Mitrais Medical
Newsletter


3 - 16 November 2019 | Edisi 290

Berlangganan

Apakah Anda kesulitan dalam mengidentifikasi pasien?

KMS memiliki master indeks pasien yang komprehensif yang memudahkan proses ini.

 Informasi lebih lanjut

Headline

Blighia Febty Kurnia – Warga Dunia


Sebagian orang menjalani hidupnya di kota yang sama dengan tempat kelahirannya. Sebagian lainnya cukup beruntung dapat berkeliling dunia ke berbagai lokasi yang menarik. Bogie, Konsultan Medis Mitrais salah satunya.

Terlahir dengan nama Blighia Febty Kurnia, kakek Bogie menyadari bahwa nama tersebut sulit untuk diucapkan. Sebagai gantinya, sang kakek mulai memanggilnya dengan nama Bogie, sebuah singkatan dari hari lahirnya dalam kalender Jawa (Rebo dan Legi). Nama panggilan ini terus melekat hingga sekarang.

Ayah Bogie bekerja di Kementerian Kehutanan yang mengharuskannya berpindah-pindah tempat tinggal. Hal ini membuat Bogie bahkan tidak yakin akan tempat kelahirannya! Namun satu hal yang dia tahu pasti adalah bahwa orangtuanya selalu mengutamakan pendidikan, sehingga mereka memutuskan agar Bogie tinggal bersama kakek neneknya di Jombang, Jawa Timur, dan di tempat inilah memori awalnya terbentuk. Tetapi, Bogie adalah seorang pelancong dunia dan iapun terus berpindah untuk melanjutkan pendidikannya.

Merantau jauh dari Jawa Timur, Bogie belajar dan lulus dengan gelar Master dari jurusan Teknik Ilmu Komputasi (Computational Science in Engineering) dari universitas bergengsi, Technische Universität Braunschwei di Jerman. Dikenal sebagai TU Braunschweig, universitas ini merupakan universitas teknik (Technische Universität) tertua di Jerman yang didirikan pada tahun 1745 sebagai Collegium Carolinum dan merupakan member dari TU9, sebuah organisasi berbadan hukum bagian dari institut teknologi Jerman yang terkenal dan terbesar. Selama kuliah, Bogie juga bekerja di Volkswagen pada bagian R&D, bertugas mengembangkan algoritma paralel untuk penghitungan medan magnet. Hal ini mengantarkannya untuk menerbitkan tulisannya di jurnal IEEE yang terkenal. Mengagumkan!

Akan tetapi, Bogie menyadari perbedaan antara dirinya dan rekan sekerjanya. Jika rata-rata orang yang bekerja di bidang ini cenderung pendiam dan introvert, Bogie suka berdiskusi mengenai persoalan bisnis dan memberikan saran seputar IT. Terlebih lagi, pengalamannya di Eropa membuktikan kemampuannya dalam hal konsultasi sangatlah penting.

Setelah orang tuanya pensiun dan menetap di Bali, Bogie merasa di Mitrais, ia dapat menghabiskan waktu bersama keluarganya – istri Bogie adalah seorang dokter gigi dan mereka memiliki 2 orang anak berusia 13 dan 8 tahun – dan juga sekaligus memanfaatkan kemampuan dan pengalamannya yang luas di bidang IT untuk membantu meningkatkan keselamatan pasien di rumah sakit dengan cara membantu klien memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya. Hal ini menjadi tujuan utamanya. Namun dia tetap dapat melancong, bahkan mengunjungi Afrika untuk keperluan pekerjaannya di Mitrais. Ungkap Bogie, “Inilah mengapa kesempatan menjadi konsultan bisnis di Mitrais sangat sesuai dengan passion saya. Mitrais merupakan perusahaan internasional yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bekerja dengan klien internasional, sekaligus mendapatkan pengalaman internasional.”

Salah satu hobi Bogie lainnya adalah memasak dan menghabiskan waktu bersama keluarganya di Bali menikmati masakannya. Berada di pulau yang indah ini membuatnya dapat dengan mudah menemukan tempat untuk bersantai dan menikmati pemandangan. Ia mengatakan, “Terkadang saya merasa bahwa setiap hari terasa seperti liburan di Bali!”.

Tetapi, apa rahasianya untuk terus berhasil dalam pekerjaannya setiap hari? Ungkapan favoritnya adalah “Lakukan segala hal sebaik mungkin dan biarkan Tuhan menyempurnakannya”. Setiap kali ia menghadapi masalah yang tidak pernah ia hadapi sebelumnya, atau merasa stres saat bekerja, Bogie kembali mengingat ungkapan tersebut dan merasakan bahwa akan selalu ada pertolongan.

Mitrais sangat beruntung memiliki sosok dengan latar belakang internasional seperti Bogie!


Sumber : Mitrais News - Featured Employee

Headline

Fitur dan Manfaat Ksatria Medical Systems (KMS) – CPOE


Seputar Medis Indonesia menghadirkan rangkaian artikel yang mengupas setiap fitur dan manfaat yang tersedia dalam KMS untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi para pembaca.

Salah satu fitur dalam KMS, CPOE, memiliki berbagai manfaat sebagai berikut:

Permintaan Prosedur Pemeriksaan Medis

Permintaan prosedur pemeriksaan medis akan memberitahu Staf Administrasi untuk menjadwalkan prosedur.

Permintaan Dukungan Diagnostik

Meminta tes patologi, radiologi dan tes diagnostik lainnya secara elektronik memastikan bahwa tes terjadwal sesegera mungkin sehingga diagnosis dapat segera dibuat dan perawatan pasien dapat dimulai tepat waktu.

Pemesanan Obat-obatan

Memesan obat-obatan (e-resep) berarti bahwa obat-obatan pasien telah siap diambil ketika mereka tiba di apotek. Hal ini menghapus waktu tunggu pasien dan membantu staf farmasi dalam mengatur beban kerjanya secara lebih baik.

Permintaan Rawat Inap

Memerintahkan rawat inap secara otomatis memesan bed dan meminta staf administrasi untuk segera mulai persiapan perawatan pasien.

Rujukan

Merujuk pasien ke klinik spesialis secara elektronik membantu dokter spesialis untuk segera memulai persiapan yang dibutuhkan.

Janji Periksa Pasien

Membuat perjanjian pemeriksaan tidak lanjut di klinik secara langsung, memastikan pasien datang untuk pemeriksaan yang dibutuhkan.

Bank Darah

Permintaan darah bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah dapat langsung disampaikan ke Bank Darah, sehingga staf rumah sakit dapat langsung menyiapkan stok darah.

Pemantauan

Dokter dapat memantau status semua permintaannya, menghilangkan tindak lanjut lewat telepon dan pesan elektronik yang memakan waktu.


Sumber : Mitrais News

Berita Internasional

Google Ingin Menciptakan Alat Pencari Rekam Medis yang Mutakhir untuk Dokter


Google menginginkan proses pencarian menjadi pusat dari segala hal yang Anda lakukan. Saat ini, langkah logis yang diambil untuk menjadikan produk pencariannya sebagai titik akses semua konten di dunia maya, raksasa internet ini mengalihkan fokusnya pada layanan kesehatan.

David Feinberg, pimpinan inisiatif Google Health yang baru saja ditunjuk, menggarisbawahi rencana untuk memudahkan dokter dalam mencari rekam medis pasien, dan meningkatkan kualitas hasil pencarian yang terfokus pada kesehatan di seluruh Google dan YouTube.

“Bayangkan kolom pencarian di bagian atas rekam medis elektronik (RME) Anda yang tak memerlukan pelatihan,” kata Feinberg pada konferensi layanan kesehatan HLTH di Las Vegas minggu lalu.

Menurut Feinberg, dokter dapat langsung mengetik pada kolom pencarian, dengan sistem yang menampilkan hasil yang sesuai dengan pencarian secara otomatis. Contohnya, dokter cukup mengetikkan angka “87” untuk mendapatkan rincian tentang pasien berusia 87 tahun dengan riwayat kanker perut.

Saat ini belum jelas seberapa jauh sistem ini telah dikembangkan, tetapi indikasinya menunjukkan bahwa Mountain View tengah menciptakan laman web terpisah yang serupa dengan Google Flights, dikhususkan untuk pencarian di bidang kesehatan.

Feinberg direkrut bulan November lalu untuk mengawasi inisiatif kesehatan milik raksasa teknologi ini yang terpecah-pecah – termasuk Google Fit, fitur kesehatan dalam Google Search, G Suite untuk bisnis layanan kesehatan, penawaran penelitian kesehatan berbasis kecerdasan buatan, dan produk-produk sampingan dari Alphabet, seperti DeepMind Health, Verily, dan Calico.

Dan belum termasuk akuisisi Nest, Senosis, dan Fitbit, yang kesemuanya memengaruhi proses jangka panjang dalam sektor layanan kesehatan Amerika Serikat senilai $3 trilyun.

Tetapi induk perusahaan Google, Alphabet, bukanlah satu-satunya perusahaan yang merambah industri kesehatan saat ini. Apple (dengan klinik medis), Amazon (dengan peresepan obat-obatan), Facebook (dengan pengingat kesehatan), dan Uber (dengan transit medis) semua telah mengambil langkah menuju industri yang diharapkan akan terus berkembang di tahun-tahun mendatang.

Bukan itu saja. Awal bulan Juli ini, Apple, Google, Amazon, dan Microsoft bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi dan rumah sakit besar untuk mendapatkan standar data baru agar dapat memberikan akses gampang bagi konsumennya dalam mengakses informasi medis.

Teknologi berkembang pesat bersinggungan dengan layanan kesehatan, perkembangannya memberikan ruang yang luas untuk terus berlanjut tanpa persaingan langsung satu sama lain, setidaknya untuk saat ini. Akan menarik untuk mengamati persaingan ini di masa mendatang.


Sumber : The Next Web

Berita Internasional

Bagaimana Layanan Kesehatan yang Berkesinambungan Dapat Mengoptimalkan Kepuasan Pasien dan Rumah Sakit


Perangkat pengantaran obat-obatan yang terintegrasi dapat memberikan data kuantitatif mengenai konsumsi obat-obatan sehingga meningkatkan keterlibatan pasien dan menjadi langkah maju menuju pembayaran yang berdasarkan peningkatan nilai.

Layanan kesehatan telah didigitalisasi dengan pesat pada satu dekade terakhir, dengan meluasnya penggunaan rekam medis elektronik (RME), terintegrasinya perangkat di rumah sakit dan laboratorium, serta telepon pintar dan tablet untuk mendukung tenaga medis profesional.

Di saat yang sama, obat-obatan resep – terutama untuk pasien penyakit kronis – lebih banyak ditebus untuk digunakan di rumah daripada di rumah sakit, menunjukkan kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan digitalisasi mobile guna memantau kecocokan obat.

Untungnya, ketersediaan koneksi berbiaya rendah seperti Bluetooth dan akses universal pada teknologi mobile seperti telepon pintar telah membuka kesempatan-kesempatan baru di bidang ini. Dengan telepon pintar yang sudah terhubung secara integral ke hampir semua pasien di seluruh dunia, langkah berikutnya adalah menggunakannya untuk mendukung ketepatan pengobatan dan manajemen penyakit.

Keyakinan pada potensi konektivitas untuk meningkatan ketepatan pengobatan melalui kegunaan, peringatan waktu konsumsi obat, dukungan untuk pasien jarak jauh dan fitur lain yang lebih baik yang mendukung perubahan kebiasan telah mendorong pengembangan alat pengantaran obat-obatan. Tetapi, sebagaimana industri layanan kesehatan terus maju menuju model pembayaran berdasarkan nilai selaras dengan pembayaran berdasarkan jumlah, latar belakangnya pun mulai berubah.

