meski ketidaksesuaian besaran iuran yang diterima dan dibayarkan BPJS Kesehatan menjadi persoalan utama, pembenahan lain juga harus diperhatikan.

Hal tersebut, antara lain, memaksimalkan bauran kebijakan lain seperti penggunaan pajak rokok di pemerintah daerah, strategic purchasing BPJS Kesehatan, penyelesaian tunggakan pemda, serta upaya preventif dan promotif dalam upaya pencegahan penyakit di masyarakat.

”Kenaikan iuran ini tidak menjadi masalah asalkan sebelum tarif baru diberlakukan ada sosialisasi yang intensif. Untuk itu, perlu ada rasionalisasi ke masyarakat sehingga bisa diterima dengan baik. Selain itu, pastikan juga fasilitas kesehatan memiliki kualitas yang sesuai standar. Pemerataan akses kesehatan juga harus dipastikan sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Sistem juga harus dibenahi untuk mencegah pelanggaran dari faskes,” katanya.

Menanggapi pencegahan kecurangan atau fraud di fasilitas kesehatan, Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek mengatakan, pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecuarangan (Fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan dalam Pelaksanaan Program JKN. Salah satu yang diatur adalah pembuatan Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK) yang dikerjakan bersama KPK, BPJS Kesehatan, dan organisasi profesi yang terkait.

”Kami sudah selesaikan 33 PNPK sehingga bisa jadi pedoman dalam penanganan peserta JKN yang sesuai dengan standar. Sementara sudah ada 25 PNPK yang masuk tahap penyelesaian dan akan disiapkan 60 PNPK lagi. Penyusunan ini salah satunya untuk mencegah fraud di fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun tingkat lanjutan (FKTRL),” tuturnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menambahkan, upaya lain untuk memperbaiki sistem rujukan daring saat ini sudah dilakukan dengan sistem rujukan terintegrasi. Sebagai langkah awal, uji coba sudah dilaksanakan di Bandung sejak Agustus 2019 di 10 FKTP dan FKTRL. Menurut rencana, implementasi secara nasional akan dilaksanakan pada November 2019.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Dewi Asmara menuturkan, upaya perbaikan program JKN harus dilakukan secara sistemik dan menyeluruh agar keberlanjutan program tersebut bisa terjamin. Semua pihak harus berkomitmen untuk memastikan seluruh masyarakat terjamin hak kesehatannya secara adil dengan layanan yang berkualitas.


Sumber : Kompas.com

Berita Seputar Rumah Sakit

Pemerintah Turunkan Kelas 194 Rumah Sakit


Pemerintah menurunkan kelas 194 rumah sakit setelah melakukan penilaian ulang. Pemerintah memutuskan hal itu karena rumah sakit tersebut dinilai tidak memenuhi standar klasifikasi yang ditetapkan. Adapun standar itu didasarkan pada elemen sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan alat kesehatan yang tersedia.

Rumah sakit yang turun kelas diwajibkan memperbarui kontrak kerja bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai status kelas baru yang telah ditetapkan. Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek menuturkan, keputusan penurunan status kelas rumah sakit sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 373 Tahun 2019 tentang Pedoman Reviu Kelas Rumah Sakit.

Aspek utama penyesuaian kelas ini adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tersedia, serta alat kesehatan yang dimiliki. Dari penyesuaian kelas yang dilakukan, awalnya ada 615 rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus turun kelas. Adapun jumlah rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan 2.170 rumah sakit.

”Setelah diberikan kesempatan pengajuan sanggahan, ternyata 109 rumah sakit tidak mengajukan dan 85 rumah lain tetap harus turun kelas. Jadi, total ada 194 rumah sakit,” ujarnya dalam rapat gabungan tindak lanjut temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 373 Tahun 2019 tertulis, surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan akan diberikan kepada rumah sakit setelah tujuh hari dari hasil evaluasi pengajuan sanggahan diberikan atau 2 September 2019. Kemudian, izin operasional baru sesuai status kelas rumah sakit akan diberikan pada 9 September 2019.

