Mitrais Medical
Newsletter


28 Juli - 10 Agustus 2019 | Edisi 283

Berlangganan

Tingkatkan mutu pelayanan farmasi di rumah sakit Anda

KMS dilengkapi manajemen persediaan dan farmasi yang terintegrasi untuk menjamin ketersediaan obat.

 Informasi lebih lanjut

Headline

Seputar Medis Indonesia dengan Tampilan Baru


Selamat datang di Seputar Medis Indonesia, yang kini hadir dalam format baru. Kami tetap menghadirkan berita medis terbaru, dengan tampilan yang diperbarui dan dioptimasi untuk perangkat seluler maupun laptop.

Seputar Medis Indonesia kini hadir di inbox Anda berupa deskripsi singkat dengan sedikit highlight, tetapi dengan mengklik pada link, Anda akan mendapatkan versi lengkapnya. Kami menambahkan tombol “Indeks” di sebelah kanan atas layar Anda, klik pada tombol ini dan Anda dapat memilih artikel dengan mudah.

Silakan kirimkan kritik dan saran untuk desain baru kami dan pembaruan yang Anda inginkan di Seputar Medis Indonesia.


Sumber : Mitrais News

Headline

Fitur dan Manfaat Ksatria Medical Systems (KMS) - Kompensasi Dokter


Seputar Medis Indonesia menghadirkan rangkaian artikel yang mengupas setiap fitur dan manfaat yang tersedia dalam KMS untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi para pembaca.

Salah satu fitur dalam KMS, Kompensasi Dokter, memiliki berbagai manfaat sebagai berikut:

Aturan Kompensasi Terpusat

Memusatkan aturan bisnis untuk penghitungan kompensasi dokterakan membantu rumah sakit memantau pembayaran dokter dan memungkinkan pengubahan aturan kompensasi di keseluruhan rumah sakit dengan usaha minimal.

Penghitungan Pajak Otomatis

Penghitungan pajak otomatis berarti rumah sakit akan selalu mematuhi aturan pajak yang berlaku.

Fleksibilitas

Aturan kompensasi dapat dibuat sederhana atau kompleks sesuai kebutuhan. Aturan kompensasi bisa didasarkan pada layanan yang tersedia, tipe pasien, jadwal layanan yang tersedia, tarif tetap atau persentase biaya pasien, dan dapat mengikutsertakan insentif/tunjangan.

Transaksi yang Dapat Diaudit

Rumah sakit dapat melakukan penelusuran hingga transaksi kompensasi individu (layanan/tindakan yang diberikan dokter), sehingga dapat dengan mudah menjawab pertanyaan dokter mengenai kompensasi, dan mempercepat proses persetujuan pembayaran.

Integrasi dengan Sistem Keuangan

Kompensasi total dapat dihitung dan dikirimkan secara otomatis ke Sistem Keuangan rumah sakit, sehingga tidak diperlukan entri data ulang.


Sumber : Mitrais News

Berita Internasional

Kota di Cina Memperkenalkan Rekam Medis Elektronik


Hangzhou, ibukota propinsi Zhejiang di timur Cina, berencana merampungkan penggantian rekam medis kertas ke rekam medis elektronik (RME) pada 1 April 2020 menurut biro asuransi medis kota Zhejiang pada hari Rabu.

RME awalnya akan diperkenalkan di 11 rumah sakit umum di Zhejiang mulai Agustus, dan penggantian akan diperluas hingga ke lebih dari 6000 institusi medis di seluruh kota, untuk melayani pasien yang tergabung dalam program asuransi kesehatan nasional.

Berbeda dari versi kertas, RME menawarkan riwayat layanan medis dan rawat inap yang lengkap, kata Shi Lianzhong, direktur biro asuransi kota.

Langkah baru ini akan meningkatkan efisiensi layanan perawatan kesehatan dan meningkatkan regulasi asuransi kesehatan, kata Shi, dan teknologi pengenalan wajah juga akan diperkenalkan dalam waktu dekat.


Sumber : Xinhuanet

Berita Internasional

Di Vanderbilt, Rekam Medis Elektronik Mulai Bisa Diajak Bicara


Rekam Medis Elektronik (RME) mulai bisa diajak bicara oleh dokter di Vanderbilt University Medical Center. Rumah sakit ini sedang mengetes sistem yang memungkinkan komputer menganalisis data kesehatan pasien dan memberikan ringkasan singkat.

Vanderbilt tengah mengembangkan asisten digital untuk mencoba mengatasi masalah klasik dalam sistem layanan kesehatan: dokter yang terdistraksi.

Yaa Kumah-Crystal, seorang dokter endokrinologi pediatrik yang mengkhususkan diri pada data klinis, memimpin pengembangan VEVA, Voice Assistant RME milik Vanderbilt. Harapannya, dokter akan benar-benar mengalihkan pandangan dari laptop dan memperhatikan pasien yang ada di hadapan mereka.

Saya berharap tangan saya tidak terikat pada komputer, saya bisa merawat pasien, bertatap mata langsung, dan berkomunikasi, kata Kumah-Crystal. “Kemudian tinggal berteriak ‘Oh, bisakah pasien ini diberikan iterasi resep? Dan tidak perlu meninggalkan pasien dan menatap layar komputer sepanjang waktu.”

Ahli data mencoba mengajari VEVA untuk menerjemahkan apa yang tersimpan dalam rekam medis standar, menjadi data yang berarti bagi dokter. Hal ini berarti menghubungkan VEVA dengan sistem rekam medis Epic yang digunakan di kampus. Tim juga telah berkonsultasi dengan Epic, yang sedang membuat asisten virtual untuk melakukan fungsi-fungsi dasar.

Untungnya semua pengguna VEVA adalah dokter, karena asisten virtual ini masih banyak mengucapkan jargon medis, seperti level A1C dan pengobatan yang jarang dikenal awam. Tetapi, tim Kumah-Crystal telah mengurangi penggunaan fitur ini untuk efisiensi.

Bagian tersulit adalah para pengguna tahu cara berbicara, dan memiliki ekspektasi bagaimana VEVA seharusnya bersuara ketika melaporkan hasil analisis, katanya.

Sesuai ritme kerja ilmu medis modern, semakin cepat semakin bagus. Hal ini menjadi salah satu alasan tim harus memperbaiki kecepatan kerja VEVA. Untuk merespon pertanyaan sederhana sekalipun, misalnya berat badan pasien, VEVA masih memerlukan waktu beberapa detik.

Tetapi penggunaan VEVA belum dilihat langsung oleh pasien, setidaknya untuk saat ini. VEVA mulai diluncurkan pada 23 Agustus untuk beberapa dokter, tetapi mereka hanya akan menggunakan asisten digital untuk memperoleh informasi singkat, sebelum memeriksa pasien secara langsung.

Kumah-Crystal mengatakan bahwa pasien akan kehilangan kepercayaan pada dokter jika melihat dokter kesulitan menggunakan teknologi.