Menyelaraskan kebutuhan pasien, rumah sakit dan perusahaan farmasi dengan proses penggantian biaya layanan kesehatan sangatlah penting dan mungkin paling baik dicapai dengan mengubah fokus dari kepatuhan ke peningkatan hasil. Tetapi kepatuhan hanyalah satu bagian saja. Hasil yang buruk dari perawatan terapi dapat disebabkan ketidak-patuhan dan/atau tidak adanya respon. Satu langkah maju menuju layanan kesehatan berbasis nilai dengan memahami bahwa pasien tidaklah sama, jadi meresepkan obat dengan dosis yang sama untuk semua pasien tidaklah optimal. Kita perlu mengarah ke pengobatan yang presisi atau personal, dimana pengobatan dirancang sesuai kebutuhan masing-masing individu.

Dukungan pada Pembayaran Berdasarkan Hasil

Selain memberikan kepuasan pasien yang lebih baik, perangkat pengantaran obat-obatan yang terhubung dapat menghasilkan data yang terpercaya mendekati waktu nyata, membantu rumah sakit, pasien dan perusahaan farmasi memahami obat mana yang berkhasiat dan yang tidak. Rumah sakit dapat menggunakan data penggunaan obat yang dikumpulkan langsung dari perangkat dan terhubung dengan hasil laporan pasien elektronik (ePros) dan biomarker digital untuk memahami kerja obat-obatan pada kondisi sesungguhnya dan juga memantau efek pengobatan pada level individual maupun sekelompok orang. Data ini dapat juga diintegrasikan pada RME, yang membantu mengumpulkan data diagnosis, resep, kecocokan pengobatan dan pengukuran hasil. Keuntungan digital ini memberikan keuntungan dua kali lipat: kemampuan untuk memberikan tagihan berdasarkan hasil pengobatan secara akurat dan memberikan perawatan personalisasi yang lebih responsif.

Di masa mendatang, teknologi pemantauan yang terhubung pada telepon genggam akan memantau aktivitas pasien, jadwal tidur dan kebiasaan lainnya untuk mengukur keberhasilan pengobatan lebih lanjut. Sebagai tambahan pada dukungan pengembalian tagihan di kondisi yang berdasarkan nilai saat ini, data ini dapat membantu rumah sakit untuk merancang dan meningkatkan efektivitas rencana pengobatan pasiennya.

Menciptakan Kesempatan yang Menguntungkan Semua Pihak

Perintis yang mau berinvestasi dalam pengembangan perangkat pengantaran obat-obatan yang inovatif dan terhubung memiliki kesempatan unik untuk menciptakan situasi saling menguntungkan bagi semua pihak terkait. Seperti halnya dengan perkembangan proyek, mitra yang tepat juga penting.

Memilih mitra penyedia perangkat dari awal hingga akhir yang memiliki riwayat baik dalam membantu perusahaan farmasi dan pengantaran obat-obatan mempercepat waktu pengiriman obat dengan cara menyingkat rancangan dan produksi; yang memahami aturan khusus di pasar lokal; dan yang menawarkan platform kesehatan yang terhubung secara terukur sehingga memungkinkan berbagi informasi dan analisa dengan aman dan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan di beragam area terapi.

Peningkatan bukti menunjukkan bahwa pasien yang menggunakan perangkat pengantaran obat yang terhubung memiliki tingkat kecocokan pengobatan yang tinggi dan membutuhkan pengobatan jangka panjang. Secara konsisten tingkat kecocokan yang tinggi menambah nilai, karena obat-obatan tak dapat membantu pasien yang tidak mengonsumsinya. Perangkat pengantaran obat yang terhubung dapat berperan penting dalam menangkap data penggunaan obat secara terpercaya.

Data ini dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, penggunaan sumber daya berbiaya tinggi secara efektif dan meningkatkan penggantian tagihan. Saat dikombinasikan dengan hasil laporan pasien dan data biomarker digital dari perangkat biosensor, data ini berpotensi kuat untuk meningkatkan hasil dan kualitas hidup pasien penderita penyakit kronis.


Sumber : Medical Design & Outsourcing

Berita Internasional

Turunnya Angka Layanan Kesehatan Primer Nasional Berkaitan dengan Kunjungan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Elektronik yang Lebih Komprehensif


Angka pemeriksaan pada layanan pemeriksaan primer secara nasional menurun, tetapi analisa menunjukkan bahwa pemeriksaan langsung menjadi lebih komprehensif dan perawatan tindak lanjut telah beralih secara online. Peneliti menganalisa data sampel dari 3,6 miliar pasien dewasa yang melakukan layanan pemeriksaan primer dari tahun 2008 hingga 2015, dikumpulkan melalui survei pada dokter yang diteliti oleh National Ambulatory Medical Care Survey. Mereka menemukan kunjungan ke layanan pemeriksaan primer menurun dari 336 juta menjadi 299 juta kunjungan tiap tahunnya, menunjukkan angka penurunan sebesar 20% selama masa penelitian. Angka penurunan kunjungan terbesar ada pada pasien berusia 65 tahun ke atas, pasien kulit putih, dan pasien di daerah pelosok.

Secara berkelanjutan, dokter pada layanan primer memberikan pemeriksaan dan prosedur preventif tiap kali memeriksa pasien, dengan lebih banyak diagnosis yang dikeluarkan dan obat-obatan yang diresepkan. Selama masa penelitian, dilaporkan jumlah dokter yang menawarkan komunikasi online secara aman meningkat sebesar 60%, dengan peningkatan penggunaan rekam medis elektronik sebesar 44%. Temuan ini menawarkan interpretasi yang menggembirakan bahwa menurunnya jumlah kunjungan pada layanan primer per kapita disebabkan dua hal pengembangan layanan pemeriksaan primer, diantaranya, dokter melakukan pemeriksaan yang lebih lama dan komprehensif, dan meningkatnya pemeriksaan tanpa tatap muka untuk mengatasi masalah di luar pemeriksaan langsung.


Sumber : EurekAlert!

Berita Internasional

Adakah Masa Depan untuk Rekam Medis Elektronik?


Ada banyak tantangan dalam membuat rekam medis elektronik (RME) lebih terintegrasi, termasuk diantaranya kustomisasi terus-menerus, perlindungan pasar bagi penyedia RME, perlindungan pasar bagi sistem kesehatan, dan faktor teknologi. Hal-hal tersebut hanyalah beberapa tantangan untuk membuat RME lebih terintegrasi. Artikel ini hanya akan membahas tentang masalah kustomisasi saja.

Saat ini, jika Anda adalah sistem kesehatan yang menggunakan sistem RME terbaik dan di sisi lain adalah sistem kesehatan berbeda yang menggunakan penyedia RME yang sama dengan Anda, kedua sistem ini tidak akan berkomunikasi secara langsung satu sama lain karena keduanya telah dikustomisasi sedemikian rupa sehingga elemen data tidak akan langsung cocok. Jadi seorang pasien dari dokter yang menggunakan sistem Cerner, Epic atau Allscripts dapat memeriksakan diri di IGD rumah sakit lain yang menggunakan sistem yang sama, tetapi data rahasia dari ruang periksa dokter sebelumnya tidak akan muncul pada catatan pasien di rumah sakit lain. Hal terbaik yang telah dilakukan untuk mengatasi interoperabilitas adalah membuat salah satu sistem agar dapat mengirimkan data pasien dalam versi pdf kepada sistem lain supaya dapat dilihat, hal ini bisa dikatakan versi moderen dari mesin faksimili.

Pertanyaan yang sering muncul dari perspektif pasien adalah, “Kenapa dibutuhkan keputusan kongres untuk memaksa penyedia RME agar mengintegrasikan teknologinya satu sama lain?” Seperti produk teknologi lainnya, semakin banyak informasi yang mengalir dari satu sistem ke sistem lain, semakin besar akses kedua pihak untuk mendapatkan data yang lebih baik tentang penggunanya. Kami melihat hal ini terjadi ketika website memungkinan Anda untuk masuk dengan Amazon atau Google. Tetapi di dunia layanan kesehatan, dimana pertukaran data antar penyedia RME adalah hal yang paling penting, penyedia RME terbaik memutuskan untuk membuat platform pertukaran informasinya sendiri daripada menggunakan standar industri untuk bertukar data granular. Latar belakangnya adalah warisan penyedia RME sebelumnya yang telah memperebutkan pasar dan menyandera konsumennya dalam ekosistemnya, berarti bahwa mereka tidak dapat beralih dari software yang digunakan tanpa penghalang yang signifikan dan kekhawatiran akan kehilangan data. Di bawah Undang-Undang Layanan Terjangkau, penyedia RME dipaksa untuk membuka data mereka agar terbuka pula akses pertukaran data dan dan bahasa komunikasi biasa seperti misalnya FHIR. Langkah berani ini telah menciptakan kesempatan besar dalam inovasi pada data layanan kesehatan yang dapat dipertukarkan daripada yang ditutup rapat.


Sumber : Forbes

Berita Seputar Kesehatan

Antrean Masih Jadi Keluhan Pasien


Sejumlah pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan masih mengeluhkan lama antrean berobat di fasilitas kesehatan. Mereka berharap antrean bisa dipersingkat ketika pemerintah menerapkan kenaikan iuran mulai tahun depan.

Salah satu peserta JKN, Aflin Anugrah (6), misalnya harus mengantre hingga dua jam untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soetomo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (4/11/2019). ”Saya ambil antrean pukul 07.00 ternyata sudah ramai, akhirnya dapat nomor 120,” ujar Maryono (39), ayah Alfin, yang berangkat dari Lamongan pukul 05.00.

Dia mengaku kaget dengan panjangnya antrean, padahal loket baru dibuka pukul 07.00. Di Lamongan antrean tidak sepanjang di RSUD Soetomo karena jumlah pasien tidak sebanyak di RSUD Dr Soetomo.

Maryono yang merupakan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran ini berharap, antrean pasien dapat dipercepat. Sebab, selama ini antrean saat berobat selalu lama sehingga menyulitkan pasien, terutama dari luar kota seperti dirinya.

Terlebih tahun depan iuran BPJS Kesehatan akan dinaikkan sehingga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan. ”Jangan hanya iuran dinaikkan, tetapi pelayanan harus ditingkatkan,” ujarnya.

Aplikasi BPJS Kesehatan melalui telepon pintar memudahkan warga untuk mengurus jaminan kesehatan, seperti terlihat di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Pancoran, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Pasien JKN lainnya, Al Ridho (18), menilai, pelayanan yang diberikan dokter cukup baik. Fasilitas yang ada di rumah sakit pun cukup memadai. Namun, antrean dinilai masih panjang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres itu mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020.

Dalam ketentuan Pasal 34 diatur bahwa iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas 3 meningkat dari Rp 25.000 menjadi Rp 42.000, iuran peserta atau mandiri kelas 2 meningkat dari Rp 51.000 ke Rp 110.000, dan iuran peserta kelas 1 akan naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000.

Sementara iuran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari anggaran pemerintah akan berlaku surut pada 1 Agustus 2019 yang menyebutkan iuran meningkat dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita menuturkan, Pemkot Surabaya menaikkan anggaran untuk membayar premi bagi peserta PBI dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Pada 2020, anggaran disediakan Rp 184 miliar, naik dari tahun 2019 Rp 167 miliar.


Sumber : Kompas.com

Berita Seputar Kesehatan

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Perbaikan Layanan Dituntut Komprehensif


Kenaikan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia merupakan keniscayaan karena besaran iuran sebelumnya tidak sesuai dengan besarnya pembiayaan layanan kesehatan yang dimanfaatkan. Meski begitu, kenaikan ini seharusnya diiringi dengan peningkatan serta perbaikan layanan kesehatan bagi peserta secara menyeluruh.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi saat dihubungi di Jakarta, Senin (4/11/2019) menuturkan, pascakeputusan Presiden menaikkan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), pelayanan bagi peserta dituntuk lebih prima dan andal. Diskriminasi pelayanan kesehatan yang terjadi antara peserta JKN-KIS dan nonpeserta JKN-KIS tidak perlu lagi terjadi.