Secara terpisah, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf menuturkan, kontrak kerja sama kepada rumah sakit yang statusnya diperbarui akan diberlakukan setelah surat izin operasional diterbitkan. Kontrak kerja sama ini diperlukan untuk menyesuaikan tarif pembayaran INA-CBG’S yang dilakukan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit.

Tarif INA-CBG’s atau Indonesia Case Base Groups merupakan sistem pembayaran rumah sakit yang digunakan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat. Pembayaran ini menggunakan sistem paket berdasarkan penyakit yang diderita pasien.


Sumber : Kompas.com

Berita Seputar Kesehatan

Usulan Kenaikan Iuran Bebani Rakyat, Menkeu Sebaiknya Mengkaji Ulang


Rencana pemerintah menaikkan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional menuai keberatan dari sejumlah pihak, terutama rakyat. Meski kenaikan bertujuan untuk menunjang keberlanjutan program dan menekan defisit klaim pembayaran, pemerintah perlu mengkaji ulang tingkat kenaikan yang diusulkan agar tidak diprotes rakyat.

”Besaran kenaikan yang diusulkan, terutama di segmen peserta bukan penerima upah (PBPU) kelas 1 dan 2, sangat ekstrem. Besaran itu harus dikaji ulang. Konsumen tidak siap sehingga justru bisa menimbulkan risiko menunggak yang sangat besar. Padahal, saat ini tunggakan untuk segmen PBPU saja masih tinggi, yakni sekitar 54 persen,” kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi saat dihubungi di Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja di Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (27/8/2019), mengusulkan kenaikan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk semua segmen peserta. Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI), baik PBI yang dibayarkan melalui APBN maupun APBD, iuran naik dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 per orang. Adapun segmen PBPU kelas 3 naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per orang, kelas 2 naik dari Rp 51.000 jadi Rp 110.000 per orang, dan kelas 1 naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per orang.

Adapun iuran peserta penerima upah badan usaha yang semula 5 persen dari penerimaan upah dengan batas atas upah Rp 8 juta menjadi Rp 12 juta. Untuk peserta penerima upah pemerintah, iuran yang sebelumnya 5 persen dari gaji pokok dan tunjangan keluarga menjadi 5 persen dari seluruh upah yang diterima.

Tulus menilai, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan semestinya membereskan tunggakan iuran peserta segmen PBPU atau mandiri tersebut untuk memaksimalkan pemasukan yang diterima. Selama 2018, BPJS Kesehatan mencatat tunggakan iuran peserta JKN-KIS sekitar Rp 2,1 triliun, paling banyak pada segmen PBPU.

Kontraproduktif

Secara terpisah, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai, dampak kenaikan juga bisa kontraproduktif dengan pemasukan BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran yang sangat signifikan di kelas 1 dan kelas 2 pada segmen PBPU akan mendorong peserta turun ke kelas 3. Jika hal ini terjadi, potensi penerimaan iuran dari kelas 1 dan 2 pun akan turun.

”Kenaikan yang tinggi bisa turut meningkatkan potensi utang iuran dari peserta. Sementara penegakan hukum kita belum baik. Layanan BPJS Kesehatan sendiri juga kurang mendukung peserta untuk membayar premi. Perlu ada kajian dan uji publik agar kejadian pada 2016, yakni iuran yang sudah naik jadi turun kembali karena ada protes masyarakat, tidak terulang,” kata Timboel.

Timboel menambahkan, kenaikan iuran dinilai tidak otomatis menyelesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan. Defisit yang terjadi juga disebabkan oleh kegagalan dalam pengendalian biaya, khususnya kecurangan baik di BPJS Kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota, serta fasilitas kesehatan. Kebijakan mengenai pemberian dana kapitasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) juga perlu ditinjau kembali.