Sumber : Nashville Public Radio

Berita Internasional

Ocala Health Menggunakan Sistem Waktu Nyata Otomatis untuk Deteksi Dini Sepsis dan Menyelamatkan Pasien


Ocala Health, afiliasi dari HCA Healthcare, mengumumkan kesuksesan implementasi sistem waktu nyata otomatis yang dapat mengidentifikasi pasien sepsis dengan cepat, sehingga dokter dapat memberikan penanganan dengan cepat dan pasien terselamatkan. Teknologi Sepsis Prediction and Optimization of Therapy, atau SPOT, dari HCA Healthcare sejauh ini telah digunakan pada 2,5 juta pasien, dan bersama perawatan klinis berbasis bukti, telah menyelamatkan 8000 jiwa dalam lima tahun terakhir.

Sepsis adalah infeksi mematikan yang dapat menyebabkan kegagalan fungsi tubuh, dan diperkirakan menyebabkan kematian 270,000 penduduk Amerika setiap tahunnya, lebih tinggi dari gabungan jumlah kematian akibat kanker payudara, kanker prostat, dan AIDS, demikian menurut Sepsis Alliance. Selain itu, sepsis adalah penyebab kematian nomer 1 di ICU non-jantung dan penyebab kematian nomer 11 di Amerika Serikat. Karena gejala sepsis mirip dengan gejala beragam penyakit lain, agak sulit untuk mendiagnosisnya; akan tetapi, penelitian telah menunjukan bahwa dengan penegakan diagnosis dini yang diikuti perawatan intensif, tingkat bertahan hidup pasien dapat meningkat secara signifikan karena jika tidak terdeteksi tingkat kematian akibat sepsis meningkat antara 4 hingga 7 persen tiap jamnya.

“Sepsis adalah kondisi darurat medis yang harus ditangani secara intensif, seperti serangan jantung atau stroke. Sepsis adalah respon tubuh terhadap infeksi yang mengubah sistem imun tubuh melawan dirinya sendiri, dan seperti yang telah kita lihat di berita-berita utama global, kondisi ini dapat mengakibatkan kerusakan jaringan, kegagalan organ tubuh, dan bahkan kematian. Diperkirakan ada 1,5 juta kasus sepsis di Amerika Serikat tiap tahunnya,” kata Sabrina Braun, MHA, CNO, dari Ocala Regional Medical Center.

SPOT dari HCA Healthcare, merupakan sistem algoritma dan kewaspadaan untuk deteksi dini sepsis yang dinamai seperti nama anjing karena dapat mengidentifikasi sepsis jauh lebih baik dari manusia, Dikembangkan oleh ahli klinis dan teknologi dari HCA Healthcare menggunakan data dari jutaan kasus rawat inap, SPOT secara terus-menerus memonitor tanda-tanda vital, hasil tes laboratorium, laporan perawat dan data perawatan lain, juga mengamati titik data kritis pada RME pasien. SPOT menghubungkan algoritma deteksi sepsis dengan alur kerja klinis. SPOT dengan cepat memberitahu tim medis akan perubahan penting pada kondisi pasien yang seringkali sulit terdeteksi, sehingga tim medis dapat mengambil tindakan yang diperlukan.

“Teknologi SPOT seperti mata tambahan, yang memeriksa pasien terus-menerus dan membantu kami mengidentifikasi jika pasien menderita sepsis. SPOT mempercepat proses keseluruhan. SPOT membantu kami mengidentifikasi sepsis dengan cepat, mengobati sepsis dengan cepat, dan memberikan hasil perawatan pasien yang sangat baik,” kata Jennifer Counts, RN, Koordinator Sepsis di Ocala Regional Medical Center.

Ocala Health adalah bagian dari jaringan perawatan medis nasional HCA Healthcare dan mulai menggunakan teknologi SPOT sejak 28 Agustus 2018. Karena algoritma SPOT diperoleh dari data yang berasal dari 31 juta kasus perawatan pasien tahunan, algoritma ini sangatlah sensitif dan benar-benar tepat. SPOT dapat melihat tanda-tanda kemungkinan sepsis yang tidak bisa dilihat manusia dan mengesampingkan kasus dugaan sepsis yang tidak akurat. Pusat penyimpanan data klinis nasional milik HCA Healthcare, yang menerima informasi dari RME, adalah jantung dari ekosistem data HCA, menyediakan kemungkinan untuk mengumpulkan dan menganalisis aliran data secara waktu nyata dan memberikan data pada alat seperti SPOT, yang pada akhirnya, memberikan informasi untuk dilaksanakan tim medis.

Tentang Ocala Health

Ocala Health meliputi Ocala Regional Medical Center, fasilitas medis berdaya tampung 256 tempat tidur yang terletak di pusat Ocala, dan West Marion Community Hospital, rumah sakit berkapasitas 174 tempat tidur yang terletak di barat Marion Country, dan Summerfield ER, departemen gawat darurat yang berdiri sendiri, terletak di selatan Marion County. Ocala Regional Medical Center adalah rumah sakit dengan Trauma Center di Level 2 dan Pusat Stroke Komprehensif. Rumah sakit tersebut menawarkan layanan medis lain termasuk perawatan ortopedik dan penggantian sendi, operasi oleh robot, perawatan jantung dan pembuluh darah yang meliputi bedah jantung dan prosedur intervensi, perawatan gawat darurat, perawatan saraf dan rehabilitasi saraf, dan bedah bariatrik. Ocala Health memiliki pusat perawatan kanker dengan satu-satunya Commission on Cancer di Marion County. Layanan rawat jalan Ocala Health meliputi Spesialis Perawatan Keluarga, jaringan perawatan medis primer di enam lokasi di sekitar Marion County; Pusat Pencitraan Terbaru, Pusat Perawatan Luka dan Hiperbarik yang berdiri sendiri; Pusat Komunitas Kesehatan Lansia; dan tiga praktek dokter spesialis dan bedah.

Tentang HCA Healthcare

HCA Healthcare yang terletak di Nashville merupakan salah satu penyedia utama layanan kesehatan nasional, terdiri dari 185 rumah sakit dan 2000 pusat layanan medis, termasuk pusat bedah, unit gawat darurat yang berdiri sendiri, pusat layanan darurat, dan klinik dokter, tersebar di 21 negara bagian dan di Inggris. Sejak didirikan pada tahun 1968, HCA Healthcare menciptakan model baru untuk layanan kesehatan di rumah sakit di Amerika Serikat, mengkombinasikan sumber daya untuk memperkuat rumah sakit, memberikan layanan kesehatan yang difokuskan pada psien dan meningkatkan praktek pengobatan. HCA Healthcare telah melakukan serangkaian penelitian klinis, termasuk yang menunjukkan bahwa kelahiran bayi pada kehamilan yang cukup umur lebih sehat daripada kelahiran bayi preterm elektif, juga penelitian lain yang mengidentifikasi protokol klinis yang dapat mengurangi infeksi aliran darah pada pasien di ICU hingga 44 persen. HCA Healthcare adalah sistem pembelajaran kesehatan yang menggunakan lebih dari 31 juta data pasien tiap tahunnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, meningkatkan perawatan pasien dan menyelamatkan jiwa.