Ia menambahkan, ada tiga hal utama yang seharusnya dilakukan pemerintah bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebelum kenaikan iuran diberlakukan. Pertama, pembersihan data (data cleansing) pada segmen peserta penerima bantuan iuran (PBI) dilakukan secara tepat. Menurut dia, sejumlah masyarakat mampu masuk dalam peserta PBI. Padahal, masih ada masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak menerima jaminan kesehatan sebagai peserta PBI tersebut.

Kedua, semua perusahaan perlu dipastikan telah mendaftarkan karyawan ataupun tenaga kerjanya sebagai peserta JKN-KIS. “Sampai detik ini masih lebih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai anggota BPJS Kesehatan daripada yang sudah menjadi anggota,” katanya.

Ketiga, kenaikan cukai rokok yang telah berjalan saat ini secara langsung harus dialokasikan untuk pembiayaan BPJS Kesehatan. Alokasi itu terutama untuk penanggulangan kesehatan dari aspek prevented dan promotif yang belum maksimal dilakukan.

“Jika ketiga hal itu belum dilakukan secara menyeluruh, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang besarannya sangat ekstrem tidak perlu dilakukan. Apabila memang harus dinaikkan jangan sampai besarannya sampai 100 persen,” ucapnya.

Perubahan besaran iuran peserta JKN-KIS sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres itu mengatur iuran untuk peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja atau peserta mandiri kelas III naik dari Rp 25.500 per orang per bulan jadi Rp 42.000. Iuran PBPU kelas II naik dari Rp 51.000 jadi Rp 110.000 dan peserta mandiri kelas I dari Rp 80.000 naik jadi Rp 160.000.

Untuk iuran peserta penerima upah badan usaha (PPU) dari semula 5 persen dari penerimaan upah dengan batas atas upah Rp 8 juta dinaikkan batasannya menjadi Rp 12 juta. Sementara peserta penerima upah pemerintah, iuran yang sebelumnya 5 persen dari gaji pokok dan tunjangan keluarga menjadi 5 persen dari seluruh upah yang diterima.

Turun kelas

Kenaikan besaran iuran bagi peserta JKN-KIS, terutama pada peserta mandiri yang signifikan, menurut Kepala Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, berpotensi menyebabkan perserta mandiri kelas 1 dan kelas 2 memilih untuk turun kelas menjadi kelas 3. Hal ini karena iuran yang harus dibayarkan terlalu besar.

Selain itu, kenaikan yang signifikan ini juga bisa menyebabkan semakin besar jumlah peserta nonaktif. Peserta JKN-KIS pada segmen peserta mandiri masih banyak diisi oleh masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak tertampung dalam kuota peserta PBI yang dijamin pemerintah. Dengan besaran iuran yang terlalu tinggi, kemampuan membayar dan keinginan untuk membayar akan menurun.

Hal itu juga diutarakan oleh Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Samosir. Ia mengatakan, “Sangat memberatkan khususnya kelompok masyarakat yang tergolong miskin dan tidak mampu tetapi belum terdaftar sebagai peserta PBI. Apabila dalam satu keluarga ada 4 orang, dengan iuran baru berarti iuran mencapai Rp160 ribuan untuk kelas tiga, belum lagi kelas satu yang artinya sampai Rp 620.000.”

Menurut Tony, pemerintah sebaiknya memperbaiki akar masalah dari program JKN-KIS, seperti tagihan bagi peserta yang menunggak iuran, perbaikan menajemen klaim, serta mengevaluasi sistem rujukan yang justru dinilai merugikan. Masih banyak persoalan pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS yang belum diselesaikan. Persoalan itu seperti antrean peserta yang masih panjang serta ketersediaan obat yang masih terbatas.

Juru Bicara Komunitas Peduli BPJS Kesehatan, Johan Imanuel, menurutkan, kewajiban BPJS Kesehatan dalam UU BPJS perlu ditegaskan kembali. Dalam aturan itu, BPJS Kesehatan wajib mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk kepentingan peserta. Selain itu, BPJS Kesehatan wajin memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

“Apakah kewajiban BPJS Kesehatan sudah dimaksimalkan dengan baik demi kepentingan dan manfaat peserta? Apakah kenaikan iuran merupakan bagian dari kepentingan dan manfaat peserta, perlu dikaji kembali,” katanya.

Perbaikan layanan

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto menuturkan, penyesuaian besaran iuran peserta JKN-KIS tentu akan diiringi dengan pembenahan kualitas layanan kesehatan. Sebelum besarnya iuran diberlakukan, yakni pada 1 Januari 2020 untuk peserta mandiri dan peserta PPU BU, koordinasi dengan berbagai lintas sektor akan dilakukan. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan pembenahan layanan kesehatan segera dilakukan.

“Pembenahan di FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama) juga menjadi perhatian. Pelayanan yang diberikan harus lebih baik, termasuk dalam mengatasi 144 penyakit. Kualitas dan kompetensi terus ditingkatkan sehingga masyarakat otomatis bisa terlayani dengan baik,” ucapnya.

Pembenahan lainnya adalah pada peningkatkan pemanfaatan teknologi dalam sistem rujukan. Sisrute atau sistem rujukan terintegrasi akan semakin dikembangkan di pusat layanan kesehatan dengan infrastuktur yang baik. Sistem ini menjadi solusi atas penumpukan antrean pasien JKN-KIS yang dirujuk.

Menteri Koordinator Bidang Pembangungan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menegaskan, “Dalam waktu dekat ini akan diselesaikan (permasalahan layanan JKN-KIS). Akan ada peningkatan layanan kesehatan. Pemerintah pasti akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.”

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf menyampaikan, setelah keputusan penyesuaian iuran peserta JKN-KIS dikeluarkan, pembayaran klaim ke rumah sakit yang selama ini terkendala akan menjadi langkah pertama yang akan dilakukan. BPJS Kesehatan saat ini masih menunggu pencairan dana dari pemerintah atas selisih iuran peserta PBI yang seharusnya mulai berlaku sejak 1 Agustus 2019.

“Hal lain yang kita dorong adalah di faskes tingkat pertama. Layanan di faskes ini perlu dioptimalkan sehingga masyarakat lebih mudah. Artinya, antrean bisa dikurangi sehingga tidak perlu menunggu lama. Pelayanan secara medis akan bisa ditangani di faskes tingkat pertama. Jadi, kapitasi berbasis komplemen (tidak terpisahkan) terus didorong agar dipatuhi oleh faskes tingkat pertama,” ucapnya.


Sumber : Kompas.com

Berita Seputar Kesehatan

Antisipasi Dampak Kenaikan Iuran JKN-KIS


Pemerintah menaikkan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS hingga 100 persen per 1 Januari 2020. Meski ada yang menolak, sebagian peserta tak mempermasalahkannya walau berharap ada perbaikan layanan khususnya terkait antrean.

Maya (59), warga Gandaria Selatan, Jakarta Selatan sudah berkali-kali berobat ke Puskesmas Kelurahan Gandaria Selatan dan Puskesmas Kecamatan Cilandak untuk memeriksakan gigi, telinga dan pemeriksaan kesehatan umum. Layanan yang diberikan lumayan baik walau antrean berobat bisa mencapai beberapa jam.

Mengetahui rencana pemerintah menaikkan iuran JKN-KIS hingga dua kali lipat mulai tahun depan, Maya yang semula menjadi peserta untuk layanan kelas I menurunkan kelas kepesertaannya menjadi kelas II sejak Oktober lalu.

“Iuran BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sebutan populer masyarakat untuk JKN-KIS) kelas I yang naik jadi Rp 160.000 terlalu tinggi buat saya. Jadi, saya turun ke kelas II yang harganya Rp 110.000,” katanya saat ditemui Kompas di Puskesmas Cilandak, Jakarta Selatan, Senin 94/11/2019). Kenaikan sebesar itu masih bisa diterima dan tak terlalu tinggi baginya.

Semula, peserta JKN-KIS kelas I harus mengiur Rp 80.000 per orang per bulan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, iuran peserta kelas I jadi Rp 160.000. Sedangkan untuk peserta kelas II yang semula membayar Rp 51.000 per orang per bulan, maka ke depannya harus membayar Rp 110.000.

Rencana turun kelas kepesertaan JKN-KIS juga diungkap Yanto (60), warga Gandaria Selatan lainnya. Ia berencana turun kelas layanan sebelum tarif iuran diberlakukan mulai 1 Januari 2020 mendatang. Meski iuran kelas II yang baru tetap lebih tinggi dibanding iuran kelas I lama, namun besaran kenaikannya masih bisa diterimanya.

Selain turunnya kelas layanan, Kepala Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengingatkan kenaikan iuran juga berpotensi meningkatkan jumlah peserta nonaktif, terdaftar jadi peserta tapi tak rutin membayar iuran. Situasi itu akan terjadi pada kelompok peserta mandiri dari masyarakat miskin dan tak mampu yang tidak tercakup sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI).

“Iuran yang terlalu tinggi akan menurunkan kemampuan dan keinginan membayar iuran,” katanya.

Antrean

Meski demikian, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan penyesuaian besaran iuran JKN-KIS tentu akan diiringi pembenahan kualitas layanan. “Pembenahan di FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama) menjadi perhatian,” katanya.

Pelayanan yang diberikan di FKTP, lanjut Terawan, harus lebih baik, termasuk untuk mengatasi 144 penyakit dasar. Kualitas dan kompetensi tenaga medis dan kesehatan juga akan terus diperbaiki.

Di luar persoalan layanan medis yang diberikan, keluhan terbesar masyarakat umumnya antara lain terkait panjangnya antrean dan tidak tersedianya semua jenis obat.

Antrean berjam-jam itu terjadi mulai dari pendaftaran, antre dilayani dokter, hingga mendapat obat dari bagian farmasi atau apotek. Siapapun pasti bosan dan lelah menunggu berjam-jam, apalagi bagi orang sakit yang antre berobat.

Matrais (68), peserta JKN-KIS yang ditemui di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat untuk memeriksa jantungnya mengaku menghabiskan 3,5 jam untuk pendaftaran. Untuk diperiksa dokter, dia harus antre lagi berjam-jam demi diperika sekitar 15 menit. Matrais yang tiba di rumah sakit pukul 08.30, biasanya baru pulang pukul 16.00 setelah dapat obat.

Antrean panjang juga dialami Yusran (53) warga Tanjung Balai, Sumatera Utara saat menjalani rawat jalan rujukan di RSUD Pirngadi, Medan. Ia menghabiskan waktu lebih dari 5 jam, sejak mendaftar hingga mendapat obat. Namun itu tidak cukup, karena Selasa (5/11/2019) ini, Yusran diminta datang lagi untuk pemeriksaan ultrasonografi (USG) dan mengambil hasil laboratorium.

Dengan antrean berjam-jam itu, S Purba (55), warga Medan yang berobat di RSUD Pirngadi mengatakan kenaikan iuran JKN-KIS terasa sangat berat ditengah minimnya kualitas layanan. Baginya, antre di dokter sangat berat karena meski sudah mendaftar pukul 10.00, dokter baru ada pukul 13.000.

“Selama tiga jam menunggu di poliklinik gigi tidak ada dokter. Padahal, ketersediaan dokter di jam pelayanan itu kebutuhan dasar,” katanya.

Panjangnya antrean itu makin memberatkan khususnya bagi pasien luar kota yang mendapat rujukan di rumah sakit dengan tipe lebih tinggi di kota lain. Maryono (39) warga Lamongan, Jawa Timur yang mengantarkan anaknya Aflin Anugrah (6) berobat ke RSUD Soetomo, Surabaya. Mereka berangkat dari Lamongan pukul 05.00 dan tiba di RSUD Soetomo pukul 07.00. Meski masih pagi, nyatanya antrean sudah panjang hingga dia mendapat nomor antrean 120.