Sementara itu, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tubagus Achmad Choesni menuturkan, usulan besaran kenaikan iuran bagi semua segmen peserta JKN telah dibahas sesuai dengan perhitungan aktuaria. Hitungan tersebut juga telah dibahas bersama para ahli dari asosiasi profesi yang terkait.

”Ada banyak komponen pertimbangan dalam perhitungan. Kami lihat, antara lain utilitas peserta tiap segmen serta biaya tiap peserta tiap bulan. Jika melihat pertimbangan Menkeu atas usulan kenaikan iuran itu juga mempertimbangkan luncuran defisit BPJS Kesehatan,” katanya. Sampai akhir tahun 2019, luncuran defisit BPJS Kesehatan diproyeksi sampai Rp 32,8 triliun.

Layanan belum merata

Guru Besar Kebijakan dan Administrasi Kesehatan Universitas Gadjah Mada Laksono Trisnantoro menuturkan, pemerintah juga perlu memastikan layanan kesehatan yang diterima masyarakat sebagai peserta JKN-KIS sudah mumpuni. Kondisi saat ini, kualitas dan ketersediaan layanan kesehatan belum merata. Sementara biaya yang harus dibayarkan peserta JKN sama di semua daerah, baik di daerah dengan fasilitas dan akses kesehatan yang memadai maupun yang kurang.

Menurut dia, asas gotong royong yang selama ini ditekankan dalam program JKN-KIS juga belum maksimal. Asas ”yang sehat membiayai yang sakit, yang kaya membiayai yang kurang mampu” justru terjadi sebaliknya. ”Anggaran pemerintah yang seharusnya untuk membiayai masyarakat kurang mampu justru untuk menutup kerugian di segmen PBPU,” katanya.


Sumber : Kompas.com

Berita Seputar Kesehatan

Defisit BPJS Kesehatan Bukan karena Nilai Iuran Semata


Persoalan defisit keuangan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bukan hanya karena soal iuran. Masalah ini harus diselesaikan secara holistik oleh para pemangku kepentingan.

Persoalan yang mendesak dibenahi agar Jaminan Kesehatan Nasional bisa berjalan optimal, antara lain, optimalisasi sistem kepesertaan, penyelesaian piutang belum tertagih, penegakan hukum, pemerataan sistem dan kualitas pelayanan kesehatan, serta efektivitas bauran kebijakan.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Angger P Yuwono, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (29/8/2019), menuturkan, kenaikan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) harus dilakukan di semua segmen peserta. Jika tidak dinaikkan, rasio klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membesar sehingga defisit juga semakin membengkak.

”Melalui skema besaran iuran yang telah diperhitungkan DJSN, diperkirakan dalam dua tahun ke depan tidak terjadi akumulasi defisit BPJS Kesehatan. Iuran perlu dinaikkan apabila tidak ingin kesinambungan program JKN terancam,” katanya.

Berdasarkan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMonev) DJSN, rasio klaim atau perbandingan antara pendapatan iuran dan pembayaran manfaat BPJS Kesehatan semakin tinggi.

Tahun 2016, rasio klaim sebesar 99,19 persen. Jumlah ini terus meningkat menjadi 113,74 persen (2017), 115 persen (2018), dan 115,39 (hingga pertengahan Juni 2019). Angka klaim yang lebih dari 100 persen menandakan ada ketimpangan antara pendapatan berupa iuran peserta dan pengeluaran melalui pembiayaan manfaat.

Angger mengatakan, perhitungan besaran iuran yang diusulkan DJSN berdasarkan sejumlah pertimbangan, antara lain operasionalisasi BPJS Kesehatan lima tahun terakhir serta proyeksi lima tahun mendatang.

Selain itu, komponen perhitungan lain, seperti data biaya kesehatan, jumlah kepesertaan, dan data pemanfaatan atau utilitas peserta JKN-KIS. Semua komponen tersebut dilihat tiap segmen peserta dengan pemanfaatan pada lima tahun terakhir dan proyeksi lima tahun ke depan.