Sumber : Ocala-News.com

Berita Internasional

Survei Mengungkap Pentingnya Rujukan Elektronik


Rujukan elektronik merupakan elemen penting dalam perawatan, di mana 70% penyedia layanan rawat rumah dan paliatif melaporkan peningkatan penerimaan rujukan secara elektronik dalam satu hingga dua tahun terakhir, menurut survei terbaru dari Brightree.

Brightree mewawancarai penyedia layanan rawat rumah dan paliatif mengenai asal rujukan mereka dan menemukan bahwa 60% pengirim rujukan menyatakan bersedia pindah ke penyedia perawatan pasca-akut jika bisa menerima rujukan elektronik. Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan hanya 4% penyedia layanan rawat rumah dan paliatif yang bisa menerima rujukan dari sistem RME.

“Interoperabilitas bukan lagi suatu pilihan, tetapi merupakan aspek esensial pada bisnis rawat rumah dan paliatif,” kata Nick Knowlton, Vice President of Strategic Initiatives di Brightree. “Kami senang mendapati bahwa konsumen Brightree merupakan bagian dari responden yang menilai penyedia layanan mereka sangat mampu menerima rujukan elektronik dengan benar, tetapi kesempatan untuk menutup kesenjangan masih terbuka lebar.”

Ketergantungan pada tenaga kerja manual membebani penyedia layanan kesehatan pasca-akut. Hampir dua pertiga organisasi yang berpartisipasi dalam survei ini memerlukan SDM yang setara dengan beberapa karyawan purnawaktu per bulannya untuk memeriksa data dan dokumen, yang sebenarnya dapat dilakukan dengan sistem RME, kata Brightree

Banyak penyedia layanan rawat rumah dan paliatif mengatakan bahwa mereka menyadari perlunya integrasi teknologi dalam bisnis mereka. Hampir sepertiganya mengatakan bahwa tahun ini mereka berencana menambahkan fitur interoperabilitas ke sistem mereka. Jumlah yang sama menyatakan mereka bersedia berganti sistem RME jika menemukan sistem yang dapat mendukung kebutuhan interoperabilitas mereka dengan lebih baik.


Sumber : McKnight’s Long-Term Care News

Berita Seputar Kesehatan

Atasi Defisit, Sumber Pendapatan BPJS Kesehatan Perlu Ditambah


Sejumlah pihak terus mendorong pemerintah menaikkan sumber pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan guna mengatasi defisit yang terus meningkat. Tambahan pendapatan tersebut bisa didapatkan melalui banyak peluang.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, di Jakarta, Selasa (30/7/2019), mengatakan, banyak opsi yang bisa dilakukan guna meningkatkan pendapatan BPJS Kesehatan. Menaikkan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai kajian aktuaria menjadi salah satu langkah utama.

”Misalnya, untuk penerima bantuan iuran itu aktuarianya Rp 36.000, tapi sekarang masih Rp 23.000. Jika disesuaikan, berarti ada tambahan anggaran sebesar Rp 22 triliun,” katanya.

Jika hal tersebut dinilai memberatkan pemerintah, Timboel menyarankan agar dinaikkan menjadi Rp 30.000. Dari situ ada potensi pendapatan sebesar Rp 11 triliun. Sisanya, pemerintah bisa menaikkan iuran bagi peserta mandiri, khususnya untuk kelas III.

”Kelas I memang sudah sesuai dengan aktuaria, tapi kelas II dan kelas III belum,” ujarnya.

Timboel mengusulkan agar peserta BPJS Kesehatan kelas III yang saat ini membayar iuran Rp 25.500 dinaikkan menjadi Rp 27.000. Adapun untuk kelas II dinaikkan dari Rp 51.000 menjadi Rp 55.000. Dari situ, akan ada penambahan sekitar ratusan miliar rupiah.

Sebelumnya, Ketua Umum The Indonesian Health Economics Association (InaHEA) Hasbullah Thabrany mengungkapkan hal serupa. Saat terdapat selisih antara perhitungan aktuaria dan nilai iuran peserta JKN, pemerintah tidak memberikan subsidi seperti halnya penentuan tarif pada BBM.

”Saat pemerintah menetapkan harga di bawah usulan dari Pertamina, pemerintah memberikan subsidi untuk selisih tersebut,” katanya.

Penerima upah

Timboel menambahkan, pendapatan BPJS Kesehatan juga bisa ditingkatkan dengan mengoptimalkan kepesertaan dari pekerja penerima upah (PPU), baik swasta maupun BUMN. Jika dibandingkan dengan kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, ada selisih kepesertaan JKN sekitar 4 juta orang.

”Di JKK-JKM ada sekitar 19 juta peserta, sedangkan JKN masih sekitar 15 juta orang. Penambahan peserta itu saja bisa menambah pendapatan sampai Rp 8 triliun,” ucapnya.

Pakar jaminan sosial Hotbonar Sinaga mendorong pemerintah menghitung ulang iuran untuk PPU. Hal itu dimaksudkan agar ada keadilan antara iuran dan manfaat yang didapatkan. Ia juga menyarankan agar iuran penerima bantuan iuran disesuaikan dengan perhitungan aktuaria.

”Keduanya harus dihitung setiap tiga tahun sekali dan manajemennya juga harus diaudit,” katanya saat dihubungi secara terpisah.

Sementara itu, dalam Pasal 99 dan 100 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Sosial dijelaskan bahwa pemerintah daerah (pemda) harus mendukung program JKN. Salah satunya, melalui kontribusi pajak rokok yang diterima pemda.

Besaran kontribusi yang diatur adalah 75 persen dari 50 persen realisasi hak pajak rokok yang mereka terima. Menurut Timboel, saat ini belum semua pemda melakukan hal tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan diharapkan tegas menerapkan aturan itu.

”Potensi pendapatan dari sini bisa mencapai Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun karena kita tahu cukai rokok naik terus,” kata Timboel.

Belum sistemik

Timboel menyebutkan, defisit BPJS Kesehatan sebenarnya sudah teridentifikasi dari perencanaan. Pada awal 2019, diketahui jumlah penerimaan iuran JKN sekitar Rp 88 triliun. Padahal, biaya manfaat yang dikeluarkan sebesar Rp 102 triliun, ada defisit sekitar Rp 14 triliun.

”Belum lagi, pada akhir 2018, utang BPJS Kesehatan kepada rumah sakit yang belum dibayarkan sebesar Rp 9,1 triliun dan harus berlanjut ke 2019,” lanjutnya.

Menurut Timboel, hal itu terus terjadi dari tahun ke tahun lantaran pemerintah belum menerapkan solusi sistemik. Selama ini mereka masih mengatasi dengan cara menggelontorkan dana bantuan mulai dari Rp 3,3 triliun pada 2014, Rp 9,7 triliun pada 2016, hingga Rp 10,2 triliun pada 2018.

”Kalau terus seperti itu, kan, tidak sehat. Maka, kami mendorong agar diselesaikan secara sistemik supaya defisit tidak terjadi lagi,” ucapnya.

Hotbonar menambahkan, selain meningkatkan sumber pendapatan BPJS Kesehatan, dirinya juga mendorong agar Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) lebih menunjukkan perannya. Menurut dia, peran DJSN bisa diberdayakan lebih dari sebatas melakukan sinkronisasi, monitor dan evaluasi, serta merumuskan kebijakan.