“Jangan hanya iuran dinaikkan, tetapi pelayanan harus ditingkatkan,” kata Maryoto yang merupakan peserta PBI.

Ketersediaan obat

Selain antrean, ketersediaan obat juga banyak dikeluhkan. Ismail (48), keluarga pasien pengguna JKN-KIS dari Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat mengaku tidak masalah naiknya iuran JKN-KIS asalkan layana pengobatan makin baik. Masalahnya, selama memakai JKN-KIS, dia sering tidak mendapatkan obat yang diminta dokter di apotek RS.

“Mau tidak mau saya harus ambil obat di luar RS yang tidak masuk dalam jaminan BPJS Kesehatan. Karena butuh, saya tetap membelinya,” katanya.

Kenaikan iuran JKN-KIS juga berpotensi menimbulkan beban keternagakerjaan bagi pemberi kerja karena berlangsung ditengah lesunya ekonomi Indonesia. Terlebih, batas atas gaji per bulan yang jadi dasar perhitungan iuran peserta pekerja penerima upah naik dari Rp 8 juta jadi Rp 12 juta. Kenaikan itu membuat pengusaha harus menyiapkan dana tambahan untuk membayar iuran pekerjanya.

“Kami tidak keberatan bergotong royong asalkan kondisi ekonomi dan bisnis di Indonesia memadai,” kata Ketua Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia Harijanto.

Lesunya ekonomi Indoneia itu tampak dari proyeksi Bank Dunia yang mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1 persen jadi 5,0 persen pada 2019 dan 5,2 persen jadi 5,1 persen pada 2020. Sedangkan Dana Moneter Internasional menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,2 persen pada 2019 dan 2020 menjadi 5 persen pada 2019 dan 5,1 persen pada 2020.

Wakil ketua Umum Bidang ketengakerjaam dan Hubungan Industrial Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anton J supit mengingatkan kenaikan iuran JKN-KIS dikhawatirkan akan membuat investor tidak tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Karena itu pemerintah harus menemukan titik tengah hingga iklim investasi di Indonesia tetap kondusif.


Sumber : Kompas.com

Berita Seputar Kesehatan

Menjaga Keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional


Keputusan pemerintah menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat menuai polemik. Kenaikan iuran itu jadi bagian strategi mengatasi defisit pembiayaan program itu.

Pemerintah secara telah menaikkan iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat. Keputusan yang dikeluarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ini berlaku mulai 2020. Salah satu tujuannya untuk mengatasi masalah defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam pembiayaan program tersebut.

Namun, berbagai polemik muncul setelah kebijakan tersebut dikeluarkan. Sebagian besar pihak mendukung keputusan tersebut, tetapi sebagian pihak lainnya menganggap besaran kenaikan yang diatur terlalu tinggi. Hal ini terutama kenaikan pada kelompok peserta mandiri atau peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) di semua kelas. Untuk peserta mandiri kelas III naik dari Rp 25.500 per orang per bulan menjadi Rp 42.000. Iuran peserta mandiri kelas II dari Rp 51.000 naik jadi Rp 110.000 dan peserta mandiri kelas I naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000.

Pihak yang mendukung kenaikan iuran menilai besaran iuran yang berlaku selama ini tidak sesuai dengan perhitungan pembiayaan yang ditanggung. Akibatnya, defisit terus dialami BPJS Kesehatan, bahkan defisit bisa Rp 39,5 triliun pada 2020 jika tidak ada kebijakan yang strategis.

Merujuk pada regulasi yang berlaku, selain menaikkan iuran agar pendapatan dan pembiayaan bisa seimbang, ada dua intervensi lain yang bisa dilakukan. Pertama, mengurangi manfaat yang ditanggung, terutama pada manfaat yang secara signifikan dapat mengurangi pembiayaan, misalnya untuk tindakan pada penyakit jantung yang mencapai Rp 10 triliun. Kedua, pemerintah memberikan dana tambahan atau dana talangan untuk menutupi defisit yang terjadi.

Selama ini pemberian dana talangan dari pemerintah menjadi pilihan. Pada 2015, pemerintah memberikan dana talangan sekitar Rp 5 triliun, kemudian Rp 6,8 triliun (2016), dan terus diberikan Rp 3,6 triliun, hingga Rp 10,3 triliun (2018). Pilihan ini nyatanya tidak menyelesaikan masalah karena defisit terus terjadi karena jumlah peserta yang semakin bertambah dan beban masalah kesehatan juga makin besar. Selain itu, masalah mendasarnya adalah biaya manfaat yang tidak seimbang dengan besarnya iuran yang masuk.

Pilihan mengurangi manfaat tidak dipilih karena masyarakat bisa terdampak pada layanan kesehatan yang dihentikan. Baru akhirnya, pada 2019, pilihan menaikkan iuran dipilih. ”Penyesuaian iuran akan berlaku pada 1 Januari 2020 untuk peserta mandiri dan PPU (pekerja penerima upah). Untuk peserta PBI akan mulai 1 Agustus 2019,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, pekan lalu.

Utang klaim

Penyelesaian masalah defisit pembiayaan BPJS Kesehatan mendesak dilakukan karena berbagai persoalan layanan kesehatan yang terus menumpuk bak bola es yang berguling. Persoalan paling besar pada utang BPJS Kesehatan terhadap klaim layanan yang dikeluarkan pusat layanan kesehatan, khususnya rumah sakit. Operasional rumah sakit terganggu karena arus kas (cash flow) yang terganggu.

Pada Juni 2019, utang dana jaminan sosial kesehatan (DJS) pada rumah sakit Rp 9,2 triliun. Pada Agustus 2019, utang tersebut tercatat mencapai Rp 13 triliun. Dalam aturan tentang pembayaran klaim pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan maksimal 15 hari setelah berkas tagihan lengkap diajukan. Namun, karena jumlah iuran yang masuk tidak cukup untuk membiayai besarnya tagihan yang masuk, skema peminjaman melalui bank ditawarkan.

Secara teknis, skema yang dikenal sebagai SCF (supply chain financing) ini dilakukan rumah sakit dengan meminjam uang ke bank sebesar klaim yang diajukan ke BPJS Kesehatan. Bank akan dibebankan bunga pinjaman sekitar 0,6 persen hingga 0,8 persen per bulan dari besarnya pinjaman yang diajukan. Besarnya bunga ini lebih kecil dibandingkan dengan besar bunga tunggakan klaim BPJS Kesehatan ke rumah sakit sebesar 1 persen.

Koordinator advokasi BPJS Watch Timboel Siregar berpendapat, skema SCF bukan penyelesaian atas beban tunggakan klaim yang selama ini tersendat. Tidak semua rumah sakit memanfaatkan skema ini karena risiko bunga yang harus ditanggung rumah sakit dan kondisi rumah sakit yang tidak memungkinkan melakukan pinjaman bank. Akibatnya, rumah sakit pun mengalami kesulitan pembiayaan operasional rutin, seperti membeli obat, pembayaran jasa medis dan para medis, dan kebutuhan lainnya.

”Yang utama adalah bagaimana pemerintah menutup defisit 2019 ini supaya tidak terbawa ke 2020 dan rumah sakit punya dana. Jangan biarkan rumah sakit sulit lagi di 2020. Jika defisit terus terjadi, pembayaran klaim akan tersendat dan potensi rumah sakit tetap sulit cash flow-nya sangat besar,” kata Timboel.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menuturkan, penyesuaian besaran iuran yang diputuskan pemerintah diharapkan bisa mengatasi masalah defisit yang terjadi. Dengan begitu, pembayaran klaim ke pusat pelayanan kesehatan bisa lebih baik.

”Selama keuangan rumah sakit itu baik, otomatis rumah sakit akan melakukan perbaikan. (Pembenahan) otomatis disesuaikan dengan kemampuan setiap rumah sakit. Kalau iklim investasi bisa jalan dengan pola-pola BPJS Kesehatan yang baik tanpa defisit, ya pasti akan terjadi pembangunan-pembangunan sarana lagi,” katanya.

Manfaat

Terlepas dari berbagai persoalan pembiayaan yang terjadi, program JKN-KIS telah memberikan manfaat bagi sebagian besar penduduk Indonesia, terutama penduduk miskin dan tidak mampu. Dari 222 juta penduduk yang menjadi peserta program ini, 96,8 juta orang adalah warga miskin dan tidak mampu yang pembiayaan iurannya ditanggung oleh pemerintah. Jumlah itu belum termasuk pekerja penerima upah pegawai negeri. Jika dijumlah, ada sekitar 133 juta penduduk yang ditanggung pemerintah.

Dari seluruh layanan yang diberikan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2018 mencatat, terdapat 147,4 juta kunjungan yang dilakukan peserta JKN-KIS ke 23.075 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Selain itu, 76,8 juta kunjungan rawat jalan dan 9,7 juta kunjungan rawat inap dilakukan ke 2.453 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).

Besarnya penduduk yang bergantung pada program ini harus menjadi kesadaran bagi semua pihak untuk terus memastikan agar program JKN-KIS terus berlanjut. Berbagai persoalan terkait defisit, kualitas dan kuantitas pusat pelayanan kesehatan yang belum merata, data sasaran penerima bantuan iuran yang bermasalah, serta tunggakan klaim kepada rumah sakit harus segera diselesaikan.

Kesadaran masyarakat akan semangat gotong royong pada asuransi sosial ini juga perlu ditingkatkan. Kesadaran ini terutama untuk membayar iuran tepat waktu. Belum lagi persoalan beban pembiayaan penyakit katastropik yang sangat tinggi dalam program JKN-KIS.

BPJS Kesehatan mencatat, pembiayaan penyakit katastropik pada 2018 sebesar Rp 20,4 triliun. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya Rp 18,44 triliun pada 2017 dan Rp 16,94 triliun pada 2016. Empat penyakit katastropik dengan biaya terbesar, yaitu jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal.

Fungsi preventif dan promotif pada layanan kesehatan masyarakat perlu lebih digalakkan. Puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan terdekat dengan masyarakat seharusnya lebih giat menjalankan kedua fungsi tersebut agar ada perubahan perilaku masyarakat untuk hidup lebih sehat. Ketika masyarakat sudah sehat, beban biaya untuk masalah kesehatan bisa lebih terkontrol.


Sumber : Kompas.com

Berita Seputar Kesehatan

Benahi Menyeluruh JKN-KIS


Keputusan pemerintah menaikkan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat perlu disertai dengan pembenahan program secara menyeluruh. Di sisi lain, upaya promotif preventif perlu terus didorong agar tidak makin membebani biaya kesehatan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, di Jakarta, Selasa (5/11/2019) mengatakan defisit program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tidak bisa diatasi dengan menaikkan iuran peserta saja. Pembenahan lain perlu dilakukan beriringan, mulai dari manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, penguatan promotif-preventif, hingga membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya JKN-KIS.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi menambahkan, sebelum rencana kenaikan iuran itu diberlakukan, pemerintah dan BPJS Kesehatan seharusnya membersihkan data penerima bantuan iuran (PBI) dulu.
”Sejumlah warga mampu masih masuk data PBI,” katanya. Padahal, banyak warga miskin dan tidak mampu justru tak tercakup dalam PBI.

Selain itu, semua perusahaan juga harus dipastikan mendaftarkan pekerjanya jadi peserta JKN-KIS. Dana kenaikan cukai rokok juga harus dipastikan dialokasikan bagi pembiayaan BPJS Kesehatan dan promotif preventif.