Usulan DJSN

Jumlah iuran yang diusulkan DJSN adalah Rp 42.000 untuk penerima bantuan iuran (PBI), yang selama ini dibayar pemerintah melalui APBN. Adapun untuk peserta bukan penerima upah (PBPU), yang membayar sendiri iuran secara sukarela, DJSN mengusulkan naik menjadi Rp 120.000 untuk kelas I, Rp 75.000 (kelas II), dan Rp 42.000 (kelas III).

Usulan DJSN ternyata lebih rendah dari proposal Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja DPR mengusulkan iuran PBPU naik menjadi Rp 160.000 (kelas I) dan Rp 110.000 (kelas II). Dengan demikian, pada tahun 2020, BPJS Kesehatan akan memiliki surplus keuangan Rp 3 triliun.

”Dengan hitungan itu, ditambah dengan asumsi rawat inap dan rawat jalan yang semakin meningkat, surplus BPJS Kesehatan pada 2021 menjadi Rp 11,59 triliun, pada 2022 menjadi Rp 8 triliun, dan 2023 menjadi Rp 4,1 triliun. Dengan catatan, review iuran kembali dilakukan pada 2025 karena proyeksi ke depan jumlah peserta semakin banyak dengan utilitas yang juga meningkat,” kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Kontraproduktif

Usulan kenaikan iuran JKN yang begitu tinggi tersebut langsung mendapat respons dari kelompok masyarakat sipil. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, berpendapat, kenaikan iuran JKN hingga 100 persen justru bisa menimbulkan masalah baru, antara lain tunggakan yang semakin besar di segmen PBPU serta turunnya minat peserta PBPU untuk mengambil di kelas I dan II.

”Hasilnya justru kontraproduktif. Potensi penerimaan dari kelas I dan kelas II pada segmen PBPU akan menurun. Saya harapkan kenaikan tidak terlalu besar, dan lakukan perbaikan, yaitu penegakan hukum dan kualitas pelayanan kesehatan,” ucapnya.

Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf, rendahnya kepatuhan segmen PBPU dalam membayar iuran disebabkan oleh belum adanya penegakan hukum bagi peserta yang menunggak. Untuk itu, BPJS Kesehatan mendorong kepatuhan membayar dengan memberikan kemudahan dalam proses dan akses pembayaran peserta.

”BPJS kesehatan membuka luas chanel pembayaran untuk memudahkan pembayaran peserta JKN yang bermacam-macam demografinya. Pembayaran peserta mandiri diarahkan untuk dengan autodebet supaya lebih patuh. Di sampaing itu, kami tetap mengingatkan melalui SMS, telekolekting, dan kader JKN,” katanya.

Benahi tata kelola

Langkah pencegahan fraud atau kecurangan di fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL), harus digalakkan. Tata kelola pembayaran dengan teknologi informasi perlu dijalankan secara masif.

Ketua Kompartemen JKN Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Daniel Budi Wibowo mengatakan, integrasi akan dilakukan antara Sistem Rujukan Terpadu (Sisrute) Kementerian Kesehatan dan Health Facilities Information System (HFIS) BPJS Kesehatan.

”Melalui sistem integrasi, saat FKTP akan melakukan rujukan, maka harus melihat rumah sakit mana yang mampu dan ada tempat, melalui internet. Semua rumah sakit wajib mengunggah data kuota kamar dan kunjungan pasien rawat jalan yang belum terpakai. Harapannya, tidak ada lagi penumpukan pasien di satu rumah sakit ataupun penolakan rumah sakit karena alasan penuh,” ucapnya.


Sumber : Kompas.com

Berita Seputar Kesehatan

Tenggat Kenaikan Iuran JKN-KIS Belum Disepakati


Defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan semakin membengkak apabila iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat tidak dinaikkan. Namun, kenaikan iuran juga akan dibarengi pembaruan data kepesertaan dan redesain program jaminan.