”DJSN bisa bersama BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) turun melakukan audit manajemen dan memberikan usulan solusi kepada pemerintah,” katanya.


Sumber : Kompas

Berita Seputar Kesehatan

Kenaikan Iuran JKN-KIS Mendapat Sinyal Hijau


Pemerintah akhirnya menyetujui kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat. Berapa iuran yang harus ditanggung warga akan dibahas tim teknis di tingkat menteri.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan beberapa hal yang dibahas di rapat tertutup terkait defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Senin lalu. ”Beberapa hal dibahas dan prinsipnya kita setuju. Pertama, setuju menaikkan iuran. Berapa naiknya, nanti dibahas tim teknis dan akan dilaporkan pada rapat berikut,” kata Kalla, Selasa (30/7/2019), di Kantor Wapres, Jakarta.

Kenaikan iuran JKN-KIS dinilai mendesak karena iuran ditetapkan lima tahun lalu dan amat rendah dibandingkan dengan harga obat dan operasional rumah sakit. ”Rp 23.000 itu sudah enggak sanggup sistem kita,” ujarnya.

Selain itu, rapat juga memutuskan harus ada perbaikan manajemen dan sistem kontrol BPJS Kesehatan. Secara organisasi, BPJS Kesehatan akan didesentralisasi agar rentang kendali lebih pendek. ”Tak mungkin suatu instansi mengontrol 200 juta lebih anggota. Harus didesentralisasi supaya 2.500 RS yang melayani BPJS dibina serta diawasi gubernur dan bupati,” lanjut Kalla.

Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh P Daulay, ada banyak kajian disampaikan kepada pemerintah demi mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Salah satu penyebab defisit BPJS Kesehatan ialah jumlah peserta mandiri sedikit. ”Harus diupayakan peningkatan jumlah kepesertaan mandiri,” katanya.

Dana talangan

Sementara Kementerian Keuangan akan menyuntikkan dana talangan guna mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan. Suntikan dana itu diberikan dengan syarat ada perbaikan sistem jaminan kesehatan nasional di masa depan.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kemarin, pemerintah telah melihat hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait sistem JKN. Dari hasil audit itu, BPJS Kesehatan diminta membenahi sistem. ”Ketidakcocokan tarif yang dikumpulkan dan manfaat harus dibayar menimbulkan defisit kronis,” ungkapnya.

Total defisit BPJS Kesehatan tahun 2018-2019 diprediksi Rp 28 triliun (Kompas, 27/5/2019). Kemenkeu selama empat tahun memberi tambahan dana pada BPJS Kesehatan di luar anggaran penerima bantuan iuran (PBI). Pada 2018, suntikan dana Rp 10,1 triliun. Itu mengindikasikan ketimpangan penerimaan dan pengeluaran dalam arus kas BPJS Kesehatan.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan menyuntikkan dana tambahan lagi pada 2019 ini agar defisit BPJS Kesehatan tak membesar dan tunggakan tagihan dari RS bisa dibayar. Suntikan dana mesti dibarengi perbaikan sistem jaminan dan operasional badan.

Dari hasil audit BPKP, lanjut Sri Mulyani, BPJS Kesehatan juga diminta membenahi data kepesertaan, sistem rujukan, hingga indikasi manipulasi klaim tagihan. Peran pemerintah daerah penting untuk melakukan kurasi, koordinasi, dan pengawasan kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit. Perbaikan sistem ini harus dilakukan bersama.

BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan juga diminta menyeimbangkan tarif antara premi yang dibayar dan manfaat bagi peserta. Profil risiko setiap peserta harus ditinjau dan ditata ulang. Intinya, BPJS tetap harus memberikan layanan kesehatan dengan menjaga anggaran berkelanjutan. ”Efisiensi, transparansi, dan kredibilitas BPJS Kesehatan harus meningkat,” kata Menkeu.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar berpendapat, salah satu opsi guna meningkatkan pendapatan BPJS Kesehatan adalah menaikkan iuran kepesertaan JKN sesuai kajian aktuaria. ”Misalnya, untuk penerima bantuan iuran itu aktuarianya Rp 36.000, tetapi sekarang masih Rp 23.000. Jika itu dilakukan, ada tambahan anggaran Rp 22 triliun,” ujarnya.


Sumber : Kompas

Berita Seputar Kesehatan

SISTEM JAMINAN SOSIAL : Mengukur Efektivitas Asuransi Kesehatan Nasional


Hal yang sedikit menggelitik dari pelaksanaan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), kita baru berada dalam level penanganan masalah finansial yang melanda BPJS Kesehatan. Namun, masih jauh dalam mendiskusikan atau mempermasalahan status kesehatan masyarakat, akan meningkat atau tidak dalam pelaksanaannya.

Defisit finansial yang menimpa BPJS Kesehatan telah menjadi isu hangat belakangan ini dan berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan membengkaknya tagihan pelayanan kesehatan badan tersebut. Data terakhir menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan mengalami defisit hingga Rp16,5 triliun dan memungkinkan membengkak di tahun ini dan selanjutnya.

Pembicaraan berlanjut soal intervensi mengenai pengurangan manfaat bagi peserta BPJS Kesehatan hingga pelaksanaan urun biaya dan selisih biaya. Namun, pertanyaan mendasar dari implementasi UU SJSN tidak pernah mendapatkan tempat utama, yaitu apakah tingkat kesehatan masyarakat meningkat dengan program ini?

Dalam UU No. 24 Tahun 2011 pasal 3 menegaskan bahwa BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan demi terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Kebutuhan akan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan menjadi fokus utama dibentuknya BPJS.

Namun, permasalahan mendasar (defisit anggaran) dari pelaksanaan BPJS seakan menjadi batu sandungan bagi keberlangsungan program ini. Kendati skema mitigasi apabila terjadi defisit keuangan mengenai BPJS, khususnya BPJS Kesehatan telah tertuang dalam undang-undang, implementasi di lapangan belum sesuai harapan. Pengurangan manfaat kesehatan, urun biaya dan selisih biaya mewarnai peliknya tantangan bagi badan tersebut saat ini.

Penerjemahan atas UU SJSN yang tidak menyeluruh membuat kita kian terjebak dalam permasalahan defisit, pengurangan manfaat dan urun serta selisih biaya. Hal utama mengenai pemenuhan kebutuhan dasar hidup malah kian luput dari perhatian, dalam hal ini kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan data Indonesian Family Life Survey (IFLS) 4 dan 5, menunjukkan bahwa asuransi kesehatan daerah, Jamsostek, Askes dan saat ini BPJS belum mampu meningkatkan status kesehatan masyarakat. Hasil penelitian yang dibagi dalam group treatment-control mengambil sampel sebanyak 12.740 observasi data panel.

Group treatment tercatat sebanyak 8.754 observasi dimana individu tidak memiliki asuransi pada IFLS4 dan memiliki asuransi pada IFLS5. Sebagai control sebanyak 3.716 observasi dengan ketentuan memiliki asuransi pada kedua periode penelitian.