Defisit BPJS Kesehatan jadi konsekuensi dari besaran iuran JKN-KIS yang sejak awal lebih rendah dari nilai keekonomiannya. Ketentuan menaikkan iuran tiap dua tahun pun tak dipatuhi. Akibatnya, sejak beroperasi 2014, BPJS Kesehatan terus merugi, layanan tak optimal, serta tenaga kesehatan dan rumah sakit mengeluhkan rendahnya bayaran layanan.

Strategi komunikasi

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Tubagus Achmad Choesni menilai, pemerintah dan BPJS Kesehatan perlu menyiapkan strategi komunikasi kenaikan iuran dengan baik hingga masyarakat bijaksana menerima.

”Penolakan sebagian kalangan, meningkatnya peserta nonaktif, dan peserta yang turun kelas perawatan terjadi karena pemahaman terkait prinsip gotong royong dan keberlanjutan program JKN-KIS belum terbentuk dengan baik,” ujarnya.

Pemerintah dan BPJS Kesehatan perlu masif mendekati tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Prinsip gotong royong JKN-KIS perlu dipertegas, yang mampu membiayai yang tidak mampu dan yang sehat membantu yang sakit.

Hingga kemarin, penolakan kenaikan iuran JKN-KIS berlangsung di sejumlah daerah. Di Sidoarjo, Jawa Timur, 500-an buruh dari Persatuan Pekerja Buruh Sidoarjo berunjuk rasa di dinas tenaga kerja dan alun-alun setempat. ”Kenaikan tinggi berdampak luas pada perekonomian masyarakat,” kata Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jatim Ahmad Fauzi.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan warga miskin dan tidak mampu pasti dijamin iurannya oleh pemerintah. Saat ini, 96,8 juta penduduk miskin dan tak mampu jadi peserta JKN-KIS dari kelompok PBI. Jika ditambah PBI daerah, totalnya 133 juta orang.

Selain itu, masyarakat peserta mandiri juga bisa memilih kelas perawatan sesuai kemampuan. Prinsipnya, semua kelas perawatan memberi pelayanan medis yang sama berkualitas.

Menurut Fahmi, peserta mandiri kelas I dengan iuran Rp 160.000 per bulan hanya perlu menyisihkan Rp 5.000 per hari. Untuk kelas II dengan iuran Rp 110.000 per bulan setara Rp 3.600 per hari. Untuk kelas III dengan iuran Rp 42.000 per bulan setara Rp 1.400 per hari. ”Jumlah itu sangat kecil dibandingkan pulsa yang dibeli masyarakat,” ucapnya.

Pencegahan penyakit

Dalam Rapat Dengar Pendapat DPR antara Komisi IX dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Kurniasih Mufidayati, mengingatkan pembangunan kesehatan nasional harus lebih berbasis pada upaya promotif dan preventif, bukan kuratif seperti selama ini. ”Jika promotif-preventif berjalan, beban kesehatan tak akan besar,” katanya.

Penyebab defisit BPJS Kesehatan, antara lain, besarnya biaya untuk mendanai sejumlah penyakit katastropik atau berbiaya tinggi yang bisa dicegah, seperti jantung, gagal ginjal, dan diabetes. BPJS Kesehatan mencatat beban penyakit katastropik pada Januari-Agustus 2019 Rp 15,4 triliun. Padahal, selama 2018 biayanya Rp 20,4 triliun. Dengan demikian, beban biaya penyakit katastropik diprediksi naik hingga akhir 2019.

Menanggapi itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, revitalisasi puskesmas akan dilakukan. Ke depan, puskesmas tak menekankan layanan pada aspek kuratif, tetapi juga promotif-preventif. Tenaga kesehatan di puskesmas didorong datang ke warga hingga akses kesehatan kian mudah.


Sumber : Kompas.com

Berita Seputar Kesehatan

Pasien Kelas III Rawan Menumpuk


Kelompok peserta pekerja bukan penerima upah paling terdampak kenaikan tinggi iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat. Mereka yang sebagian besar termasuk pekerja informal itu dikhawatirkan akan turun kelas perawatan ke kelas III.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Edy Wuryanto, dalam rapat kerja bersama mitra bidang kesehatan, di Jakarta, Rabu (6/11/2019), mengatakan, peningkatan peserta JKN-KIS kelas III bisa memicu penumpukan pasien kelas III di rumah sakit. Padahal, ketersediaan kelas III di rumah sakit tidak bertambah.

”Jangan sampai ada penolakan pasien kelas III karena rumah sakit penuh,” katanya. Potensi itu harus diantisipasi sejak awal.

Saat ini ada 32,4 juta peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dari kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja. Dari jumlah itu, sebanyak 5,3 juta orang atau 16,4 persen memilih kelas perawatan I, sebanyak 6,9 juta orang (21,3 persen) memilih kelas II, dan 20,2 juta orang (62,3 persen) memilih kelas III.

Berdasarkan data Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, jumlah tempat tidur kelas III mencapai 42 persen dari 291.000 tempat tidur rumah sakit yang ada. Sesuai ketentuan, rumah sakit diwajibkan menyediakan minimal 30 persen tempat tidur yang ada bagi peserta kelas III.

Menanggapi hal itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, peningkatan iuran peserta JKN-KIS bisa meningkatkan pemasukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tambahan dana itu akan membuat pembayaran klaim ke rumah sakit jadi lebih baik hingga bisa dimanfaatkan rumah sakit untuk menambah jumlah tempat tidur untuk kelas perawatan III.

”Kami akan segera koordinasi dengan kepala rumah sakit, terutama rumah sakit pemerintah, agar ketersediaan tempat tidur kelas III di rumah sakit pemerintah bisa mencapai 60 persen (dari total tempat tidur) dengan bantuan dana alokasi khusus,” katanya.

Menyikapi kondisi itu, sejumlah anggota DPR dalam rapat kerja tersebut mengusulkan agar iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan bukan pekerja tidak dinaikkan.

Terkait usulan itu, Terawan dalam rapat kerja itu menghubungi langsung Menteri Sekretaris Negara Praktikno. Balasan dari Pratikno dibacakan di depan anggota DPR yang menyebutkan untuk segera membahas usulan itu dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Sosial. ”Kami akan perjuangkan subsidi bisa dilakukan,” ungkapnya.

Namun, karena Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sudah ditandatangani, maka Perpres tersebut tetap dijalankan. Selanjutnya, selisih jumlah kenaikan iuran tersebut akan disubsidi negara.

Kajian KPK

Sementara itu, dari Kajian Tata Kelola Dana Jaminan Sosial Kesehatan, Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2019 menemukan defisit anggaran BPJS Kesehatan dipicu banyak hal. Karena itu, menaikkan iuran JKN-KIS saja tidak akan menyelesaikan masalah.

Sejumlah masalah pemicu defisit dana jaminan sosial kesehatan, antara lain, rendahnya pengumpulan iuran dari kelompok peserta PBPU. Dari kajian tersebut, hanya 53,8 persen peserta PBPU yang aktif membayar iuran dengan piutang Rp 2,1 triliun. ”PBPU menyumbang 10,81 persen dari total iuran, tetapi beban pelayanannya 29,68 persen,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

KPK merekomendasikan agar BPJS Kesehatan mendesain mekanisme untuk memaksa peserta dengan tingkat ekonomi yang baik. Upaya itu membutuhkan profiling (pengecekan kondisi) ekonomi peserta PBPU, mana yang termasuk peserta dengan kondisi ekonomi mampu atau kurang mampu. Profiling itu membutuhkan verifikasi secara tepat.

”Permasalahan tunggakan iuran dan tidak adanya profiling saat pendaftaran peserta PBPU menjadi persoalan yang tidak terselesaikan. Jika profiling dan verifikasinya tepat, persoalan yang ada bisa diminimalkan sehingga penerimaan meningkat,” tambahnya. Karena itu, BPJS Kesehatan diminta menyusun regulasi untuk melaksanakan profiling kepada PBPU sebagai dasar penetapan kelas kepesertaan sesuai tingkat ekonomi mereka.

Kajian tersebut juga menemukan bahwa sepanjang 2014 hingga 2018, pengeluaran dana jaminan sosial kesehatan terus meningkat. Namun, peningkatan pengeluaran itu jauh lebih besar dibandingkan penerimaan iuran yang ada.

Pada 2014, penerimaan dana jaminan sosial kesehatan sebesar Rp 42 triliun, sedangkan pengeluaran Rp 45 triliun. Selanjutnya pada 2015, penerimaannya Rp 56 triliun dengan pengeluaran Rp 61 triliun. Namun pada 2016, penerimaan dan pengeluaran dana jaminan sosial kesehatan itu sepadan sebesar Rp 74 triliun.

Kesenjangan kembali terjadi pada 2017 dengan penerimaan sebesar Rp 78 triliun dan pengeluaran Rp 93 triliun. Ketimpangan terus berlanjut pada 2018 dengan penerimaan sebesar Rp 93 triliun dan pengeluaran Rp 105 triliun.

BPJS Kesehatan juga perlu mendesain mekanisme yang memaksa peserta PBPU dengan tingkat ekonomi yang baik untuk memilih kelas kepesertaan yang lebih tinggi. Ini akan membuat prinsip gotong royong antara peserta mampu dan kurang mampu berjalan baik. BPJS Kesehatan juga perlu menegakkan sanksi bagi penunggak iuran JKN-KIS hingga tidak bisa mendapat sejumlah layanan publik, seperti surat izin mengemudi dan kartu keluarga.


Sumber : Kompas.com

Berita Seputar Kesehatan

40 Juta Warga Belum Terlindungi JKN-KIS


Sekitar 40 juta penduduk belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat. Karena itu, cakupan kesehatan semesta dalam program itu mesti menjadi komitmen bersama agar semua warga mendapat perlindungan kesehatan yang menyeluruh.

Berbagai tantangan mencapai kesehatan semesta masih ditemui, antara lain minimnya kesadaran warga ikut Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Alex (50), warga Bintaro, Tangerang Selatan, misalnya, enggan mendaftarkan keluarganya sebagai peserta JKN-KIS karena harus antre mendapat layanan.

Ia juga ragu terhadap mutu layanan JKN-KIS. “Saya khawatir keluarga saya dikasih obat kualitas rendah, yang generik, maka saya berobat di rumah sakit swasta,” tuturnya saat berobat di Rumah Sakit Sari Asih, Tangerang Selatan, Banten.

Peserta JKN-KIS per 31 Oktober 2019 tercatat 222.278.708 jiwa. Artinya, ada 16,18 persen atau sekitar 40 juta orang belum terdaftar sebagai peserta. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, cakupan peserta JKN tahun 2019 ditargetkan 95 persen. Target ini diundur melalui RPJMN 2020-2024 jadi tahun 2024.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris, Rabu (13/11/2019), di Jakarta, memaparkan, selain karena populasi besar dan area geografis luas, kurangnya kesadaran warga membangun proteksi kesehatan diri jadi tantangan mencapai jumlah kepesertaan optimal. Kemampuan membayar iuran terbatas pun jadi kendala, apalagi awal tahun 2020 nanti, ada kenaikan iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri JKN-KIS.

Tiga hal

“Ada tiga hal yang kami kampanyekan mendorong tercapainya cakupan kesehatan semesta, yakni protection, sharing, dan comply. Jadi warga harus lebih sadar pentingnya proteksi finansial saat sakit, ada keinginan membantu orang lain dengan sistem gotong royong membayar iuran, dan kepatuhan bayar iuran tepat waktu,” katanya.

Terkait jumlah kepesertaan belum tercapai, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Dana Jaminan Sosial Kesehatan tahun 2018 menunjukkan, ada 50.475 badan usaha belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ada 52.810 karyawan belum dilaporkan pemberi kerja sehingga ada potensi tambahan penerimaan.