Pemerintah dan DPR belum memutuskan tenggat kenaikan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dalam rapat kerja bersama Komisi IX dan XI DPR, Senin (2/9/2019).

Kenaikan iuran peserta dapat dilakukan setelah pembaruan data peserta program JKN-KIS selesai. Namun, keputusan kenaikan iuran tetap menjadi wewenang pemerintah.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, kenaikan iuran peserta program JKN-KIS untuk mendukung keberlangsungan BPJS Kesehatan dalam jangka menengah. Besaran kenaikan iuran juga sudah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar (ability to pay).

”Kenaikan iuran peserta diharapkan dapat mengatasi persoalan cash flow BPJS Kesehatan sehingga dapat melakukan pembayaran klaim fasilitas kesehatan tepat waktu,” kata Mardiasmo.

Setelah iuran dinaikkan, BPJS Kesehatan tetap perlu melakukan evaluasi lima tahun penyelenggaraan dan redesain program JKN-KIS. Redesain program didasarkan hasil audit dan temuan BPKP yang mencakup sistem kepesertaan, manajemen iuran, biaya manfaat fasilitas kesehatan, serta strategi pembayaran klaim.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengusulkan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI), baik PBI yang dibayarkan melalui APBN maupun APBD, naik dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000.

Adapun peserta bukan penerima upah kelas 3 naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000, kelas 2 naik dari Rp 51.000 jadi Rp 110.000, dan kelas 1 naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000.

Sementara itu, iuran peserta penerima upah badan usaha dari semula 5 persen dari penerimaan upah dengan batas atas upah Rp 8 juta menjadi Rp 12 juta. Untuk peserta penerima upah pemerintah, iuran yang sebelumnya 5 persen dari gaji pokok dan tunjangan keluarga menjadi 5 persen dari seluruh upah yang diterima (Kompas, 28/8/2019)

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, selama ini defisit BPJS Kesehatan ditengarai adanya gap antara iuran dan biaya per kapita. Pada 2019, rata-rata iuran peserta sebesar Rp 36.700 per orang, sementara rata-rata biaya kesehatan Rp 50.700 per orang.

Untuk itu, dibutuhkan upaya fundamental guna mencegah defisit semakin melebar, salah satunya menaikkan iuran peserta program JKN-KIS. Kenaikan premi per orang per bulan itu menjadi opsi paling memungkinkan untuk mempersempit gap antara iuran dan biaya.

”Defisit BPJS Kesehatan tahun 2019-2024 akan melebar jika tidak melakukan upaya yang sifatnya bauran kebijakan, termasuk dengan menaikkan iuran peserta,” kata Fahmi dalam rapat kerja bersama Komisi IX dan XI DPR di Jakarta, Senin (2/9/2019).

Mengutip data BPJS Kesehatan, defisit BPJS Kesehatan tersebut berpotensi melebar selama periode 2019-2024. Rinciannya, defisit tahun 2019 sebesar Rp 32,8 triliun menjadi Rp 39,5 triliun (2020), Rp 50,1 triliun (2021), Rp 58,6 triliun (2022), Rp 67,3 triliun (2023), hingga Rp 77,9 triliun (2024).

Pembaruan data

Anggota Komisi XI DPR, Misbakhun, berpendapat, pemerintah seharusnya memperbaiki data kepesertaan sebelum memutuskan kenaikan iuran. Hasil audit BPKP menunjukkan ada masalah data PBI tidak valid. Masalah tersebut harus segera diatasi untuk mencegah munculnya rasa ketidakadilan.

”Penyebab data peserta tidak valid bermacam-macam, mulai dari nomor induk kependudukan ganda sampai ada beberapa kolom identitas yang tidak terisi. Ini seharusnya jadi hal paling sederhana dalam verifikasi data,” kata Misbakhun.