Hasilnya cukup mengejutkan bahwa keberadaan asuransi yang dikelola pemerintah dan BUMN atas dasar penugasan pemerintah tidak memiliki dampak terhadap peningkatan status kesehatan (statistically insignificant) peserta asuransi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode difference-in-differences (DiD) dengan data panel yang seimbang (balanced panel).

Namun, keberadaan program asuransi ini berhasil menurunkan tingkat pengeluaran kesehatan masyarakat meskipun ada pengeluaran tetap yaitu premi. Hal yang menjadi dasar dari pelaksanaan program ini seharusnya mampu meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Sayangnya, hal yang penting ini malah luput dari pembahasan pemerintah dan BPJS. Justru kita disibukkan pada permasalahan finansial dan malah penurunan manfaat.

Jika berkaca pada hasil penelitian tersebut, seharusnya pemerintah dan BPJS Kesehatan bersama-sama mengambil langkah strategis, yaitu bagaimana asuransi kesehatan nasional ini berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat.

Bukankah seharusnya kebijakan yang diterapkan harus mengacu pada sasaran tersebut, bukan hanya bagaimana menutup defisit keuangan dengan menurunkan manfaat dan urun serta selisih biaya. Ini pun menjadi evaluasi atas kebijakan penurunan manfaat kesehatan bagi masyarakat, karena dengan kondisi saat ini saja belum mampu mendorong tingkat kesehatan masyarakat. Apalagi jika manfaatnya dikurangi.

Kian jelas bahwa ketentuan Indonesia Case Base Groups (Ina-CBG’s) tidak disiapkan dengan baik. Pasalnya, belum pernah dipublikasikan, baik oleh pemerintah maupun BPJS Kesehatan mengenai tindakan medis kepada pasien, apakah sudah efektif atau belum. Apalagi untuk penanganan pasien yang memiliki penyakit cukup berat.

Padahal hal ini seharusnya dilakukan untuk menerapkan prosedur yang efektif dan tentunya menghindari tindakan medis berlebihan. Efektif artinya dengan tindakan medis tertentu dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat. Evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan cost-benefit-analysis (CBA), cost utility analysis (CUA), dan cost effectiveness analysis (CEA).

Namun, hal tersebut tampak belum menjadi basis dalam penerapan Ina-CBG’s. Padahal dengan analisis tersebut akan membantu suatu tindakan medis memiliki efektivitas terhadap pasien atau tidak berdasarkan quality adjusted life-years (QALY). QALY merupakan ukuran mengenai kualitas hidup seseorang pasca mendapatkan penanganan medis. Kendati ukuran ini terbilang subyektif tetapi dapat menjadi ukuran untuk menentukan pelayanan optimal bagi pasien.

Pemerintah dan BPJS Kesehatan seharusnya sudah tidak berkutat pada masalah defisit anggaran. Pasalnya, rekomendasi mengenai dana abadi kesehatan benar-benar bisa dilakukan dan diterapkan. Sudah waktunya membahas paket kesehatan dan dampaknya bagi peningkatan kesehatan masyarakat.

Perlu diingat bahwa rancangan pembangunan Indonesia ke depan akan berfokus pada pengembangan sumber daya manusia. Syarat utamanya ialah pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini BPJS Kesehatan memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang pembangunan sumber daya manusia.

Untuk itu transformasi harus terus dilakukan agar negara ini bisa semakin maju.


Sumber : Bisnis Indonesia

Berita Seputar Kesehatan

POLEMIK DEFISIT : BPJS Kesehatan Sinkronisasi Data PBI


Langkah pembenahan BPJS Kesehatan terus bergulir demi mengatasi defisit. Selain opsi penaikan iuran dan desentralisasi, pemutakhiran data peserta, terutama segmen penerima bantuan iuran (PBI) terus dilakukan.

Peserta program JKN–KIS segmen PBI Jaminan Kesehatan (JK) tercatat sebagai segmen dengan jumlah peserta paling dominan. Per 1 Juli 2019, peserta segmen tersebut mencapai 96,63 juta orang atau 43,4% dari total peserta JKN sebanyak 222,46 juta orang.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, segmen peserta yang mendapatkan sokongan dana dari APBN tersebut saat ini memiliki kuota untuk 96,8 juta orang. Artinya masih terdapat lebih dari 100.000 sisa ‘kursi’ bagi masyarakat yang membutuhkan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengungkapkan, dari seluruh peserta PBI, terdapat 39,7 juta orang yang tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) atau data masyarakat yang memenuhi kriteria untuk masuk ke segmen PBI. Artinya, terdapat sekitar 17,8% peserta PBI yang tidak sesuai kriteria.

“Berdasarkan data BPJS Kesehatan yang dari Kementerian Sosial, 39,7 juta peserta PBI tidak masuk basis data itu . Sebenarnya kalau menurut saya, yang tidak berhak untuk PBI harus dikeluarkan , supaya data kita valid, supaya APBN tidak terbebani,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (31/7).

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, realisasi iuran segmen PBI sepanjang 2018 mencapai Rp25,49 triliun. Menurut Timboel, peserta PBI yang tidak memenuhi kriteria harus segera dibenahi agar 17,8% dari iuran PBI atau sekitar Rp4,5 triliun dapat sampai ke tangan masyarakat yang lebih berhak.

Pembenahan tersebut telah dilakukan secara bertahap oleh Kemensos melalui SK Menteri Sosial No. 79 Tahun 2019 tentang Penonaktifkan dan Perubahan Data Peserta PBI JK Tahun 2019 Tahap Keenam. Berdasarkan keputusan tersebut, sebanyak 5,2 juta peserta segmen PBI akan dinonaktifkan mulai Kamis, 1 Agustus 2019.

Jumlah peserta yang dinonaktifkan tersebut ditentukan setelah pihak Kemensos melakukan pemutakhiran data dengan pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, disertai pemadanan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kementerian Dalam Negeri.

Sebanyak 5.220.800 orang tersebut dinonaktifkan karena berbagai alasan, yakni status perekonomiannya telah meningkat, status NIK tidak jelas, NIK ganda, telah meninggal dunia, dan tidak pernah menggunakan layanan JKN–KIS di fasilitas kesehatan yang ditentukan sejak 2014 sampai saat ini.

Sejak awal tahun ini pun Kemensos telah melakukan perubahan data kepesertaan PBI, diawali pada 1 Januari 2019 saat mendaftarkan 4,58 juta orang peserta tambahan. Selanjutnya, pada perubahan tahap pertama Kemensos menonaktifkan 156.143 orang dan memasukkan 169.304 peserta tambahan.

Perubahan data kepesertaan PBI berlangsung dalam lima tahap dengan peserta yang dinonaktifkan mencapai 1,28 juta orang dan peserta tambahan sebanyak 1,14 juta. Perubahan data yang lebih besar dilakukan Kemensos pada tahap keenam dengan dinonaktifkannya 5,2 juta peserta PBI.