Terkait hal itu, Fachmi menyatakan, dari data jumlah badan usaha itu, 25.000 di antaranya kini bekerja sama, 15.000 badan usaha tutup, dan 5.000 badan usaha terdaftar sebagai usaha mikro kecil dan menengah. “Tinggal 5.000 badan usaha harus kami kejar. November ini targetnya proses pendaftaran selesai,” ucapnya.

Di sejumlah daerah, cakupan kesehatan semesta belum mencapai target. Menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Sarman Palipadang, di Mataram, per 1 November 2019, cakupan kepesertaan JKN-KIS di Mataram 88,13 persen dari 429.454 penduduk.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Usman Hadi mengatakan, belum tercapainya target cakupan kesehatan semesta Kota Mataram karena kurangnya kesadaran warga mendaftar JKN-KIS meski sosialisasi program itu kerap dilakukan. “Warga merasa belum butuh,” ujarnya.

Meski demikian, cakupan kepesertaan di sejumlah daerah tinggi. Di Kota Yogyakarta, misalnya, cakupan kesehatan semesta JKN-KIS 95,61 persen dari 413.961 penduduk.

Layanan komprehensif

Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, capaian kesehatan semesta mesti dimaknai secara komprehensif, tak hanya capaian kepesertaana. Ada tiga aspek cakupan kesehatan semesta menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), meliputi kepesertaan, ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan, serta pembiayaan lancar. Terkait kepesertaan, target capaian akan kian sulit diraih dengan adanya kenaikan iuran peserta.

Selain itu, tugas BPJS Kesehatan meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran JKN-KIS berat. Ada 20 juta peserta JKN-KIS nonaktif. Artinya, peserta yang lancar membayar sekitar 202 juta peserta. Karena itu, target cakupan kepesertaan 95 persen dari jumlah penduduk sulit tercapai akhir 2019. “Kuncinya, layanan bermutu dan penegakan hukum,” katanya.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Tubagus Achmad Choesni menambahkan, pemerataan layanan bagi seluruh masyarakat serta layanan bermutu mesti dicapai dalam cakupan kesehatan semesta.

“Keberlanjutan JKN-KIS ini harus dipastikan. Untuk itu perlu perbaikan sistemik semua faktor, mulai dari kelembagaan, harmonisasi regulasi, hingga peningkatan mutu layanan termasuk pencegahan fraud (kecurangan). Harus dipastikan ketersediaan sarana, termasuk peningkatan mutu tenaga kesehatan, optimalisasi penerimaan, edukasi publik, dan penegakan hukum,” ujarnya.

Perbaikan menyeluruh mendesak dilakukan setelah ada Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional terkait penyesuaian iuran semua segmen peserta JKN-KIS. Penyesuaian iuran paling disorot pada PBPU dan Bukan Pekerja kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per peserta per bulan.


Sumber : Kompas.com

Berita Seputar Kesehatan

Cakupan Kesehatan Semesta di Mataram Belum Tercapai


Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menjadi salah satu kota yang belum mencapai target cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat. Hal itu terjadi antara lain karena sebagian masyarakat menganggap belum memerlukan proteksi pribadi melalui program tersebut.

Cakupan UHC di kota itu ditargetkan tercapai tahun 2020. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Mataram Sarman Palipadang di Mataram, Selasa (12/11/2019), mengatakan, hingga 1 November 2019, cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Mataram mencapai 378.489 orang atau 88,13 persen dari jumlah penduduk 429.454 orang.

Dari cakupan tersebut, menurut Sarman, segmen peserta terdiri 158.598 orang penerima bantuan iuran (PBI) yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 7.530 orang dibiayai Pemerintah Provinsi NTB, dan 15.965 orang dibiayai Pemerintah Kota Mataram.

Sisanya adalah peserta kategori pekerja penerima upah (PPU) sebanyak 132.649 orang, peserta bukan penerima upah (PBPU) 50.097 orang, dan peserta bukan pekerja sebanyak 13.653 orang.

”Sebanyak 50.965 orang atau sekitar 11.87 persen warga Kota Mataram belum terdaftar dalam JKN-KIS. Harapan kami, semua ditanggung. Tetapi, itu tergantung kemampuan daerah apakah bersedia menanggung semua warga atau tidak. Bisa jadi pemerintah daerah masih berpikir jangan sampai, dari sisa itu, ada orang mampu tetapi ikut ditanggung,” kata Sarman.

Sosialisasi

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Usman Hadi mengatakan, target UHC Kota Mataram belum terpenuhi karena kurangnya kesadaran warga untuk mendaftar sebagai peserta JKN-KIS. Padahal, sosialisasi sering dilakukan berbagai pihak terkait, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dinas sosial, dan dinas kesehatan. ”Tetapi, warga mengatakan mereka merasa masih belum butuh,” katanya.

Masyarakat, lanjut Usman, justru mendaftar ketika sakit. Padahal, berlaku mekanisme cut off dari BPJS. Artinya, layanan BPJS baru bisa dipakai 14 hari setelah mendaftar.

”Hal yang sifatnya spontan-spontan ini yang jadi masalah. Mereka banyak mendaftar sebagai peserta saat sakit. Saya dokter juga, praktik juga, banyak pasien saya dari keluarga tidak mampu. Mereka banyak yang baru menyampaikan tidak punya BPJS Kesehatan saat mau opname,” kata Usman.

Selain itu, penyebab lain UHC belum tercapai adalah adanya peserta non-penerima bantuan iuran (PBI) atau PBPU yang menunggak. Menurut data Kantor BPJS Cabang Mataram, jumlah peserta yang menunggak 28.179 orang. ”Untuk dipindahkan ke PBI juga tidak bisa. Baru bisa jika sudah ada rekomendasi dari dinas sosial melalui musyawarah kelurahan yang memastikan dia masuk kategori miskin atau tidak,” kata Usman.

Berbeda dengan Usman, menurut Sarman, peserta yang menunggak tidak bisa disebut sebagai penyebab belum tercapainya UHC. Hal itu karena mereka yang tidak rutin membayar sudah terhitung sebagai peserta JKN-KIS. ”Warga yang murni belum terdaftar sebanyak 50.965 orang atau 11.87 persen dari total warga Kota Mataram itu. Tidak ada hubungannya,” kata Sarman.

Target 2020

Sejauh ini, kata Usman, tidak ada persoalan anggaran. ”Kalau anggaran selalu oke. Tahun ini, untuk PBI kami menggarkan Rp 4 miliar dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Sementara tahun depan, kemungkinan naik menjadi sekitar Rp 7 miliar. Kalau kekurangan, misalnya, karena ada rencana kenaikan, kita anggarkan lagi,” kata Usman.

Oleh karena itu, kata Usman, Pemerintah Kota Mataram berharap bisa mencapai target UHC JKN-KIS mencapai 95 persen pada 2020 mendatang. ”Strategi yang digunakan adalah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka tidak hanya membutuhkan JKN ketika sakit saja. Kalau masuk kategori tidak mampu, bisa didorong ikut PBI karena dibayar pemerintah,” ujarnya.

Selain merubah pola pikir agar warga mau mendaftar sejak awal, sosialisasi juga diarahkan agar tidak ada lagi tunggakan. ”Sejauh ini, kami sudah turun bersama-sama untuk sosialisasi. Apakah sudah efektif? Bisa jadi efektif, bisa jadi tidak. Tidak efektif karena peserta mandiri banyak yang tidak mau membayar karena sudah sembuh atau tidak butuh lagi,” kata Usman.

Saat ditemui secara terpisah, Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Baiq Asnayati menambahkan, semua pemangku kepentingan terkait di Kota Mataram ingin agar target UHC melaui program JKN-KIS bisa tercapai pada 2020 di wilayah tersebut.

”Kami sudah bertemu dan memetakan data yang dimiliki. Memang tidak bisa cepat. Perlahan-lahan karena dalam mengeluarkan rekomendasi kami juga harus melalui proses validasi di lapangan,” ungkapnya.

Menurut Asnayati, sosialisasi secara terus menerus hingga ke tingkat lingkungan menjadi upaya untuk mencapai target UHC. Selain tim dari BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial juga menurunkan antara lain satuan tugas, pegawai tidak tetap, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, dan fasilitator sistem layanan rujukan terpadu .

”Selain itu, kami jemput bola dengan langsung mendampingi dan mendorong masyarakat untuk mau mendaftar sesuai prosedur. Tentu masyarakat tersebut adalah yang memang masuk dalam basis data terpadu dan telah diverifikasi layak mendapatkan PBI JKN-KIS,” kata Asnayati.

Sarman mengatakan, mereka melakukan sosialisasi setiap hari. Baik itu ke masyarakat maupun badan usaha agar mendaftarkan karyawan. Sosialisasi dilakukan oleh Bidang Kepesertaan dan Bidang Perluasan Peserta.

”Mereka turun untuk memberikan informasi baik kepada yang belum menjadi peserta maupun sudah. Selain itu, ada juga Mobile Customer Service yang buka di daerah-daerah keramaian, kelurahan, pasar-pasar, dan lainnya. Selain itu ada iklan di radio,” kata Sarman.

Selain belum merasa membutuhkan, masyarakat mengaku tidak mendaftar karena berpikir proses administrasi yang akan dilewati panjang dan sulit. ”Tidak hanya saya, banyak yang berpikir seperti itu. Saya sempat menggunakan jalur umum. Tetapi, setelah mendapat sosialisasi, saya mendaftar dan prosesnya tidak sesulit yang saya kira,” kata Saparudin (47), peserta PBI JKN-KIS asal Lingsar, Lombok Barat, seusai memperbaiki data di Kantor BPJS Kesehatan Mataram.

Bagi peserta PBI JKN-KIS lain, seperti Nyoman Diartini (27) asal Cakranegara, dengan terdaftar sangat membantu. ”Ketika masih menjadi warga Lombok Utara, saya sering menggunakan layanan ini, apalagi tidak berbayar. Sekarang, setelah pindah dan menetap di Mataram, saya memperbarui data lagi sehingga bisa digunakan untuk berobat,” kata Nyoman, yang bekerja sebagai karyawan swasta.

Tunggakan Rp 21 miliar

Sarman menambahkan, sejauh ini total peserta PBPU JKN-KIS di Kota Mataram yang menunggak mencapai 28.179 orang. Total piutang peserta PBPU menunggak mencapai Rp 21,2 miliar. Itu terdiri dari 7.579 orang kelas satu dengan total tunggakan Rp 10,5 miliar, kelas dua Rp 4,9 miliar, dan kelas tiga Rp 5,7 miliar.

Untuk menyelesaikan persoalan itu, mereka memiliki kader JKN. ”Saya juga ingin meluruskan informasi yang viral di media sosial kalau itu bukan debt collector, itu kader JKN. Tugasnya bukan menagih, tetapi mengingatkan pembayaran iuran secara rutin,” kata Sarman.

Kader JKN tidak menagih secara langsung. Tetapi, kalau ada yang mau membayar melaui kader tersebut, bisa dilakukan. ”Selain itu, kami juga mengingatkan melalui staf khusus yang menagih lewat telepon. Ada juga petugas yang turun langsung jika peserta ingin membayar langsung. Kami juga mengirimkan Whatsapp dan SMS tagihan,” ucapnya.

Untuk warga yang belum mendaftar, pihaknya menjamin proses tidak rumit. Selain warga bisa mendaftar sendiri lewat aplikasi Mobile JKN, pendaftaran juga bisa via laman resmi BPJS Kesehatan, kader, atau langsung ke Kantor BPJS Kesehatan.

”Tinggal membawa Kartu Keluarga atau KTP, dan nomor buku tabungan. Begitu sampai di kantor, tinggal isi formulir dan dilayani. Selain itu, kami juga membuat alur agar waktu tunggu layanan tidak sampai 15 menit,” kata Sarman.