Menurut dia, pemerintah perlu membentuk panitia khusus JKN-KIS untuk menyiapkan redesain program. Panitia khusus itu gabungan dari sejumlah pemangku kebijakan untuk memetakan masalah dan merumuskan solusi keberlangsungan BPJS Kesehatan. Mereka juga akan menyiapkan pembanding iuran peserta.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi Dulung menambahkan, pemerintah terus memperbarui data PBI. Per Agustus 2019, ada sekitar 4,5 juta peserta JKN-KIS yang dinonaktifkan karena tidak pernah mengakses fasilitas kesehatan.

”Data peserta yang dinonaktifkan itu akan digantikan dengan data yang sudah ada dalam basis data terpadu, tetapi belum menerima fasilitas kesehatan,” kata Andi.

Menurut data terpadu Kemensos, total peserta PBI mencapai 96,8 juta dari target 10 juta tahun 2019. Namun, tidak semua data PBI valid sehingga perlu diperbaiki dan disinkronkan dengan nomor induk kependudukan. Pembaruan data PBI diupayakan setiap sebulan sekali.


Sumber : Kompas.com

Berita Seputar Kesehatan

Cakupan Kepesertaan Masih Jadi Persoalan


Berbagai aspek masih menjadi persoalan setelah lima tahun program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat berjalan. Salah satunya adalah, cakupan kepesertaan semesta yang belum mencapai target. Untuk itu, penegakkan hukum bagi penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta sebaiknya dipertegas.

Koordinator Bidang Advokasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch, Timboel Siregar, saat dihubungi di Jakarta, Senin (2/9/2019) menilai, target pemerintah untuk mencapai cakupan jaminan kesehatan semesta (UHC) pada akhir 2019 sulit tercapai. Pemerintah menargetkan 95 persen penduduk Indonesia bisa terlindungi dalam sistem asuransi dengan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Di awal Agustus ini, jumlah peserta yang terdaftar sekitar 224 juta penduduk. Belum lagi ada sekitar 18 juta peserta non aktif. Artinya, dalam empat bulan lagi BPJS Kesehatan harus mampu merekrut lebih dari 30 juta penduduk sebagai peserta JKN atau rata-rata 6 juta penduduk per bulan. Target ini sulit dicapai, mengingat selama ini rata-rata rekrutmen sekitar 2 juta penduduk per bulan,” ujarnya.

Target ini sulit dicapai, mengingat selama ini rata-rata rekrutmen sekitar 2 juta penduduk per bulan.

Data BPJS Kesehatan menunjukkan hingga 1 Agustus 2019, jumlah peserta JKN-KIS 223.347.554 orang. Jumlah tersebut terbagi dari beberapa segmen, yakni segmen Peserta Bantuan Iuran/PBI APBN (96,6 juta orang), PBI APBD (37,3 juta orang), Peserta Penerima Upah/PPU Pegawai Negeri (17,5 juta orang), PPU Badan Usaha (34,1 juta orang), Peserta Bukan Penerima Upah (32,6 juta orang), serta bukan pekerja, seperti pensiunan, TNI, dan Polri (5,1 juta orang).

Menurut Timboel, pencapaian cakupan jaminan kesehatan semesta harus didukung dengan penegakkan hukum yang kuat. Sejumlah aturan sebenarnya sudah diterbitkan, namun implementasinya tidak berjalan optimal.

Aturan itu seperti Peraturan Pemerintah Nomor 86/2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Dalam aturan itu disebutkan, perusahaan badan usaha yg belum mengikutkan pekerjanya sebagai peserta JKN harus diberikan sanksi dengan tidak diberikan layanan publik.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 82/ 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional mewajibkan setiap orang ikut program JKN-KIS paling lambat 1 januari 2019. Jika tidak menjadi peserta program itu, warga bersangkutan harus diberikan sanksi dengan tidak mendapatkan layanan publik, seperti tidak mendapatkan surat izin mengemudi, paspor, dan izin mendirikan bangunan.