Staf Khusus Menteri Sosial Febri Hendri Antoni Arief menjelaskan, peserta PBI yang dinonaktifkan akan diganti dengan jumlah yang sama. Anggota pengganti tersebut berasal dari daftar DTKS dengan tingkat ekonomi paling bawah.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas data PBI agar dana yang disalurkan lebih tepat sasaran. Saat ini, menurut dia, setidaknya terdapat 5,11 juta peserta PBI yang berada di luar DTKS dan memiliki status NIK tidak jelas, serta tidak pernah menggunakan layanan JKN–KIS. Lalu, terdapat 114.010 peserta di luar DTKS yang telah meninggal dunia, memiliki status NIK ganda, dan tingkat perekonomiannya telah meningkat.

“Saat ini terdapat inclusion error, yakni peserta masuk dalam PBI tapi sebenarnya tidak layak. Itu dikeluarkan dan diganti oleh exclusion error, yakni peserta yang sebetulnya layak tapi pada kenyataannya tidak mendapatkan PBI,” ujar Febri.

Defisit BPJS Kesehatan tercatat mencapai Rp7 triliun hingga Juni 2019. Adapun, pada tahun ini badan tersebut diperkirakan masih akan mengalami defisit hingga Rp28 triliun, sebelum mendapatkan bantuan dana dari pemerintah.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan, pemutakhiran data tersebut sebagai langkah penting agar manfaat dari program JKN–KIS, khususnya di segmen PBI JK sampai ke tangan yang tepat. Namun dia mengakui perlindungan kesehatan harus diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa melihat status kepesertaannya.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menuturkan rencana desentralisasi beban keuangan BPJS Kesehatan dilakukan melalui pemotongan dana kapitasi ke daerah.

Proposal akhir untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan akan diajukan pada Jumat (2/8). Rapat ini rencananya dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

“Misal Papua, dana kapitasi sekian tidak cukup. Atau dikasihkan malah lebih. Wong tidak ada pelayanan karena tidak ada yang menggunakan. Kita ingin membayar sesuai dengan real performance.”

Untuk itu, model desentralisasi beban keuangan BPJS Kesehatan akan sangat tergantung dengan negosiasi badan kesehatan publik itu dengan masing-masing pemerintah daerah.

Dana kapitasi adalah pembayaran per bulan yang dibayar kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Mardiasmo menyebutkan terdapat sejumlah opsi yang disiapkan untuk menyelesaikan persoalan defisit kesehatan. Opsi penaikan iuran termasuk yang dipertimbangkan dampak baik buruknya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah siap melakukan sejumlah langkah besar untuk menyehatkan BPJS Kesehatan. Secara prinsip disepakati kenaikan iuran yang akan diputuskan setelah kajian dari tingkat menteri disampaikan.


Sumber : Bisnis Indonesia

Berita Seputar Rumah Sakit

Tujuh Rumah Sakit Peroleh Akreditasi Internasional


Tujuh rumah sakit dalam negeri telah mendapatkan sertifikat akreditasi internasional dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Akreditasi ini diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat di tingkat global terhadap fasilitas layanan kesehatan di Indonesia.

Ketujuh rumah sakit penerima sertifikasi akreditasi internasional dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) adalah Rumah Sakit Akademik Universitas Airlangga Surabaya, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan Jakarta, RSUP Dr M Djamil Padang, Rumah Sakit Umum (RSU) Awal Bros Panam Riau, Rumah Sakit Jiwa Dr Radjiman Wediodiningrat Lawang Malang, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto. Pada 2018, RSUD Dr Saiful Anwar Malang juga mendapatkan akreditasi ini.

Ketua Eksekutif KARS Sutoto di sela-sela Pertemuan Tahunan Ilmiah dan Semiloka Nasional Akreditasi  Rumah Sakit ke-5 di Jakarta, Senin (5/8/2019), mengatakan, akreditasi merupakan bentuk pengakuan mutu pelayanan pada rumah sakit. Dengan perolehan akreditasi internasional, rumah sakit tersebut artinya memiliki kualitas dan mutu yang tidak berbeda dengan pelayanan rumah sakit di luar negeri.

“Jadi kita mau menunjukkan bahwa rumah sakit di Indonesia bisa bersaing di tingkat global. Tidak semua rumah sakit bisa ikut mendaftarkan akreditasi internasional. Rumah sakit harus lulus tahapan akreditasi nasional terlebih dahulu hingga tahap paripurna. Rumah sakit ini juga sudah mematuhi semua regulasi terkait rumah sakit,” katanya.

Menurut Sutoto, akreditasi internasional yang diberikan KARS sudah setara dengan akreditasi di negara lain. KARS adalah lembaga akreditasi yang telah mendapatkan akreditasi dari International Society for Quality in Health Care (ISQua).

Setidaknya sudah ada tiga akreditasi yang didapatkan KARS dari ISQua, sebuah lembaga iIndependen nirlaba yang mengakreditasi badan akreditasi (akreditasi organisasi, akreditasi program pelatihan surveyor, dan akreditasi standar).

Jumlah rumah sakit dalam negeri yang mendapatkan sertifikasi internasional terbilang sangat kecil, yakni kurang dari satu persen. Sementara, rumah sakit yang sudah mendapatkan sertifikasi akreditasi paripurna dari KARS ada sekitar 36 persen atau 800 rumah sakit. Sertifikasi paripurna adalah level akhir sebelum meraih akreditasi internasional.

Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Kuntjoro berharap ada semakin banyak rumah sakit yang mendapatkan akreditasi internasional. Masyarakat tidak perlu ragu menjalani pengobatan di rumah sakit dalam negeri.

“Akreditasi internasional yang telah didapatkan ini bisa membentuk kepercayaan bagi masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, semakin banyak juga asuransi dunia yang mau bekerja sama dengan rumah sakit dalam negeri,” kata Kuntjoro.

Kuntjoro menambahkan, akreditasi internasional yang didapatkan oleh rumah sakit di Indonesia juga bisa meningkatkan potensi wisata kesehatan dalam negeri. Dengan begitu, tidak hanya memberikan layanan kesehatan yang baik bagi masyarakat juga bisa meningkatkan devisa negara.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Bambang Wibowo menuturkan, akreditasi internasional bertujuan untuk menjamin lingkungan yang aman bagi rumah sakit tersebut. Selain itu, akreditasi ini untuk mengevaluasi dan mengelola mutu rumah sakit secara efektif. Kepercayaan masyarakat dan pegawai pun bisa terbangun dengan baik.

Secara keseluruhan, ada 36 rumah sakit yang telah mendapatkan akreditasi internasional. Delapan rumah sakit mendapatkan akreditasi dari KARS, 28 rumah sakit mendapatkan akreditasi dari lembaga akreditasi  Joint Commision International (JCI) asal Amerika Serikat, satu rumah sakit dari lembaga akreditasi asal Australia.

Direktur Utama (RSUP) Persahabatan Jakarta, Mohammad Ali Toha menyampaikan, sertifikasi internasional bisa didapatkan melalui transformasi budaya yang harus dijalankan dengan komitmen penuh dan sinergis oleh seluruh pihak yang berada di dalam rumah sakit.

Layanan kesehatan yang dijalankan harus berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien. RSUP merupakan satu-satunya rumah sakit di Indonesia yang mendapatkan akreditasi dari dua lembaga akreditasi internasional, yakni KARS dan JCI.