Sumber : Kompas.com

Berita Seputar Kesehatan

Terobosan dari Yogyakarta untuk Meningkatkan Jumlah Peserta JKN-KIS


Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta membuat inovasi kebijakan dan terus menggalakkan sosialisasi pentingnya program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat kepada masyarakat. Hal itu sebagai komitmen agar semua warganya mendapat perlindungan kesehatan.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Lana Unwanah, di kantornya, kompleks Balai Kota Yogyakarta, Senin (11/11/2019), mengatakan, ”Ini komitmen pimpinan di Pemerintah Kota Yogyakarta dan jajarannya. Kami mendukung agar mencapai target cakupan kesehatan semesta atau UHC (universal health coverage). Per 1 Januari 2019 tercapai UHC, tetapi memang belum sampai 100 persen.”

Menurut data Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, awal November ini, UHC dari kota tersebut atas layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah mencapai 95,61 persen, atau peserta yang telah terdaftar di layanan itu sebanyak 395.769 orang dari total penduduk 413.961 orang.

Sebagian besar pesertanya merupakan penerima bantuan iuran (PBI), berbasis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jumlah total peserta PBI APBN 96.716 orang atau 23,6 persen dari total peserta.

Sementara jumlah peserta PBI APBD mencapai 20,27 persen dari total peserta, atau 83.891 orang. Terbanyak kedua adalah pekerja penerima upah dengan jumlah peserta 121.771 orang, atau 29,42 persen dari total peserta.

”Ini ada kurang 4,39 persen lagi. Kami mengejarnya lewat sosialisasi yang dilakukan di berbagai tingkat, mulai dari kecamatan hingga kelurahan. Kami juga bekerja sama dengan OPD (organisasi pemerintah daerah) lainnya untuk meminta warga segera mendaftarkan dirinya,” kata Lana.

Cara lain

Cara lain yang digunakan untuk menjangkau warga dengan layanan JKN-KIS itu melalui program Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah (PDPD). Program itu dimulai tahun 2019. Program ini menggunakan dasar hukum Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.

Lana menjelaskan, program ini bisa digunakan semua warga yang mempunyai kartu tanda penduduk Kota Yogyakarta. Dalam program itu, iuran dibayarkan oleh Pemkot Yogyakarta. Dana diambil lewat skema PBI APBD. Jadi, PBI APBD tidak hanya menyasar penduduk miskin, tetapi juga kalangan lainnya.

”Syaratnya, dia harus terdaftar di FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama). Kepesertaannya juga harus melekat di salah satu puskesmas saja yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Sebab, anggarannya dari APBD,” kata Lana.

Selain itu, peserta dari program itu juga hanya didaftarkan untuk layanan kelas III di fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL). Peserta juga tidak diperbolehkan untuk naik kelas perawatan jika diharuskan rawat inap. Sebab, biaya yang dikeluarkan untuk iuran bersumber dari APBD.

Lana menambahkan, sasaran utamanya adalah para pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri. Apabila peserta program PDPD, suatu ketika mendapat pekerjaan dan fasilitas jaminan kesehatan yang dibayarkan kantornya, ia akan dikeluarkan dari program tersebut.

Tahun 2020, usulan anggaran untuk PBI APBD itu Rp 52 miliar. Peserta PDPD diprediksi datang dari pengalihan peserta mandiri JKN-KIS yang menunggak dan jumlah pertumbuhan penduduk semester II-2020.

Lana menyampaikan, dalam program ini, Pemkot Yogyakarta hanya membayar iuran mulai dari beralihnya peserta mandiri yang menunggak ke program PDPD. Diharapkan program ini menjadi stimulan mereka untuk melunasi tunggakan.

”Tunggakan yang sebelumnya masih menjadi tanggungan peserta yang bersangkutan ke BPJS Kesehatan. Bagaimana mekanismenya, mereka yang menyelesaikan langsung ke lembaga tersebut,” kata Lana.

Tunggakan

Persoalan tunggakan masih menjadi masalah utama penyelenggaraan JKN-KIS. Di Kota Yogyakarta, pada Oktober 2019, nilai tunggakan iuran Rp 9,2 miliar. Angka sebesar itu dari sekitar 16.000 peserta yang menunggak pembayaran iurannya.

Jumlah peserta yang menunggak paling banyak terdapat pada layanan kelas I, yaitu 5.646 orang, disusul layanan kelas III yang jumlah penunggaknya mencapai 4.479 orang. Sementara di layanan Kelas II terdapat 5.099 orang yang menunggak pembayaran iuran program tersebut.

”Diharapkan kesadaran bersama (untuk membayar iuran) itu terbangun. Memang, kita tidak berharap sakit. Semuanya ingin sehat. Tapi, penyakit itu akan selalu ada karena banyak faktor yang memengaruhinya. Intinya ini prinsip gotong royong. Kita bersama-sama harus punya kesadaran menyukseskan program ini,” ujar Lana.

Afriani (26), warga Ngampilan, merupakan salah satu penduduk yang belum mendaftar dalam layanan BPJS Kesehatan. Dulu, ia sempat terdaftar melalui tempat kerja orangtuanya. Tetapi, seiring bertambahnya usia, biaya iuran tidak bisa lagi ditanggung orangtuanya.

”Sempat mau bikin lagi, tetapi terkendala bank yang tak bisa autodebet. Waktu itu, saya mau daftar ke layanan kelas II. Sekarang belum sempat mau bikin lagi,” kata Afriani.

Afriani termasuk ke dalam golongan PBPU. Ia merupakan peneliti yang pekerjaannya berbasis proyek. Kondisi ini membuatnya harus mendaftar sebagai peserta mandiri. Secara garis besar, ia masih setuju dengan program BPJS Kesehatan karena menjadi layanan jaminan kesehatan yang paling dasar dan mudah dimengerti.

”Kenaikan biaya iuran ini masih wajar. Ini juga terjadi karena banyak peserta lain yang sembarangan membayar,” kata Afriani.

Sementara itu, Yu (38), warga Jetis, menyampaikan, pihaknya menggunakan layanan BPJS Kesehatan karena lebih terjangkau dibandingkan layanan lainnya. Hal terpenting baginya agar mendapat jaminan kesehatan apabila sewaktu-waktu sakit. Peningkatan biaya iuran yang terjadi juga bukan masalah baginya.

”Kalau buat meningkatkan fasilitas kesehatan, saya tidak masalah. Program ini benar-benar sangat bermanfaat. Lebih baik bayar iuran supaya ada yang cover jika suatu saat nanti mendadak sakit,” ujar Ayu.


Sumber : Kompas.com

Berita Seputar Kesehatan

Kualitas Layanan JKN Masih Belum Optimal


Mutu layanan dalam Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat belum sesuai harapan. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan. Seiring dengan adanya kenaikan iuran peserta program itu, perbaikan layanan mendesak dilakukan.

”Cakupan kesehatan semesta harus dilihat menyeluruh, termasuk menilai mutu layanan kesehatan,” kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) M Adib Khumaidi di Jakarta, Kamis (14/11/2019). Hari Kesehatan Nasional yang diperingati setiap tanggal 12 November jadi momentum untuk membenahi mutu layanan.

Mutu layanan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dikeluhkan sejumlah peserta, terutama terkait antrean layanan. Eko (41), warga Serpong, Tangerang Selatan, misalnya, dapat antrean nomor 261 untuk mengobati penyakit tuberkulosis yang dideritanya meski telah datang ke Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan pukul 09.00, Senin lalu.

Menurut Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Tubagus Achmad Choesni, pemerataan layanan bagi semua warga dan layanan bermutu jadi aspek yang harus dicapai dalam cakupan kesehatan semesta. ”Kenaikan iuran peserta JKN-KIS harus disertai kenaikan mutu layanan kepada peserta,” ujarnya.

Perbaikan layanan itu antara lain dengan meniadakan diskriminasi dan penolakan kepada peserta dengan berbagai alasan serta memperpendek antrean layanan dan pendaftaran di RS. Perbaikan juga diperlukan saat pendaftaran peserta, pembayaran iuran, pembayaran klaim, dan akses informasi.

Belum merata

Dari sisi jumlah fasilitas kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mencatat, fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan per 1 Oktober 2019 terus bertambah hingga mencapai 27.315 unit. Hal itu meliputi antara lain 10.013 puskesmas, 5.253 dokter praktik perseorangan, 6.645 klinik pratama, dan 2.266 RS.

Adapun dari aspek tenaga medis, Kementerian Kesehatan mencatat, kini ada 50,2 dokter per 100.000 penduduk Indonesia. Ini di atas target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 45 dokter per 100.000 penduduk. Jumlah dokter spesialis pun mencukupi, yakni rasio 12,7 per 100.000 penduduk dari target 12,2 per 100.000 penduduk. Namun, baru 11 provinsi dengan rasio dokter spesialis ideal.

Adib menegaskan, distribusi dokter tidak merata jadi persoalan. Pemerintah mesti memiliki regulasi terkait dengan distribusi dokter. ”Pemerintah perlu menganggap kebutuhan dokter sebagai investasi. Jadi, tiap daerah yang kekurangan dokter punya anggaran pendidikan dokter,” ucapnya.

Menurut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, disparitas ketersediaan dokter, terutama dokter spesialis, untuk sementara diatasi melalui program pendayagunaan dokter spesialis. Itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 yang diterbitkan setelah aturan Wajib Kerja Dokter Spesialis dibatalkan Mahkamah Agung.

Ketua Kompartemen Jaminan Kesehatan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Daniel Budi Wibowo menambahkan, penataan kemampuan dan kompetensi rumah sakit jadi tantangan dalam JKN-KIS. ”Sistem rujukan tak optimal karena RS dan tenaga kesehatan tidak merata, belum ada alat kesehatan dan obat bermutu dengan harga murah di semua wilayah,” ujarnya.

Harapannya, dengan perbaikan pengelolaan JKN-KIS, pembayaran klaim RS lebih baik hingga layanan bisa ditingkatkan. Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, pembayaran klaim RS diupayakan lebih baik setelah ada penyesuaian iuran peserta JKN-KIS. Kini utang jatuh tempo BPJS Kesehatan kepada mitra RS atas klaim diajukan mencapai Rp 21,1 triliun.


Sumber : Kompas.com

Berita Seputar Kesehatan

Praktisi Minta Pemerintah Siapkan Terobosan untuk Selesaikan Persoalan Layanan


Praktisi kesehatan meminta pemerintah menyiapkan terobosan untuk menyelesaikan persoalan layanan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat. Langkah ini penting dilakukan karena jutaan masyarakat Indonesia bergantung pada program yang berjalan selama lima tahun terakhir.

Masalah utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) adalah defisit pembiayaan yang terus membengkak. Sebagai penyelenggara tunggal program ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menghitung defisit yang dialami bisa mencapai Rp 32 miliar pada akhir 2019.

Namun masalah defisit bukanlah masalah tunggal. Masalah lain yang dijumpai yakni jumlah kepesertaan yang belum mencapai target, akses ke fasilitas kesehatan yang belum memadai bagi seluruh peserta, serta sistem pelayanan yang belum optimal.

Ketua Umum Indonesian Health Economics Association Hasbullah Thabrany saat dihubungi di Jakarta, Jumat (15/11/2019) menuturkan, masalah dalam program JKN-KIS harus diperbaiki secara menyeluruh. Setidaknya ada dua hal yang perlu diperbaiki, yakni besaran iuran yang sesuai dengan biaya pemanfaatan serta pembelanjaan manfaat yang bijaksana.

Terkait dengan iuran, pemerintah telah berupaya menyesuaikan besarannya melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. “Jika masih belum bisa menutupi defisit, artinya pemerintah harus menutupi kebutuhan kekurangan dana melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” kata Hasbullah.

Selain itu, ia menambahkan, perbaikan lain yang juga perlu diperhatikan adalah membelanjakan anggaran lebih bijaksana. Apabila pembayaran pada fasilitas kesehatan dilakukan secara realistis, sistem yang berjalan akan berkelanjutan.