“Demikian juga Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) harus memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang belum mengintegrasikan peserta Jamkesda (jaminan kesehatan daerah) ke JKN,” kata Timboel.

Aspek kepesertaan perlu diperhatikan agar potensi iuran dari peserta bisa diterima secara optimal. Cakupan semesta ini juga menjadi tanda bahwa seluruh masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu telah terlindungi serta terjamin dalam mengakses fasilitas kesehatan yang terjangkau dan mumpuni.

Perekrutan kepesertaan

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, perekrutan kepesertaan program JKN-KIS menjadi tantangan bagi BPJS Kesehatan. Untuk mendorong kepesertaan di sektor PBPU, BPJS Kesehatan telah membuka berbagai jalur pendaftaran seperti melalui aplikasi di telepon pintar, sistem daring, serta sistem autodebet.

Selain itu, kendala lain ada pada segmen PPU BU. Badan usaha swasta yang belum mendaftarkan pegawainya sebagai peserta JKN adalah badan usaha sektor mikro. Karyawan dari badan usaha itu tak dapat masuk dalam skema JKN-KIS pada segmen PPU BU karena upahnya di bawah upah minimum kabupaten/ kota (UMK) sehingga harus mendaftar pada segmen peserta mandiri/PBPU.

“Kami juga telah menggerakkan 3.300 kader JKN se-Indonesia. Salah satu tugas mereka, selain untuk mensosialisasikan program ini juga membantu pendaftaran peserta mandiri,” ujarnya.

Secara terpisah, Anggota DPR Komis IX dari fraksi Partai Golongan Karya, Mukhamad Misbakhun menuturkan, pemerintah sudah mendukung penuh keberlanjutan program JKN-KIS. Setiap kementerian dan lembaga dinilai telah terlibat secara aktif selama program ini berjalan.

Meski begitu, persoalan dalam sistem jaminan sosial nasional ini masih terus terjadi, terutama terkait masalah defisit yang justru terus meningkat. “Kita perlu pikirkan ulang desain dari universal health coverage (UHC). Jadi, jangan sampai ada peserta yang sudah membayar rutin tetapi tidak mendapatkan manfaat yang memadai. Untuk itu, perbaikan, peningkatan, dan pemerataan kualitas dari fasilitas layanan kesahatan harus segera dipenuhi,” ujarnya.


Sumber : Kompas.com

Dapatkan Seputar Medis Indonesia dalam inbox Anda


Demo dan Konsultasi Gratis

Memaksimalkan kinerja rumah sakit dengan KMS


Tentang Mitrais

Mitrais adalah perusahaan perangkat lunak kelas dunia dengan kantor di Indonesia, Singapura, dan Vietnam. Pengembangan perangkat lunak dan layanan dukungan adalah keahlian inti kami dengan kantor yang tersebar di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Kami juga menawarkan produk dan dukungan untuk sistem tambang dan rumah sakit. Didirikan sejak tahun 1991, kami telah mengembangkan dan mengimplementasikan perangkat lunak kepada lebih dari 500 klien termasuk beberapa perusahaan terkemuka di Indonesia. Sistem kompetensi yang kami terapkan menjamin kualitas staf kami.

Informasi

Seputar Medis Indonesia menyajikan berita-berita seputar kesehatan dan rumah sakit di Indonesia yang bersumber dari Kompas, The Jakarta Post, Investor Daily, dan Bisnis Indonesia.

Bali (Development Center)

Jl. By Pass Ngurah Rai
gg. Mina Utama No.1
Suwung, Denpasar 80233, Bali, Indonesia

Tel.: +62 361 849 7952

Jakarta

Gedung Wirausaha, 8th Floor
Jl. H.R Rasuna Said Kav. C 5
Jakarta Selatan 12940, Indonesia

Tel.: +62 21 527 7636

Singapore

10 Anson Road
#03-05 International Plaza
Singapore 0799033

Tel.: +65 6407 1331

Other Offices
Hanoi | Bandung | Yogyakarta