Sumber : Kompas

Berita Seputar Kesehatan

Mekanisme Pembiayaan Bank Masih Terkendala


Mekanisme pembiayaan dari perbankan kepada rumah sakit untuk menutupi keterlambatan pembayaran klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan masih menuai kendala. Belum semua rumah sakit bisa mengakses program ini karena masalah administrasi yang dinilai cukup berbelit.

Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Susi Rusli saat dihubungi di Jakarta, Selasa (6/8/2019), menyampaikan, mekanisme program pembiayaan dari perbankan atau disebut supply chain financing (SCF) butuh proses yang cukup lama sehingga tidak bisa langsung diakses oleh rumah sakit. Padahal, pembiayaan ini dibutuhkan segera untuk kebutuhan operasional rumah sakit.

”Tentu setiap rumah sakit punya kendala yang berbeda dalam mengakses SCF. Sebagian rumah sakit masih kesulitan memenuhi persyaratan yang diberikan. Prosesnya juga perlu waktu yang agak lama,” ujarnya.

Selain itu, kendala yang dihadapi rumah sakit dalam mengakses SCF adalah besaran pagu talangan dari bank yang berbeda-beda untuk rumah sakit. Penerapan bunga bank juga berbeda untuk rumah sakit, tergantung dari negosiasi antara bank dan rumah sakit.

”Pagu talangan yang diberikan dari bank berbeda untuk setiap rumah sakit. Ini akan menjadi masalah apabila pagu dana talangan habis karena BPJS Kesehatan belum membayar utang klaim. Kami usulkan BPJS yang berhubungan langsung ke bank sehingga rumah sakit tinggal menerima dana sesuai klaim masing-masing,” tutur Susi.

Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Kuntjoro Adi Purjanto menambahkan, meski bunga yang diberikan di bawah denda keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan, yakni kurang dari 1 persen, jumlah itu dinilai masih memberatkan.

Selain itu, tenor atau jangka waktu angsuran yang ditetapkan juga terlalu singkat.

”Tenor yang diberikan itu 90 hari. Kami, rumah sakit, perlu waktu yang lebih panjang karena faktanya pembayaran yang diberikan BPJS Kesehatan lebih dari 90 hari. Jika waktu tenor diperpanjang, akan membuat rumah sakit menjadi lebih nyaman,” ujar Kuntjoro.

Menurut dia, mekanisme SCF yang ditawarkan pemerintah hanya menjadi solusi jangka pendek. Rumah sakit berharap ada langkah sistematis agar pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan bisa lancar. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, ekosistem keuangan rumah sakit bisa terganggu. Produktivitas rumah sakit pun bisa menurun karena tidak ada cadangan biaya yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki.

”Kenaikan iuran harus segera dilakukan. Jika ada dana talangan dari pemerintah, segera diberikan. Jangan lama-lama dibahasnya,” kata Kuntjoro.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menuturkan, mekanisme SCF hanya bisa menutupi masalah pembayaran BPJS Kesehatan untuk sementara waktu. Akar masalah keterlambatan pembayaran karena iuran premi yang diterima tidak bisa menutupi klaim yang diajukan rumah sakit.

Berdasarkan hitungan sementara, lanjutnya, utang BPJS Kesehatan ke rumah sakit per 30 Juni 2019 sebesar Rp 9,3 triliun. Jumlah itu belum termasuk denda 1 persen yang harus dibayarkan, yakni Rp 93 miliar.

Persoalan lainnya adalah potensi defisit yang terus meningkat sekitar Rp 1,5 triliun per bulan atau sekitar Rp 28 triliun terhitung pada akhir 2019.

”Realisasi kenaikan iuran premi harus dilakukan, jangan hanya rencana dan pembahasan. Kenaikan iuran juga diusulkan agar diberlakukan untuk semua segmen peserta. Setidaknya untuk kelas III diusulkan Rp 30.000 dan kelas II sebesar Rp 55.000. Kenaikan ini sesuai dengan asas gotong royong,” tuturnya.

Kenaikan iuran premi

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasioal (DJSN) Tubagus Achmad Choesni mengatakan, usulan terkait kenaikan iuran premi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sudah diusulkan ke pemerintah.

”Untuk besaran (kenaikan iuran) belum bisa disampaikan kepada pers. Kami baru usulkan ke pemerintah. Nanti ada waktunya,” ucap Tubagus.

Anggota DJSN dari unsur ahli, Zaenal Abidin, berpendapat, kenaikan iuran yang akan dilakukan tidak bisa menyelesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan yang terjadi secara akumulasi. Dari simulasi yang dilakukan DJSN, kenaikan iuran yang diberlakukan saat ini baru akan berdampak pada hilangnya defisit di tahun depan.

”Solusinya harus dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menutupi seluruh defisit yang ada saat ini dengan transfusi dana agar kondisi keuangan BPJS Kesehatan bisa stabil. Di lain sisi, kenaikan premi iuran juga dilakukan dengan jumlah yang sesuai,” ujarnya.


Sumber : Kompas

Berita Seputar Kesehatan

Mekanisme Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Dievaluasi


Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan mengevaluasi pemanfaatan  dana kapitasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Langkah ini dilakukan sebagai upaya optimalisasi pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat agar keberlanjutannya bisa terjamin.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris mengungkapkan, penguatan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) menjadi tantangan dalam pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). FKTP diharapkan dapat mengambil peran penting dalam keberlanjutan program ini melalui pengendalian rujukan ke rumah sakit.

”Dengan rujukan yang terkendali, maka dapat mengurangi distribusi peserta ke rumah sakit sehingga pembiayaan pun akan lebih efisien. Peran FKTP juga diharapkan lebih pada penguatan promotif dan preventif, menjaga peserta lebih sehat. Dengan begitu, pembiayaan yang selama ini dikucurkan ke FKTP diharapkan juga lebih optimal,” tutur Fachmi seusai siaran pers, yang diterima di Jakarta, Rabu (7/8/2019).

BPJS Kesehatan akan mengevaluasi mekanisme pemanfaatan dana kapitasi di FKTP. Evaluasi ini juga sejalan dengan usulan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR pada Selasa, 14 Mei 2019.

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPKP terhadap dana jaminan sosial kesehatan tahun 2018, terdapat permasalahan yang ditemukan dalam realisasi penggunaan dana kapitasi di FKTP. Permasalahan tersebut antara lain ada pembayaran kapitasi yang tidak sesuai dengan potensi nilai Rp 3,6 miliar serta rujukan yang tidak sesuai kebutuhan sekitar Rp 29,4 miliar.

Dana kapitasi merupakan besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Pengertian tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19/2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi.

Saat ini, proses optimalisasi dana kapitasi telah diatur oleh pemerintah melalui beberapa ketentuan dasar terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi. Adapun peraturan itu terdiri dari Peraturan Presiden Nomor 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21/2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

”Seluruh pemangku kepentingan terkait wajib memahami dan saling mendukung dalam mengimplementasikan ketentuan dimaksud sehingga terwujud pelayanan kesehatan di puskesmas yang berkualitas,” ujar Fachmi.

Selain itu, upaya penguatan peran FKTP untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan pelayanan kesehatan dilakukan melalui kapitasi berbasis komitmen pelayanan (KBKP). Implementasi KBKP diatur melalui peraturan bersama antara Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2017.