Pembayaran yang realistis ini termasuk pada batasan manfaat yang diberikan bagi peserta. Layanan kesehatan yang diberikan tidak perlu yang maksimal, melainkan yang optimal. Dengan begitu, peserta tetap terlayani dengan baik dengan penggunaan anggaran yang efektif.

Hasbullah mengatakan, terobosan pemerintah juga perlu diwujudkan untuk memperbaiki persoalan lain. Itu antara lain, kolektibilitas pada peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja; optimalisasi pemanfaatan pajak rokok daerah; serta kelancaran pembayaran klaim fasilitas kesehatan.

Inovasi

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan, terdapat empat strategi yang diharapkan dapat semakin mengoptimalkan implementasi program JKN-KIS. Pertama, strategi penguatan peraturan perundang-undangan jaminan kesehatan.

Kedua, strategi pengembangan program jaminan kesehatan. Ketiga, strategi penguatan kelembagaan penyelenggara jaminan kesehatan. Keempat, penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan jaminan kesehatan. “Semua upaya akan dilakukan secara terintegrasi bersama seluruh sektor kepentingan. Program JKN-KIS merupakan program bersama sehingga membutuhkan peran serta dari seluruh sektor terkait,” kata Fachmi.

Ia menambahkan, terkait upaya untuk mencapai cakupan kesehatan semesta, BPJS Kesehatan terus melakukan berbagai inovasi. Untuk memudahkan pendaftaran peserta, perluasan kanal dilakukan di semua kanan.

Melalui pemanfaatan teknologi digital, peserta bisa mendaftar dengan mengakses aplikasi Mobile JKN, laman BPJS Kesehatan, dan e-Dabu untuk pendaftaran badan usaha. Selain itu, pendaftaran juga bisa dilakukan melalui telepon pusat layanan BPJS Kesehatan dan kader JKN yang ditugaskan di masyarakat.

“Sinergi dengan kepala daerah juga kami lakukan dengan memastikan seluruh penduduk di daerah tersebut telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Kami juga upayakan agar pemda mendukung melalui regulasi terkait kewajiban kepesertaan dalam pelayanan publik,” ucap Fachmi.


Sumber : Kompas.com

Berita Seputar Kesehatan

Presiden : Perbaiki Manajemen BPJS Kesehatan


Presiden Joko Widodo menginginkan perbaikan tata kelola program Jaminan Kesehatan Nasional. Presiden menilai ada salah tata kelola dalam program yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tersebut.

”Kita sudah membayar yang 96 juta (peserta). Total dibayar oleh APBN tapi di BPJS (Kesehatan) terjadi defisit itu karena salah kelola saja. Artinya yang harusnya bayar, pada nggak bayar. Artinya di sisi penagihan. Itu yang harus diintensifkan. Kalau ini nggak dilakukan, ya terjadi defisit. Defisit kan mau nggak mau iurannya harus dinaikkan. Sehingga sekali lagi, tata kelola manajemen yang ada di BPJS (Kesehatan) harus diperbaiki,” kata Presiden seusai melakukan kunjungan mendadak ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Jumat (15/11/2019).

Kunjungan ke rumah sakit itu tidak ada di dalam jadwal kunjungan kerja sehari Presiden di Provinsi Lampung. Para pejabat pusat-daerah dan petugas di sekeliling Presiden pun tidak tahu. Agenda meninjau pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) itu dilakukan sebelum Presiden meresmikan ruas tol Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung, di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.

Dalam kunjungan ke RSUD Abdul Moeloek, Presiden menjenguk beberapa pasien peserta program JKN-KIS yang menjalani rawat inap di dua bangsal anak. Mayoritas pasien yang ditemui merupakan peserta mandiri atau membayar iuran sendiri. Hanya seorang pasien terdaftar sebagai penerima bantuan iuran dari pemerintah.

Tidak ada persoalan dengan temuan itu. Hanya saja itu diluar bayangan Presiden. Pertimbangannya, mayoritas peserta program JKN adalah penerima bantuan iuran dari pemerintah.

Berdasarkan data Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, total peserta program JKN per 31 Oktober 2019 mencapai 222,29 juta peserta. Sebanyak 133 juta peserta atau 60 persen adalah penerima bantuan iuran dari pemerintah, 96 juta peserta disubsidi oleh pemerintah pusat dan 37,89 juta peserta disubsidi oleh pemerintah daerah.

”Harusnya yang gratis itu 133 juta. Ada di mana, siapa yang pegang? Saya ingin memastikan itu. Tapi kalau lihat persentase yang di sini (RSUD Abdul Moeloek) tadi, kok lebih banyak yang bayar,” kata Presiden.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas Direktur Umum dan Keuangan RSUD Abdul Moeloek, Elitha M Utari, mengatakan, Presiden meminta tolong kepada pihak rumah sakit untuk memastikan subsidi iuran JKN untuk rakyat miskin benar-benar dinikmati masyarakat Lampung.

Menurut Elitha, Presiden mengapresiasi layanan di RSUD Abdul Moeloek yang dinilai makin baik, misalnya Anjungan Pendaftaran Mandiri yang dioperasikan rumah sakit untuk mengurangi antrean panjang di ruang pendaftaran. Lewat monitor yang disediakan, calon pasien dapat mendaftar secara otomatis dan langsung menuju ruang pemeriksaan atau poliklinik untuk berobat.

Soal layanan terhadap peserta JKN, Elitha menyatakan tidak ada kendala berarti. Meski begitu, Elitha mengakui, proses klaim pengobatan yang cukup lama dinilai sedikit menganggu pembiayaan rumah sakit. ”Kalau di RSUD Aabdul Moeloek, proses klaim sekitar 3-4 bulan. Kami harus menyiasati ini secara hati-hati,” ungkapnya.

Saat ini, pasien yang dilayani oleh RSUD Abdul Moeloek sebagian besar merupakan pasien penerima bantuan iuran dari pemerintah. Jumlahnya mencapai 70 persen. Sisanya adalah peserta mandiri.

Euis Jayanti (27), peserta mandiri JKN-KIS BPJS mengaku amat terbantu dengan program BPJS. Dengan adanya program BPJS, biaya berobat putrinya yang menderita thalasemia jadi lebih ringan. Meski memberatkan keuangan rumah tangga, Euis mendukung kebijakan pemerintah terkait kenaikan iuran BPJS agar program kesehatan itu bisa tetap dinikmati masyarakat.

Terobosan baru

Sementar praktisi kesehatan meminta pemerintah menyiapkan terobosan untuk menyelesaikan persoalan layanan JKN-KIS. Langkah ini penting dilakukan karena jutaan masyarakat Indonesia bergantung pada program yang berjalan selama lima tahun terakhir.

Masalah utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan program JKN-KIS meliputi defisit pembiayaan yang terus membengkak. Sebagai penyelenggara tunggal program ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menghitung defisit yang dialami bisa mencapai Rp 32 miliar pada akhir 2019.

Namun masalah defisit bukanlah masalah tunggal. Masalah lain yang dijumpai yakni jumlah kepesertaan yang belum mencapai target, akses ke fasilitas kesehatan yang belum memadai bagi seluruh peserta, serta sistem pelayanan yang belum optimal.

Ketua Umum Indonesian Health Economics Association Hasbullah Thabrany saat dihubungi di Jakarta, Jumat (15/11/2019), memaparkan, masalah dalam JKN-KIS harus diperbaiki secara menyeluruh. Ada dua hal yang perlu diperbaiki, yakni besaran iuran yang sesuai dengan biaya pemanfaatan serta pembelanjaan manfaat yang bijaksana.

Terkait iuran, pemerintah menyesuaikan besarannya melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. “Jika masih belum bisa menutupi defisit, artinya pemerintah harus menutupi kebutuhan kekurangan dana melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” kata Hasbullah.

Selain itu, perbaikan lain yang perlu diperhatikan antara lain membelanjakan anggaran lebih bijaksana. Apabila pembayaran pada fasilitas kesehatan dilakukan secara realistis, sistem yang berjalan akan berkelanjutan.

Pembayaran yang realistis ini termasuk pada batasan manfaat yang diberikan bagi peserta. Layanan kesehatan yang diberikan tidak perlu yang maksimal, melainkan yang optimal. Dengan begitu, peserta tetap terlayani dengan baik dengan penggunaan anggaran yang efektif.

Hasbullah mengatakan, terobosan pemerintah juga perlu diwujudkan untuk memperbaiki persoalan lain. Itu antara lain, kolektibilitas pada peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja; optimalisasi pemanfaatan pajak rokok daerah; serta kelancaran pembayaran klaim fasilitas kesehatan.

Inovasi

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan, terdapat empat strategi yang diharapkan dapat semakin mengoptimalkan implementasi program JKN-KIS. Pertama, strategi penguatan peraturan perundang-undangan jaminan kesehatan.

Kedua, strategi pengembangan program jaminan kesehatan. Ketiga, strategi penguatan kelembagaan penyelenggara jaminan kesehatan. Keempat, penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan jaminan kesehatan. “Semua upaya akan dilakukan secara terintegrasi bersama seluruh sektor kepentingan. Program JKN-KIS merupakan program bersama sehingga membutuhkan peran serta dari seluruh sektor terkait,” kata Fachmi.

Ia menambahkan, terkait upaya untuk mencapai cakupan kesehatan semesta, BPJS Kesehatan terus melakukan berbagai inovasi. Untuk memudahkan pendaftaran peserta, perluasan kanal dilakukan di semua kanan.

Melalui pemanfaatan teknologi digital, peserta bisa mendaftar dengan mengakses aplikasi Mobile JKN, laman BPJS Kesehatan, dan e-Dabu untuk pendaftaran badan usaha. Selain itu, pendaftaran juga bisa dilakukan melalui telepon pusat layanan BPJS Kesehatan dan kader JKN yang ditugaskan di masyarakat.

“Sinergi dengan kepala daerah juga kami lakukan dengan memastikan seluruh penduduk di daerah tersebut telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Kami juga upayakan agar pemda mendukung melalui regulasi terkait kewajiban kepesertaan dalam pelayanan publik,” ucap Fachmi.


Sumber : Kompas.com

Dapatkan Seputar Medis Indonesia dalam inbox Anda


Demo dan Konsultasi Gratis

Memaksimalkan kinerja rumah sakit dengan KMS


Tentang Mitrais

Mitrais adalah perusahaan perangkat lunak kelas dunia dengan kantor di Indonesia, Singapura, dan Vietnam. Pengembangan perangkat lunak dan layanan dukungan adalah keahlian inti kami dengan kantor yang tersebar di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Kami juga menawarkan produk dan dukungan untuk sistem tambang dan rumah sakit. Didirikan sejak tahun 1991, kami telah mengembangkan dan mengimplementasikan perangkat lunak kepada lebih dari 500 klien termasuk beberapa perusahaan terkemuka di Indonesia. Sistem kompetensi yang kami terapkan menjamin kualitas staf kami.

Informasi

Seputar Medis Indonesia menyajikan berita-berita seputar kesehatan dan rumah sakit di Indonesia yang bersumber dari Kompas, The Jakarta Post, Investor Daily, dan Bisnis Indonesia.

Bali (Development Center)

Jl. By Pass Ngurah Rai
gg. Mina Utama No.1
Suwung, Denpasar 80233, Bali, Indonesia

Tel.: +62 361 849 7952

Jakarta

Gedung Wirausaha, 8th Floor
Jl. H.R Rasuna Said Kav. C 5
Jakarta Selatan 12940, Indonesia

Tel.: +62 21 527 7636

Singapore

10 Anson Road
#03-05 International Plaza
Singapore 0799033

Tel.: +65 6407 1331

Other Offices
Hanoi | Bandung | Yogyakarta