Dalam sistem ini, besarnya biaya kapitasi yang dibayarkan disesuaikan dengan hasil capaian indikator performa yang telah ditetapkan. Terdapat tiga indikator performa yang dinilai, yakni angka kontak, rasio rujukan nonspesialistik (RNS), dan rasio peserta Prolanis berkunjung ke FKTP.

”Hasil masukan dari BPK dan BPKP terkait dengan pemanfaatan kapitasi di puskesmas menjadi evaluasi bersama. Kami harapkan, ada masukan yang lebih akurat dan pandangan lainnya untuk penguatan FKTP untuk pemanfaatan dana kapitasi ke depan agar lebih sesuai,” ucap Fachmi.

Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis, mengungkapkan, optimalisasi penggunaan dana pelayanan kesehatan salah satunya bisa dilakukan dengan mekanisme reward and punishment. ”Konsep reward and punishment perlu dilakukan untuk mendorong setiap tenaga kesehatan dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan. Setiap masyarakat pun bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan aturan,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR, Amir Uskara, menyampaikan, DPR akan memantau penuh penggunaan dana pelayanan kesehatan. Menurut dia, fasilitas kesehatan harus dikawal oleh dinas kesehatan sehingga benar-benar memanfaatkan dana pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya.

”DPR akan siap mendukung pembiayaan program JKN-KIS karena kesehatan adalah tanggung jawab negara. DPR akan mendorong pemerintah untuk segera memberikan solusi pembiayaan program JKN-KIS sesuai dengan regulasi, baik suntikan dana maupun penyesuaian iuran,” ujar Amir.


Sumber : Kompas

Berita Seputar Kesehatan

Atasi Defisit, Sumber Pendapatan BPJS Kesehatan Perlu Ditambah


Kementerian Keuangan akan menyuntikan dana talangan untuk mengatasi defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Suntikan dana itu diberikan dengan syarat ada perbaikan dalam sistem jaminan kesehatan nasional di masa depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah sudah melihat secara keseluruhan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait sistem jaminan kesehatan nasional. Dari rekomendasi hasil audit itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diminta memperbaiki sistem secara keseluruhan.

“Ketidakcocokan antara tarif yang dikumpulkan dengan manfaat yang harus dibayar menimbulkan defisit kronis,” kata Sri Mulyani seusai konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Total defisit BPJS Kesehatan tahun 2018-2019 diperkirakan mencapai Rp 28 triliun. Pada 2018, bauran kebijakan pemerintah menghasilkan dana Rp 1,023 triliun, yakni pemotongan dana alokasi umum Rp 264 miliar dan dana pajak rokok hak dana jaminan sosial Rp 759,3 miliar (Kompas, 27/5/2019).

Kementerian Keuangan selama 4 tahun berturut-turut memberikan tambahan dana kepada BPJS, di luar anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pada 2018, misalnya, suntikan dana mencapai Rp 10,1 triliun. Hal itu mengindikasikan ada ketidaksesuaian antara penerimaan dan pengeluaran dalam arus kas  BPJS Kesehatan.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan kembali memberi suntikan dana tambahan tahun 2019. Tujuannya agar defisit anggaran BPJS Kesehatan tidak semakin melebar dan tunggakan tagihan dari rumah sakit bisa segera dibayar. Suntikan dana tambahan mesti dibarengi perbaikan sistem jaminan dan operasional badan.

“Kalau pemerintah akan turun tangan harus diyakinkan bahwa itu jadi dorongan agar sistem jaminan kesehatan nasional diperbaiki. Jangan sampai kalau bolong datang terus ke pemerintah minta tambal defisit,” kata Sri Mulyani. Besaran tambahan dana talangan tidak disebutkan.

Membenahi sistem

Dari hasil audit BPKP, lanjut Sri Mulyani, BPJS Kesehatan juga diminta membenahi data kepesertaan, sistem rujukan, hingga indikasi manipulasi klaim tagihan. Peran pemerintah daerah penting untuk melakukan kurasi, koordinasi, dan pengawasan kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit. Perbaikan sistem ini harus dilakukan bersama.

Selain itu, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan diminta menyeimbangkan tarif antara premi yang dibayar dengan manfaat yang diterima peserta. Profil risiko setiap peserta harus ditinjau dan ditata ulang. Intinya, BPJS tetap harus memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan menjaga anggaran tetap berkelanjutan.

“Efisiensi, transparansi, dan kredibilitas BPJS Kesehatan harus meningkat. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat,” kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, BPJS Kesehatan akan membenahi sistem jaminan kesehatan menyeluruh. Di aspek kepesertaan perlu ditegakkan aturan agar tak ada pasien yang baru mendaftar saat sakit. Penegakan aturan diperlukan bagi peserta yang melalaikan kewajiban bayar iuran.

Pihak BPJS Kesehatan menjamin layanan tetap diberikan. Adapun tagihan dari rumah sakit akan diselesaikan dengan mekanisme pendanaan rantai pasok. ”Keterlambatan bayar ditutup dulu dengan mekanisme SCF (supply chain financing). Semua akan diselesaikan,” katanya.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya A Rusady, dalam rapat dengar pendapat bersama DPR, Selasa (23/7), menyatakan, defisit anggaran bukan satu-satunya permasalahan BPJS Kesehatan. Badan itu menanggung denda tunggakan tagihan dari rumah sakit.

Tunggakan tagihan BPJS Kesehatan per Juni 2019 sebesar Rp 7 triliun, belum termasuk denda Rp 70 miliar.


Sumber : Kompas

Dapatkan Seputar Medis Indonesia dalam inbox Anda


Demo dan Konsultasi Gratis

Memaksimalkan kinerja rumah sakit dengan KMS


Tentang Mitrais

Mitrais adalah perusahaan perangkat lunak kelas dunia dengan kantor di Indonesia, Singapura, dan Vietnam. Pengembangan perangkat lunak dan layanan dukungan adalah keahlian inti kami dengan kantor yang tersebar di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Kami juga menawarkan produk dan dukungan untuk sistem tambang dan rumah sakit. Didirikan sejak tahun 1991, kami telah mengembangkan dan mengimplementasikan perangkat lunak kepada lebih dari 500 klien termasuk beberapa perusahaan terkemuka di Indonesia. Sistem kompetensi yang kami terapkan menjamin kualitas staf kami.

Informasi

Seputar Medis Indonesia menyajikan berita-berita seputar kesehatan dan rumah sakit di Indonesia yang bersumber dari Kompas, The Jakarta Post, Investor Daily, dan Bisnis Indonesia.

Bali (Development Center)

Jl. By Pass Ngurah Rai
gg. Mina Utama No.1
Suwung, Denpasar 80233, Bali, Indonesia

Tel.: +62 361 849 7952

Jakarta

Gedung Wirausaha, 8th Floor
Jl. H.R Rasuna Said Kav. C 5
Jakarta Selatan 12940, Indonesia

Tel.: +62 21 527 7636

Singapore

10 Anson Road
#03-05 International Plaza
Singapore 0799033

Tel.: +65 6407 1331

Other Offices
Hanoi | Bandung | Yogyakarta